Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengajukan penambahan pagu anggaran 2027 hingga sebesar Rp4,68 triliun. Sebelumnya, berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pagu anggaran Kemenhut mencapai Rp8,69 triliun.
Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, mengatakan, penambahan anggaran itu dialokasikan untuk memperkuat patroli pengamanan kawasan hutan serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Untuk itu, perkenanan kami mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 seperti yang disebutkan di atas tadi sebesar Rp4,68 triliun,” ujar Raja Juli dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Selasa (1/9/2026) malam.
Usulan penambahan anggaran itu salah satunya akan dialokasikan untuk menyewa 12 pesawat pada tahun depan, guna memperkuat patroli pengamanan kawasan hutan serta pencegahan dan pengendalian karhutla.
Raja Juli memerinci 12 pesawat yang akan disewa itu terdiri dari enam helikopter serta enam pesawat water bomber atau pesawat pemadam.
“Penguatan dukungan operasional tersebut antara lain dilakukan dengan menyewa enam unit helikopter dan enam unit pesawat water bomber yang akan digunakan secara terintegrasi untuk mendukung kegiatan patroli, pemantauan kondisi kawasan hutan, deteksi dini, penanganan dan penindaklanjutan secara cepat dan efektif,” ujar Raja Juli.
Ia menjelaskan nantinya pesawat-pesawat tersebut akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang memiliki kerawanan karhutla tinggi.
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Kemenhut, Raja Juli menyebut skema sewa lebih tepat dalam pengadaan pesawat-pesawat tersebut.
“Karena membutuhkan belanja modal awal yang lebih rendah, tidak membebani pemerintah dengan biaya pemeliharaan dan risiko teknis pesawat, serta memberikan fleksibilitas dalam menyusun jumlah jenis armada sesuai tingkat kerawanan karhutla setiap tahunnya,” tuturnya.
Berdasarkan perhitungannya, dengan kebutuhan operasional pesawat selama delapan bulan periode normal dan empat bulan periode rawan karhutla, masing-masing unit pesawat ditaksir memiliki kebutuhan sewa sebesar 856 jam per tahun.
“Dengan komposisi tersebut, kebutuhan operasional unit 12 pesawat udara diperkirakan sekitar Rp1,54 triliun per tahun,” tuturnya.
Greenpeace: Sewa Pesawat akan Jadi Pemborosan
Wacana tersebut lantas menimbulkan pertanyaan lanjutan. Apakah anggaran Rp1,54 triliun yang akan digunakan untuk menyewa 12 pesawat itu tepat dengan kebutuhan pencegahan dan pengendalian karhutla? Atau, anggaran tersebut justru hanya akan menimbulkan pemborosan saja?
Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menilai wacana penyewaan 12 pesawat untuk pencegahan dan pengendalian karhutla oleh Kemenhut itu hanya akan menimbulkan pemborosan anggaran.
Pasalnya, akar permasalahan terkait karhutla di Indonesia menurut Arie justru terletak pada tata kelola. Selama ini, tata kelola wilayah gambut disebutnya tidak dijalankan dengan baik.
“Jadi perencanaannya memang harus terintegrasi gitu, bagaimana mereka bisa menyelamatkan hutan, khususnya juga lahan gambut,” ujar Arie saat dihubungi Tirto, Rabu (2/9/2026).
Terlebih lagi, Arie memandang pada tahun depan, belum tentu karhutla akan kembali terjadi dengan skala yang masif seperti tahun ini.
Jika karhutla tidak terjadi, maka anggaran yang sudah dipakai untuk menyewa 12 pesawat itu akan menjadi sia-sia.
“Nah seharusnya mereka sekarang fokus kepada pihak penanganan korban asap gitu ya, karena kalau gambut sudah terbakar, itu akan sangat sulit dipadamkan,” tuturnya.
Khusus untuk keperluan patroli hutan, Arie menyebut, Kemenhut bisa menggunakan cara-cara lain yang lebih canggih, ketimbang melakukan patroli udara dengan menggunakan helikopter.
Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh untuk memantau titik-titik api di hutan.
“Jadi sebenarnya titik-titik api yang bisa diidentifikasi itu sudah bisa bisa kelihatan sejak dari awal. Nah karakter kebakaran hutan dan lahan ini dari dulu itu kan sering terjadi di wilayah yang sama gitu, di areal yang sama,” sebutnya.
Di sisi lain, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, memandang wacana penyewaan 12 pesawat untuk pencegahan dan penanganan karhutla itu baik sebagai langkah mitigasi.
Sebab, biaya sewa pesawat itu lebih kecil ketimbang harus menanggung kerugian ekonomi akibat terjadinya karhutla.
“Yang perlu dipastikan adalah transparansi pengadaan dan efektivitas operasinya di lapangan,” kata Dipo kepada Tirto, Rabu (2/9/2026).
Meski begitu, Dipo menyoroti usulan penambahan anggaran Kemenhut hingga sebesar Rp4,68 triliun.
Menurutnya, kenaikan anggaran itu bisa mencerminkan kurang optimalnya pengelolaan anggaran oleh Kemenhut.
“Kalau kenaikan budget, mungkin ada betulnya bahwa Kemenhut tidak maksimal dalam mengelola anggaran,” paparnya.
Ia menerangkan, pos belanja yang sebelumnya sudah disetujui memang tidak bisa langsung dialokasikan untuk dana darurat (emergency fund) dalam rangka keperluan penanganan karhutla.
“Namun umumnya pos belanja itu sudah fix alokasinya, tidak dapat dialokasikan langsung untuk emergency fund karhutla, kecuali memang sudah diputuskan itu sebelumnya di RAPBN,” tutupnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Bayu Septianto
