tirto.id - Gubernur Ridwan Kamil membeberkan alasan mengapa Pemprov Jawa Barat tidak menaikkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 atau sama dengan UMP 2020, yakni Rp1.810.351,36.
Hal itu ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.
Pemprov Jabar mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
"Itu kan sesuai dengan surat edaran, kenapa (UMP Jabar 2021 tidak naik), karena 60 persen industri di Indonesia ada di Jawa Barat dan saat (pandemi) COVID-19 yang paling terdampak itu adalah manufaktur," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Bandung, Senin (2/11/2020).
Sehingga, kata Emil, bisa dibayangkan bahwa sekitar 60 persen industri dari semua industri yang ada di Indonesia itu ada di Provinsi Jabar.
Emil mengklaim keputusan ini berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan di Dewan Pengupahan Jawa Barat. Ia mengatakan apabila upah minimum 2021 dipaksakan naik, akan banyak perusahaan yang gulung tikar dan berujung pada PHK pegawai.
"Nah, hasil kajiannya dan kesepakatannya, kalau ada kenaikan, si manufaktur yang sudah terpuruk ini akan lebih terpuruk lagi, sehingga nanti ujungnya PHK. Kan justru kasihan, lebih terpuruk lagi," katanya.
Oleh karena itu, Emil mengimbau kepada seluruh pekerja dan masyarakat untuk memaklumi krisis akibat pandemi COVID-19 ini terkait penetapan UMP Jabar Tahun 2021.
"Makanya saya mohon dipermaklumkan dan tidak bisa diperbandingkan, karena tadi di Jateng begitu, di DKI Jakarta ada syarat kan, karena kami industrinya mayoritas ada di Jabar," kata dia.
Penulis: Gilang Ramadhan
Editor: Gilang Ramadhan
