tirto.id - Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didiagnosa mengidap kanker prostat oleh tim dokter. Staf Pribadi SBY, Ossy Dermawan menginformasikan SBY akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (medical check up) dan pengobatan di luar negeri.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Antara, untuk menjawab pertanyaan seputar kesehatan SBY dari para wartawan dan anggota masyarakat, Ossy menyatakan dari hasil pemeriksaan, baik melalui metode magnetic resonance imaging (MRI), biopsi, positron emission tomography (PET) specific membrane antigen (SMA) scan, maupun pemeriksaan yang lain, kanker prostat yang diderita SBY masih berada dalam tahapan (stadium) awal.
Setelah dilakukan konsultasi yang mendalam dengan Tim Dokter Indonesia, termasuk para urolog senior, Ossy mengatakan telah diputuskan medical treatment akan dijalani oleh SBY di sebuah rumah sakit luar negeri.
Rumah sakit tersebut memiliki riwayat penanganan kanker prostat yang terhitung panjang disertai dengan teknologi canggih.
Menurut Ossy, komunikasi yang dilakukan di antara Tim Dokter Indonesia dan tim dokter negara sahabat tersebut berlangsung dengan baik. Pihak luar negeri bersedia menangani perawatan kesehatan SBY.
Setelah mempelajari semua data kesehatan Presiden Ke-6 RI itu, ketua tim dokter dari luar negeri dalam komunikasi via telemedicine dengan SBY menyampaikan optimismenya untuk dapat mengatasi penyakit yang diderita SBY.
Sesuai dengan etika dan tata krama yang dianut SBY, tambah Ossy, ia telah melaporkan rencana berobat ke luar negeri itu kepada Presiden Joko Widodo melalui panggilan suara. Presiden Jokowi memberikan respons yang baik dan menyampaikan satu-dua anggota Tim Dokter Kepresidenan akan mendampingi dalam pengobatan tersebut.
Respons Setneg
Faldo Maldini, Staf khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyampaikan doa untuk kesembuhan SBY. “Syafakallah. Semoga Allah selalu menyertai beliau dengan kebahagiaan dan keberkahan,” kata Faldo dalam keterangan tertulis, Selasa (2/11/2021).
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, kata Faldo, semuanya sudah diatur, baik itu presiden maupun mantan presiden beserta keluarganya. “Dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dokter Kepresidenan juga disampaikan hak-hak mantan presiden. Jadi, masalah ini memang sudah diamanahkan,” kata dia.
Menurut Faldo, dalam aturan mengenai dokter kepresidenan, diperbolehkan untuk membentuk tim yang menangani masalah-masalah spesifik kesehatan kepala negara dan mantan kepala negara.
“Masalah seintensif apa penanganan dan sespesifik apa penyakitnya, dokter yang lebih berwenang menjelaskan. Sejauh ini, komunikasi dokter kepresidenan dan pihak dokter di negara tujuan tempat berobat,” kata dia.
Penulis: Abdul Aziz
