Masuk tirto.id
tirto.id - Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan partainya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat mematok angka ambang batas parlemen diubah dari 4 persen menjadi 5 persen.
Kesepakatan itu disampaikan dalam pertemuan dengan jajaran pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Senin (14/9/2026). Pertemuan tersebut bertujuan untuk menegaskan komitmen kedua partai dalam mempererat komunikasi dan koalisi, serta memastikan keberhasilan jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami bersepaham besaran PT (parliamentary threshold) moderat saja, sekitar 5 persen," kata Sarmuji saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan Selasa (15/9/2026).
Sarmuji mengatakan kesepahaman angka ambang batas tersebut didasarkan pada sistem kepartaian dan sistem pemilu yang harus disesuaikan dengan sistem pemerintahan presidensial.
Menurutnya, Indonesia semestinya menerapkan sistem multipartai sederhana, bukan multipartai ekstrem dengan jumlah partai di DPR yang terlalu banyak.
Namun, ia menilai ambang batas parlemen juga tidak boleh ditetapkan terlalu tinggi agar fragmentasi ideologi di masyarakat tetap dapat terefleksikan dalam sistem kepartaian.
"Karena itu angka sekitar 5 persen sangat rasional dari dua sisi itu," ujarnya.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut adanya diskusi poin-poin krusial terkait rencana pembahasannya RUU Pemilu. Kata dia, hal itu demi mewujudkan iklim demokrasi yang lebih sehat.
"Kami ingin suatu sistem pemilu yang tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya anggota DPR yang berkualitas," kata Bahlil.
Bahlil mengatakan PKS memiliki peran penting bagi koalisi Prabowo-Gibran. "Sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi,” kata Bahlil dalam keterangannya.
Bahlil berkata partainya berkomitmen menyokong keberlanjutan program-program strategis nasional di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
"Pertemuan semacam ini penting agar kita bisa berkolaborasi untuk saling menghadirkan manfaat. Apalagi kita sebagai partai koalisi yang menginginkan kesuksesan pemerintahan," tutur Bahlil.
Senada dengan Bahlil, Presiden PKS, Al Muzammil Yusuf, menyatakan kehadiran PKS di dalam koalisi pemerintahan merupakan langkah strategis yang didasari kesamaan visi.
"Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab, karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat. Jadi bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi," ujar Al Muzammil.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
