Indeks Ambang Batas Parlemen

Perludem nilai kenaikan ambang batas menjadi 5-7 persen tak menyederhanakan DPR, tetapi membuang jutaan suara pemilih. Mereka menawarkan jalan lain.

Usulan kenaikan PT 5-7 persen dalam RUU Pemilu 2029 menuai polemik. Siapa yang diuntungkan dan berapa banyak suara rakyat berisiko terbuang?

Sikap ini diutarakan Ketua Panja RUU Pemilu, Rifqinizamy Karsayuda, merespons kritik Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah.

Bergabungnya Jokowi menumbuhkan optimisme PSI menuju Pemilu 2029, meski daya pengaruhnya masih diuji oleh elektabilitas yang rendah.

CSIS dan LSI kritik rencana kenaikan ambang batas parlemen. Elit politik dinilai sengaja batasi kompetisi dan abaikan hak suara rakyat.

Sistem parliamentary threshold diterapkan di berbagai negara. Besarannya berbeda-beda dan mempunyai karakter masing-masing. Simak perbandingannya.

Grace membantah jika kenaikan ambang batas parlemen semata-mata dipandang sebagai upaya penjegalan atau untuk menghambat PSI masuk ke DPR.

Di balik jutaan suara pemilih yang menguap sia-sia, Demokrat menggagas Dapil Nasional. Namun, Senayan memilih bergeming dan jaga jarak.

Raja Juli mengingatkan perumusan ambang batas baru harus tetap berpegang pada putusan MK untuk mencegah fenomena suara sah pemilih terbuang.

Said menambahkan, usulan tersebut akan dibawa secara resmi oleh PDIP dalam pembahasan revisi UU Pemilu.

Puan mengatakan pembicaraan mengenai ambang batas parlemen dilakukan secara resmi di parlemen. Saat ini, pembicaraan hanya secara informal.

Perludem menilai wacana ambang batas menjadi 5 persen sama sekali tidak dilandasi alasan teknokratis, melainkan murni politik praktis.

Zulhas mengatakan, PAN akan menerima usulan ambang batas lima persen ini secara musyawarah mufakat.

Bagi PAN, makin tinggi ambang batas parlemen, makin besar pula potensi suara sah nasional yang terbuang.

Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar tidak memungkiri beberapa partai ada yang ingin ambang batas lebih dari lima persen, tetapi ada juga di bawah itu.

Menurut Dasco, brainstorming tersebut belum menghasilkan keputusan mengenai ambang batas dalam revisi UU Pemilu.

Perludem mengingatkan penentuan angka ambang batas parlemen 5 persen semestinya ditentukan berdasarkan perhitungan terukur, bukan lewat kompromi politik.

Sarmuji Golkar mengatakan kesepahaman angka ambang batas tersebut didasarkan pada sistem kepartaian dan pemilu.

Gugatan ke MK meminta ambang batas pencalonan kepala daerah dihapus. Pakar menilai aturan perlu direkonstruksi untuk mencegah calon tunggal.

Dorongan menaikkan angka parliamentary threshold lebih dari 4 persen memunculkan kesan adanya kartelisasi politik.