tirto.id - Partai Persatuan Pembangun (PPP) akan mencari nakhoda baru dalam muktamar ke-9 yang dihelat mulai 19 Desember di Makassar. Nama-nama yang disebut-sebut bakal menjadi calon pemimpin partai pun muncul.
Dari internal, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyebut beberapa nama: antara lain Plt Ketua Umum Suharso Monoarfa, Ketua Fraksi PPP Amir Uskara, Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqowam, dan anggota Wantimpres yang juga mantan Wakil Ketua Umum Mardiono.
Selain itu muncul pula nama-nama eksternal. Arsul menyebut tiga politikus: "Ada juga pak Sandiaga Uno (mantan calon Wakil Presiden RI 2019-2024), Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur), dan Gus Ipul (Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur 2009-2029)."
Berkaca pada partai lain, kemunculan nama orang luar yang disebut-sebut bakal langsung menempati posisi elite cukup mengherankan. Bagi Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, ini bukti bahwa partai berlambang Ka'bah itu tengah mengalami krisis kepemimpinan.
Ada beberapa hal yang mungkin jadi penyebab. Pertama, kata kata Ujang kepada reporter Tirto, Selasa (3/11/2020), karena dua ketua umum terakhir berakhir di jeruji besi sebab tersangkut masalah korupsi.
Ketua Umum PPP yang terpilih Februari 2007, Suryadharma Ali, ditangkap KPK pada 23 Mei 2014. Suryadharma selaku Menteri Agama menggunakan dana operasional menteri tidak sesuai ketentuan, memanfaatkan sisa kuota dana haji tidak berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas, dan menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi syarat menjadi Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Pada Jumat 15 Maret, komisi antirasuah giliran menangkap pengganti Suryadharma, Romahurmuziy, lantaran menerima suap jual beli jabatan di Kementerian Agama.
Penyebab kedua, kaderisasi di PPP tidak berjalan. Ini dibuktikan dengan nama-nama beken partai itu, seperti Suharso Monoarfa, Arsul Sani, atau Ahmad Baidowi yang tidak pernah masuk dalam bursa calon Presiden.
Ujang menilai jika partai fusi berbagai organisasi Islam itu dipimpin oleh non-kader, akan ada gonjang ganjing dan kekisruhan di internal. Kendati nama seperti Sandiaga Uno memiliki modal yang cukup besar, tetapi mudaratnya pun banyak. Terlebih, partai ini punya riwayat perpecahan di masa lalu.
Oleh karena itu ia menilai PPP "sepertinya tetap akan memilih ketumnya dari internal partai."
Strategi
Pada 5 Januari 1973, empat partai Islam yakni Nahdlatul Ulama (NU), Pergerakan Tarbiyah Islam (Perti), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Muslikin Indonesia berfusi menjadi PPP.
Ini terjadi setelah pertarungan alot antara tekanan Orde Baru dan penolakan empat partai tersebut. PSII bahkan masih harus berkemelut setelah deklarasi ini, sementara Martin Van Bruinessen dalam NU: Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (1994) mengatakan Ketua Umum PBNU saat itu, Idham Chalid, "langsung menerima campur tangan yang sangat jauh ini tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan anggota PBNU lainnya."
Perjalanan hampir 50 tahun tak membuat partai ini jadi besar. Pada Pemilu 1997, PPP menjadi pemenang kedua--dari tiga kontestan--dan meraup 89 kursi. Lalu pada Pemilu 1999 perolehan kursi mereka di parlemen sebanyak 58. Pada Pemilu 2009, PPP hanya mampu mendapatkan 38 kursi alias kehilangan 20 kursi dibanding Pemilu 2004.
Pada Pemilu 2014, PPP mendapat satu kursi lebih banyak dari Pemilu 2009. Tetapi pada Pemilu 2019, PPP kehilangan 20 kursi--kini hanya memiliki 19 kursi. Mereka terdampar di urutan ke-9.
Survei Polmatrix Indonesia memprediksi PPP tidak akan lolos ke Senayan pada Pemilu 2024. Mereka diprediksi hanya meraup 1,5-1,7 persen suara, terlampau jauh dari ambang batas parlemen yakni empat persen suara.
Untuk memecah kebuntuan itu, menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno, diperlukan terobosan. Dalam konteks inilah nama-nama non-kader itu menjadi penting. "Ini tentu bagian dari strategi menaikkan elektabilitas PPP, tidak stagnan di posisi bawah. Butuh figur eksternal terutama yang dianggap punya akseptabilitas dan penerimaan oleh publik," kata Adi kepada reporter Tirto.
Nama Sandiaga Uno misalnya, sudah berkali-kali disebut sebagai salah satu calon Presiden potensial pada Pilpres 2024. Selain itu, Sandiaga juga dianggap memenuhi kriteria sebagai ketua umum lantaran sosoknya yang masih muda, pengusaha, dan keislamannya cenderung moderat--senada dengan PPP.
Jika benar ketua umum PPP kelak berasal dari luar, maka ini akan menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia. Itu juga menjadi poin plus lantaran PPP menjadi buah bibir di masyarakat.
Masalahnya, atau tantangannya, ialah bagaimana kader-kader PPP di akar rumput menerima itu. Adi sendiri yakin PPP bisa menyelesaikan hal itu.
Faktanya nama-nama yang tadi disebutkan juga datang dari cabang. Namun menurut politikus PPP Achmad Baidowi, jumlahnya tak banyak. Dia membantah partainya kekurangan kader untuk memegang kendali sebagai ketua umum.
Ia juga mengingatkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai mensyaratkan calon ketua umum pernah menjadi pengurus PPP di tingkat pusat atau daerah selama satu periode. Karenanya, mustahil bagi pihak eksternal bisa maju sebagai calon ketua umum. "Kalau hanya mau bergabung ke kepengurusan boleh-boleh saja, tapi kalau untuk jadi ketua umum enggak bisa, ketentuan AD/ART kita begitu," kata Baidowi kepada reporter Tirto, Selasa.
Memang bisa saja AD/ART diubah dalam muktamar dan memungkinkan orang luar memimpin, kata Baidowi. "Meski praktiknya bisa," katanya, "tapi kan di awal sudah dikunci."
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Rio Apinino
