Ketika PPP Terbelah pada Pilpres 2019

tirto.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali terbelah. Di bawah komando Humprey Djemat, PPP—yang disebut sebagai 'PPP Muktamar Jakarta'—mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sikap ini ditetapkan setelah partai berlambang kabah itu menggelar Musyarawah Kerja Nasional di Jakarta, Jumat (16/11/2018).

"PPP hasil Muktamar Jakarta sepakat untuk berjuang bersama dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 02," kata Humphrey R Jemat selaku pelaksana tugas (plt) Ketua Umum PPP kubu Muktamar Jakarta.

PPP kubu lain—yang dipimpin Muhammad Romahurmuziy selaku Ketua Umum—mendukung sang petahana Joko Widodo.

Sikap ini direspons beragam dari dua belah kubu. Tentu saja kubu Prabowo-Sandi menyambut baik, sementara kubu Jokowi-Ma'ruf sebaliknya.

"Kami mengucapkan selamat datang. Selamat bergabung di gerbong perubahan. Kami bersyukur karena kawan-kawan PPP tersebut mengerti harus bersama dengan siapa," kata Juru Bicara Prabowo-Sandi Ferdinand Hutahaean kepada reporter Tirto, Jumat (16/11/2018) kemarin.

Sementara Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Usman Kansong menganggap PPP Muktamar Jakarta cuma cari sensasi saja. Ia melihat motif Humprey hanya ingin mendapat perhatian dari Rommy, panggilan Romahurmuziy.

"Jelas itu sekadar cari perhatian karena yang diakui kan pak Rommy. Itu bluffing politik aja," kata Usman di Jakarta, Jumat.

Sementara Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni meyakini dukungan PPP muktamar Jakarta tak akan punya pengaruh banyak ke kubu lawan.

"PPP yang sah dan diterima dalam proses Pemilu oleh KPU adalah PPP yang dipimpin mas Rommy dan kiai Arsul Sani. Pengajuan calon presiden dan wakil presiden ditandantangani mas Rommy dan kiai Arsul. Jadi saya kira deklarasi ke pak Prabowo enggak ada gunanya," kata Raja Juli kepada Tirto.

Apakah Berpengaruh?

Bagaimanapun, konflik di internal partai akan punya pengaruh pada masa-masa genting seperti tahun ini hingga tahun depan. Setidaknya itu akan mengganggu soliditas antar kader, demikian kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada Tirto.

Adi juga mengatakan Prabowo akan diuntungkan karena menurutnya kader PPP kedua belah kubu sama-sama loyal.

"Pasti Prabowo sangat diuntungkan dengan dukungan ini. Karena [kader] PPP muktamar Jakarta juga punya loyalis yang tak bisa dianggap sebelah mata," kata Adi, Jumat kemarin. Meski begitu, ia yakin pengaruhnya tak bakal besar.

"Karena mayoritas dukungan PPP ke Jokowi. Meski begitu, kubu Humprey ini bisa menggerogoti soliditas dukungan PPP ke Jokowi," kata Adi.

"Ini macam ada duri dalam daging di PPP," lanjut Adi.

Berbeda dengan Adi, Direktur eksekutif Populi Center Usep M. Achyar menilai dukungan PPP kubu Humprey tak punya tenaga bahkan untuk mempengaruhi barang sedikit. Hal ini karena pada dasarnya PPP sendiri bukan partai besar.

Kalaupun ada pengaruh, maka itu cuma berdampak pada PPP itu sendiri.

"Yang jelas pengaruhnya ke elektabilitas PPP itu sendiri. Sudah berat, dengan perpecahan ini semakin berat saja," kata Usep kepada Tirto.

Jejak perpecahan PPP dapat diendus sejak Pilpres 2014. Ini diawali dari manuver Ketum DPP PPP kala itu, Suryadharma Ali, yang menghadiri kampanye Gerindra pada 23 Maret 2014. Tingkah Suryadharma itu kemudian diprotes 27 Dewan Pimpinan Wilayah PPP se-Indonesia.

Saling pecat antar kader terjadi hingga muncul dua PPP: PPP kubu Romahurmuzy dan PPP kubu Djan Faridz.

Pada Juni 2017, Mahkamah Agung (MA) lewat putusan No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 memutuskan PPP yang sah adalah PPP Romahurmuziy. Namun, hingga kini PPP kubu Djan Faridz tetap eksis dan berpolitik.