Sandi Akan Integrasi Kartu ke e-KTP, TKN Sebut Sulit Direalisasikan

Ace juga menanggapi pertanyaan Ketua Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar yang mengatakan integrasi kartu tersebut dapat dilakukan 100 hari kerja setelah Prabowo-Sandi dilantik jika terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Menurut Ace Hasan, pernyataan tersebut baru harapan saja dan realisasinya pun agak sulit dilakukan.

"Baru janji, kenyataanya kan kita agak sulit bagaimana kita menyatukan semua [kartu], apakah teknologi e-KTP yang sekarang ini mampu untuk bisa mencakup atau mengcover semua bidang data," ujarnya saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2019).

Politisi Partai Golkar itu pun mencontohkan seperti para siswa yang saat ini mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, mereka belum memiliki e-KTP.

"Mereka punya e-KTP atau enggak, dari situ saja kan seharusnya mikir gitu ya kan," pungkasnya.

Oleh karena itu, Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu meminta agar Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi berpikir secara realistis untuk membuat program tersebut.

"Karena bagaimanapun salah satu cakupan dari program-program bantuan sosial yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu, seperti Kartu Indonesia Pintar itu adalah anak-anak. Sementara anak-anak kan belum mendapatkan KTP," tuturnya.

"Jadi menurut saya bikin program itu yang realistis saja," lanjutnya.

Cawapres 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengkritik banyaknya sistem kartu yang diwacanakan oleh Jokowi-Ma'ruf untuk masyarakat. Sandiaga menilai jika terlalu banyak kartu akan membebani masyarakat.

"Sudah kita sampaikan, rakyat terbebani dengan banyak kartu, dan pasti ada birokrasi, ada biaya, ada beban negara menghabiskan triliunan, untuk KTP elektronik, kan ada chip, ada digital ekonomi yang di belakang KTP kita," kata Sandiaga saat ditemui setelah Debat Ketiga Pilpres di Hotel Sultan, Minggu (17/3/2019) malam.

Ia menginginkan bahwa e-KTP yang dimiliki masyarakat akan bisa digunakan untuk ragam fasilitas publik dari pemerintah.

"Kita akan gunakan e-KTP tersebut sebagai konsolidator program pemerintah, jadi belum cukup membawa kartu tersebut ke fasilitas pemerintah untuk mendapat layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan," katanya.

karu