Saat Media Siluman Menulis Peringatan 1 Desember Papua

tirto.id - Di Papua, media siluman bermunculan, menyebarkan kebohongan dan informasi yang dipelintir. Dari penelusuran Tirto dan Tabloid Jubi, setidaknya ada 18 situs yang mengklaim sebagai "media" di Papua.

Mereka mendompleng nama media arus utama, menyebar hoaks, mengutip dan menulis ulang berita dari media lain, hingga menciptakan narasumber fiktif. Situs-situs itu tak mencantumkan susunan redaksi, alamat, atau bahkan sekadar kontak yang bisa dihubungi.

Dari 18 media yang kami diidentifikasi sebagai media siluman, empat di antaranya ikut memberitakan tentang 1 Desember—hari penting secara politik bagi orang Papua karena dianggap sebagai hari kemerdekaan Papua.

Pada 1 Desember 1961, bendera Bintang Kejora pertama Kali berkibar. Saat itu ia menjadi simbol pengakuan atas berdirinya negara Papua Barat oleh Belanda.

Kurang dari dua tahun kemudian, 1 Mei 1963, Papua Barat diserahkan kepada pemerintah Indonesia, setelah diselenggarakan sebuah jajak pendapat yang dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Seperti tertulis dalam disertasi John Francis Saltford—Doktor dari University of Hull, Inggris—jajak pendapat itu penuh intrik dan intimidasi dari pemerintah Indonesia.

Sejak bergabung dengan Indonesia, pengibaran bendera Bintang Kejora dilarang. Jika tertangkap polisi atau tentara Indonesia, pelakunya bisa disiksa dan dibui.

Basillius Triharyanto, penulis dan peneliti yang fokus pada persoalan Papua, menulis serangkaian kekerasan terhadap aktivis Papua biasanya marak terjadi menjelang dan saat 1 Desember.

“Kabar teror, kekerasan, dan penangkapan aktivis dari hari ke hari dalam minggu akhir November [2017] mulai bermunculan,” ujarnya dalam tulisan “Perayaan 1 Desember dan Kekerasan di Papua".

Framing atau pembingkaian media-media siluman soal 1 Desember hampir sama. Intinya, mereka ingin berkata bahwa 1 Desember bukan hari penting, jadi tak perlu diperingati di Papua.

William A. Gamson dan Andre Modigliani, duo profesor di bidang sosiologi, menyatakan bingkai atau frame adalah ide yang disusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana.

Papuanews.id, salah satu media siluman, merilis tiga artikel untuk merespons 1 Desember 2018. Dua dari tiga artikel itu mengarahkan pembaca untuk berhenti menjadikan 1 Desember sebagai hari sakral di Papua sebab ia bukan hari kemerdekaan Papua.

“Papua sebenarnya sudah merdeka. Kapan? Papua secara resmi merdeka yaitu pada 1 Mei 1963, hari di mana UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) secara resmi menyerahkan Papua kembali kepada Indonesia. Peristiwa tersebut menandai akhir dari lembaran bab kolonialisme Belanda di Tanah Papua untuk selamanya,” demikian tertulis dalam artikel “1 Desember Bukan Hari Kemerdekaan Papua Barat” yang dirilis pada 1 Desember 2018.

Penulisnya membingkai merdeka bagi Papua Barat adalah lepas dari Belanda dan kembali ke Indonesia. Padahal, jika merujuk pada disertasi John Saltford, 1 Mei 1963 adalah momen ketika pertama kali Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia, setelah melalui jajak pendapat yang penuh intimidasi dan tidak merepresentasikan keinginan seluruh masyarakat Papua.

Di tulisan lain, berjudul “Stop Jadikan 1 Desember Sebagai “Hari Sakral” di Papua”, Papuanews.id hanya memuat pernyataan Ketua Persatuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PPKRI) Stevanus S Wetipo.

“Stevanus mengimbau para mahasiswa asal Papua di seluruh Indonesia agar menyudahi kebiasaan yang bertepatan dengan 1 Desember, seakan-akan hal tersebut sangat sakral bagi orang Papua,” tulis Charles Suebu, nama yang tertera sebagai byline.

Framing serupa ditulis oleh Papuatoday.id lewat artikel berjudul “Kabid Humas Polda Papua: 1 Desember Biasa Saja Tidak Ada Istimewa”. Isinya pernyataan Komisaris Besar Pol Ahmad Musthofa Kamal yang berkata Polda Papua tidak melakukan tindakan siaga karena 1 Desember sama saja dengan 1 Januari atau tanggal 1 di bulan-bulan lain.

Narasumber Fiktif Muncul Lagi

Salah satu kebiasaan dari media-media siluman ini adalah menggunakan narasumber fiktif. Dalam membingkai 1 Desember, si narasumber fiktif yang digambarkan sebagai "pengamat" ini muncul lagi.

Pada 2 Desember, papuainframe.com merilis artikel berjudul “ULMWP Dan KNPB Menggelar Aksi, Ini Tanggapan Pemerhati Papua”. Pemerhati Papua yang dikutip dalam tulisan itu adalah Dr. Etinus Murib, SH. MH.

Dalam pencarian Google, nama Etinus Murib hanya muncul di media-media siluman. Foto-foto Etinus Murib di media-media hantu ini pun adalah foto-foto hasil editan; kepala dan badannya tampak disambungkan lewat manipulasi foto.

Tidak ada satu pun hasil riset, wawancara di media yang terverifikasi, dan profil media sosial yang merujuk Etinus Murib.

Di database Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, nama Etinus Murib muncul, tapi hanya tercatat sebagai mahasiswa S1 Ilmu Pemerintahan STISIP Amal Ilmiah Yapis Wamena yang baru mulai kuliah tahun 2016. Jadi, mustahil jika Etinus Murib ini sudah menjadi doktor saat ini.

Etinus Murib kerap dikutip media siluman untuk membenarkan tindakan aparat keamanan dan menyalah-nyalahkan mahasiswa Papua dan kelompok-kelompok politik damai seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Kedua gerakan politik ini menuntut penentuan nasib sendiri bagi Papua.

“Aksi yang dilakukan oleh ULMWP dan KNPB itu sudah merusak moral dan membodohi orang asli Papua, aksi yang tidak ada manfaat sama sekali, saya mendukung dan mengapresiasi dari pihak kepolisian yang menangani demo ULMWP dan KNPB dengan tindakan yang sangat baik dan tidak melanggar HAM,” tulis papuainframe.com dan menjadikannya seolah-olah pernyataan dari orang bernama Etinus Murib.

Mengalihkan Fokus ke Hari AIDS Sedunia

Pada 2 Desember lalu, Freewestpapua-indonesia.com menayangkan poster sebagai peringatan Hari AIDS Sedunia yang juga jatuh pada 1 Desember.

“Kitorang perangi HIV/AIDS. Kitorang Jaga Indonesia. Karena kitorang bagian dari dorang,” begitu seruan dalam salah satu poster dengan foto lelaki Papua berpakaian adat.

Tidak cukup satu poster. Selama dua hari, situs itu merilis sembilan poster berbeda dengan pesan yang sama: 1 Desember harusnya diperingati orang Papua sebagai Hari AIDS Sedunia.

Di situs itu, tak ada satu pun artikel atau berita tentang aksi peringatan 1 Desember maupun menyinggung 1 Desember sebagai hari politik yang penting bagi orang Papua.

Padahal, sejak 30 November hingga 1 Desember, sekitar 600-an peserta aksi 1 Desember ditangkap di Jayapura, Kupang, Ternate, Ambon, Manado, dan Makassar, serta Surabaya.

Setengah dari penangkapan itu, sekitar 233 mahasiswa Papua, ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Surabaya, pusat aksi 1 Desember di Pulau Jawa. Di Surabaya juga ada dua mahasiswa ditangkap secara diam-diam oleh polisi setempat, lalu akhirnya dibebaskan setelah ada protes ramai di media sosial.