Saat Budi Arie Dikecam usai Singgung Pergantian Rezim Prabowo

tirto.id - Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya terkait perubahan politik pada rezim Presiden Prabowo Subianto yang disebut tidak mencapai Pilpres pada 2029 mendatang.

Menurut Budi Arie, pernyataannya itu merupakan analisis pribadinya terhadap dinamika politik di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pernyataan itu tidak berkaitan dengan pandangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Saya, Budi Arie Setiadi, memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” kata Budi Arie dalam keterangan resminya yang diterima Tirto pada Rabu (26/8/2026).

“Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut,” lanjutnya.

Di akhir pernyataannya, Budi Arie juga sempat menyampaikan pesan agar terus menjaga persatuan Indonesia.

“Terima kasih, jaga terus persatuan Indonesia,” ucapnya.

Dalam video yang beredar di media sosial, Budi Arie sempat mengatakan, berdasarkan instingnya, perubahan politik di rezim Prabowo bisa saja terjadi sebelum 2029.

Ia lantas menanyakan kesiapan apabila terjadi percepatan pergantian rezim sebelum 2029 kepada para peserta.

"Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, nggak?" ujar Budi Arie dalam rekaman tersebut, yang kemudian disambut seruan "Siap!" oleh para peserta acara.

Pernyataan Budi Arie Sangat Fatal

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai pernyataan Budi Arie sangat fatal dan bisa menimbulkan kegaduhan yang serius.

Menurut Adi, Budi Arie yang memiliki “wajah Jokowi” itu seakan menegaskan bahwa hubungan antara Prabowo dan Jokowi sudah merenggang.

“Yang jelas publik menilai pernyataan Budi Arie itu menegaskan sikap negatif ke pemerintahan Prabowo hari ini. Padahal di atas permukaan Jokowi terlihat merawat hubungan baik dengan Prabowo,” kata Adi kepada Tirto, Rabu (26/8/2026).

Adi menegaskan, pernyataan Budi Arie itu jangan sampai dianggap sebagai sikap politik resmi para loyalis Jokowi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menyebut permintaan maaf Budi Arie memang bisa saja meredam berbagai isu liar yang sedang berkembang di publik.

Namun, isu itu tidak akan mudah untuk diredam, mengingat isu soal suksesi kekuasaan adalah isu yang sensitif.

“Karena [isu ini] terkait relasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo, karena Pak Budi Arie, suka atau tidak, walaupun statement pribadi, melekat atas dirinya sebagai Ketua Umum Projo yang menjadi tulang punggung politik dari Pak Jokowi,” ujar Agung saat dihubungi Tirto, Rabu (26/8/2026).

Pernyataan Budi Arie itu juga dinilai Agung dapat berpotensi merusak reputasi dan rekam jejak Jokowi dalam politik elektoral di Indonesia.

Ia menekankan bahwa polemik tersebut harus menjadi pelajaran bagi elite politik ke depan, agar lebih berhati-hati saat menyampaikan pernyataan publik.

“Ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh elit politik ya ke depan, agar lebih berhati-hati menyampaikan statement-nya ketika berada di ruang publik walaupun itu berada di acara internal dari Projo itu sendiri,” tegasnya.

PSI Bantah Budi Arie Jadi Bagian Mereka

Usai ramai polemik tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa Budi Arie Setiadi bukan anggota, pengurus, maupun Sekretaris Jenderal DPP PSI.

Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, menegaskan bahwa Budi Arie tidak memiliki jabatan, posisi, maupun kewenangan apa pun di PSI.

“Kami tegaskan: Budi Arie bukan bagian dari PSI. Titik. Karena itu, berhenti menyeret-nyeret nama PSI dalam setiap tindakan, pernyataan, maupun urusan Budi Arie,” kata Andy dalam keterangan resminya pada Selasa (25/8/2026).

Menurut Andy, mengaitkan tindakan maupun pernyataan Budi Arie dengan PSI adalah tidak berdasar dan menyesatkan.

Andy pun meminta semua pihak untuk menghentikan spekulasi mengenai posisi Budi Arie di PSI.

“Posisi PSI terang dan tidak membutuhkan tafsir: Budi Arie bukan anggota, bukan pengurus, bukan Sekjen, dan bukan bagian dari PSI. Jangan seret PSI untuk urusan yang bukan urusan PSI,” kata Andy.

“Jangan karena di-reshuffle, kemudian sakit hati dan memainkan politik adu domba antara Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo,” lanjutnya.

Di sisi lain, Ketua DPP PSI, Dedek Prayudi, juga menegaskan bahwa partainya tidak akan menerima jika Budi Arie Setiadi mendaftar sebagai anggota.

“Keanggotaan partai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut kesesuaian nilai dan rekam jejak. Mempertimbangkan dua hal tersebut, pasti tempat Budi Arie bukan di PSI,” kata Dedek dalam keterangan resminya pada Rabu.

Dedek pun memastikan bahwa PSI menolak tegas wacana pergantian pemerintahan di tengah masa jabatan seperti yang disinggung oleh Budi Arie.

“Presiden yang telah dipilih melalui proses demokratis harus diberikan kesempatan hingga akhir masa jabatan. Pernyataan Budi Arie soal kemungkinan pergantian pemerintahan di tengah jalan adalah buah pikiran orang kurang kerjaan dan tidak sesuai pendirian dasar PSI. Kalau ada perbedaan dalam hal mendasar, ya gak usah gabung,” kata Dedek.