Masuk tirto.id
tirto.id - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada pagi ini, Jumat (23/1/2026). Rupiah mengalami penguatan 0,23 persen ke posisi Rp16.851 per dolar AS, usai penutupan kemarin, Kamis (22/1/2026) eldi level Rp16.936 per dolar AS.
Sementara itu, pergerakan mata uang kawasan Asia terpantau bervariasi pada perdagangan pagi ini.
Yen Jepang (JPY), terpantau melemah 0,08 persen, dolar Hongkong (HKD) melemah 0,01 persen, dolar Singapura (SGD) menguat 0,06 persen, dolar Taiwan (TWD) menguat 0,08 persen, dan Won Korea (KRW) menguat 0,19 persen.
Sedangkan, Peso Filipina (PHP) menguat 0,19 persen, Rupee India (INR) menguat 0,09 persen, Yen Cina (CNY) menguat 0,07 persen, Ringgit Malaysia (MYR) menguat 0,54 persen, dan Bath Thailand (THB) melemah 0,47 persen.
Di sisi lain, mata uang negara-negara Eropa juga terpantau bervariasi terhadap dolar. Euro (EUR), terpantau mengalami penguatan 0,08 persen, Pound Sterling (GBP) menguat 0,05 persen, Franc Swiss (CHF) melemah 0,18 persen, Krona Swedia (SEK) melemah 0,06 persen, Kron Denmark (DKK) melemah 0,08 persen.
Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan rupiah masih akan bergerak fluktuatif namun berpeluang ditutup menguat pada hari ini.
Kemarin, penguatan rupiah dipengaruhi oleh pelemahan indeks dolar AS yang dipicu sentimen global, terutama sikap Presiden AS Donald Trump terkait isu tarif dan geopolitik di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos.
Indeks dolar AS terkoreksi setelah Trump menarik ancaman penerapan tarif terhadap negara-negara Eropa serta menyampaikan bahwa penggunaan kekuatan militer terkait isu Greenland tidak akan dilakukan.
“Trump menahan diri untuk tidak menyebutkan tarif maupun tindakan militer atas Greenland. Ini meredakan ketegangan pasar global dan mendorong pelemahan dolar AS,” ujar Ibrahim dalam riset hariannya.
Dari dalam negeri, Ibrahim menilai optimisme pasar turut didorong keyakinan bahwa pemerintah mampu menekan praktik under invoicing impor dan ekspor yang selama ini membebani penerimaan negara. Praktik ilegal tersebut dinilai sudah berlangsung secara struktural dengan nilai kerugian mencapai ribuan triliun rupiah.
“Jika pemerintah mampu menggaet sekitar 30 persen saja dari potensi kerugian akibat under invoicing ekspor, defisit anggaran negara sebenarnya bisa ditutup,” kata Ibrahim.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
