Menuju konten utama

RI Tangguhkan Pembahasan BOP di Dalam Negeri, Fokus Evakuasi WNI

Partisipasi Indonesia dalam mekanisme BOP ditangguhkan, meski akan kirim pasukan dalam kerangka International Security Force (ISF) ke Gaza.

RI Tangguhkan Pembahasan BOP di Dalam Negeri, Fokus Evakuasi WNI
Presiden Prabowo Subianto (keempat kiri) berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump (ketiga kanan) saat KTT Dewan Perdamaian (BoP) di Donald J. Trump US Institute of Peace, Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026). Pada KTT BoP itu Indonesia menyatakan kesiapan untuk berkontribusi pada International Stabilization Force (ISF) serta mendukung rekonstruksi dan stabilisasi jangka panjang Gaza. ANTARA FOTO/HO-Setpres/hma/wpa.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Pemerintah Indonesia menangguhkan pembahasan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) di dalam negeri. Langkah ini diambil guna memprioritaskan keselamatan dan rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di kawasan Timur Tengah yang tengah dilanda eskalasi konflik.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Yvonne Mewengkang, menyebut pembahasan mengenai partisipasi Indonesia dalam mekanisme BOP masih ditangguhkan. Meskipun, kata dia, Indonesia akan mengirimkan pasukan dalam kerangka International Security Force (ISF) ke Gaza, Palestina.

“Pembahasan masih ditangguhkan, masih on hold. Berarti pembahasan terkait BOP untuk sementara belum dilanjutkan,” kata Yvonne dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Jumat (13/3/2026).

Yvonne bilang, pemerintah masih melakukan penilaian komprehensif terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah sebelum menentukan langkah lanjutan terkait keterlibatan Indonesia dalam mekanisme tersebut.

Menurutnya, dinamika keamanan di kawasan tersebut sangat cepat berubah sehingga pemerintah perlu memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan nasional dan keselamatan WNI.

“Prioritas kita saat ini memastikan keselamatan WNI kita yang berada di kawasan Timur Tengah,” ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan pemerintah terus melakukan pemantauan menyeluruh terhadap situasi geopolitik yang berkembang.

“Kita masih terus melakukan penilaian yang menyeluruh, yang komprehensif terhadap perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah yang semuanya ketahui sangat dinamis,” kata Yvonne.

Ia menegaskan setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam mekanisme keamanan internasional akan melalui pertimbangan mendalam serta mengacu pada prinsip politik luar negeri Indonesia.

“Setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia di mekanisme ini tentunya akan melewati berbagai pertimbangan yang sangat detail yang berdasarkan kepentingan nasional kita dan prinsip politik luar negeri kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Yvonne juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah agenda diplomatik, termasuk kemungkinan kunjungan Presiden ke beberapa negara Asia.

Namun, ia menekankan seluruh agenda tersebut masih dalam tahap persiapan.

“Persiapan sedang ongoing. Belum ada detail yang bisa kami sampaikan terkait apa saja yang akan dibahas,” kata dia.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menilai bahwa jajaran perwira tinggi TNI memiliki kualitas mumpuni untuk menjabat sebagai Wakil Komandan International Stabilization Federation (ISF). Posisi ini disebut sebagai peluang besar bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam misi perdamaian dunia, khususnya di wilayah konflik Gaza, Palestina.

"Potensi dari perwira-perwira kita itu achieved (tercapai), dan pencapaian itu akan kita tunjukkan secara internasional," kata Sjafrie saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026) dikutip dari Antara.

Menurut Sjafrie, ajang ini menjadi kesempatan TNI untuk berbicara banyak dalam upaya perdamaian dunia, terutama di tengah konflik Gaza.

Baca juga artikel terkait BOARD OF PEACE atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Flash News
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Siti Fatimah