tirto.id - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan melakukan pendekatan yang berbeda soal penyelesaian konflik Papua. Ia akan menjabarkan upayanya ketika berkunjung ke Bumi Cenderawasih pekan depan. Yang jelas, jenderal bintang empat itu bakal menerapkan pernyataannya seperti yang dia paparkan ketika uji kepatutan dan kelayakan di hadapan Komisi I DPR.
Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua (PGBWP) Socrates Yoman merespons rencana perubahan pendekatan itu. “Itu hanya perubahan baju saja, orangnya (militer) tetap ada. Istilah Operasi Teritorial dan Operasi Tempur, itu bungkusnya saja yang diganti, tapi kegiatannya tetap sama, tidak akan pernah berubah,” ujar dia kepada Tirto, Jumat (26/11/2021).
Papua merupakan daerah konflik yang dikelola oleh pemerintah dan aparat keamanan, yang menurut Socrates semua itu guna menguasai sumber daya alam saja, tapi tidak memikirkan nasib manusianya. Dia bilang, Panglima TNI hanya bermain terminologi.
Socrates pesimistis dengan rencana perubahan itu karena pelanggaran HAM berat, misalnya, tidak dirampungkan oleh negara.
“Negara ini pelakunya. Bagaimana pelaku mau menyelesaikan kasus? Itu tidak mungkin. Karena kekerasan itu terjadi atas nama kedaulatan negara. Solusi terbaik dan bermartabat antara Jakarta dan Papua adalah menyelesaikan empat akar masalah,” jelas Socrates.
Empat akar masalah yang ia maksud yakni kegagalan pembangunan, marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran HAM, serta sejarah dan status politik wilayah Papua. Empat perkara ini diidentifikasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jika pemerintah berbicara soal kesejahteraan Papua, Socrates berpendapat bukan itu masalah prioritasnya. “Persoalan Papua bukan masalah makan-minum, tapi masalah martabat manusia.”
Jika betul Andika akan menggunakan pendekatan humanisme guna perampungan konflik Papua, tentu bagus. Namun masih ada pihak yang meragu dengan ide tersebut lantaran pengalaman, kata Koordinator Jaringan Damai Papua Adriana Elisabeth, kepada reporter Tirto, Rabu (24/11).
“Misalnya, sejak Moeldoko (menjabat sebagai panglima), pendekatan terhadap Papua itu lebih berfokus kepada kesejahteraan, bukan militer. Kemudian Hadi (Tjahjanto) juga sama, mau menyelesaikan masalah kelompok bersenjata tapi akhirnya (kelompok bersenjata) distigma sebagai teroris,” kata Adriana.
Adriana menambahkan, “Itu pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh orang Papua. Posisinya ada yang berharap baik, ada pula yang meragukan.” Maka Andika nantinya mesti bisa menjelaskan perspektif TNI, apakah sama makna ‘damai itu indah’ di mata masyarakat Papua yang mengalami dan terdampak konflik? Bila jargon itu berbeda dengan penerapan damai dalam arti sebenarnya, maka tak heran hanya sebatas slogan saja.
Pendekatan keamanan juga penting di Papua, tapi bukan terus-terusan menerapkan konsep ‘keamanan negara,’ kata dia. Perlu pula mengimplementasikan konsep ‘keamanan manusia.’ Adriana mengatakan, keamanan manusia itu banyak, bukan hanya ihwal pangan, kesehatan, pendidikan, tapi mencakup politik. Hal terakhir menjadi persoalan yang kerap bergulir: bagaimana menjamin keamanan politik warga negara Indonesia yang berada di Papua.
“Jika tidak dijelaskan dan dibicarakan bersama, saya khawatir terjadi perbedaan pemahaman. Apalagi jika implementasinya berbeda sekali, itu akan mengulang kesalahan yang sama,” jelas Adriana.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Abdul Aziz
