Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Sedang Dikaji

tirto.id - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih melakukan kajian terkait rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai pembukaan Musyawarah Pembangunan Nasional Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Jakarta, Rabu (26/4/2017).

"Ini kan masih kita kaji, pokoknya yang pasti kalau ada, keinginan kita memindahkan pusat pemerintahan jadi tidak semata-mata ibu kota tapi fokus pada pusat pemerintahan," kata Bambang.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, pemindahan ibu kota harus dilakukan di luar Pulau Jawa karena ketersediaan lahan yang jauh lebih memadai.

Ia menegaskan bahwa calon wilayah ibu kota baru juga harus sudah seluruhnya dikuasai oleh pemerintah, dilakukan hal itu agar terhindar dari pembebasan lahan.

"Pindahnya ke luar Jawa, yang pasti itu. Persisnya di mana, tentunya kita lihat pada ketersediaan lahan yang sudah 100 persen dikuasai oleh pemerintah, jadi tidak perlu ada pembebasan lahan lagi," ujar Bambang dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Bambang juga sempat menyebut kandidat kota yang berpotensi menjadi ibu kota baru, yakni Palangka Raya di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Munculnya nama Palangkaraya, sebagai kandidat ibu kota negara bukanlah hal baru, sebelumnya Presiden pertama Indonesia, Soekarno juga pernah menggagas agar ibu kota negara dipindahkan ke Kalteng, tepatnya pada 1950-an.

Proklamator kemerdekaan itu bahkan pernah mengunjungi kota yang terletak di tengah Indonesia itu, untuk meninjau perkembangan kota yang dilintasi Sungai Kapuas tersebut.

Bambang mengatakan, saat ini Tim Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kemudian kesiapan dan ketersediaan lahan, hingga sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut.

Rencana pemindahan ibukota sendiri muncul kembali karena dinilai adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru. Pulau Jawa dianggap terlalu mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia.

Aktivitas perekonomian di Pulau Jawa itu pun lebih banyak terkonsentrasi di kawasan Jabodetabek atau DKI Jakarta dan belum merata ke semua tempat.

Bambang menjelaskan, jika rencana tersebut benar-benar terealisasi maka beban Jakarta yang kini dianggap terlalu berat, karena berperan ganda sebagai pusat pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnis, bisa berkurang.