tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa rencana pemekaran Bogor menjadi Pemerintah Provinsi sendiri masih menjadi sebatas rencana.
"Itu masih wacana wali kota," tegas Tjahjo saat ditemui di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan, pada Kamis (22/8/2019).
Pasalnya, kata Tjahjo, hingga saat ini, proses pemekaran wilayah masih dihentikan dari Pemerintah Pusat. "Karena sampai sekarang ini sudah moratorium," ujar Tjahjo.
Sejauh ini, kata Tjahjo, sudah ada setidaknya 314 aspirasi masyarakat, aspirasi tokoh masyarakat, ataupun aspirasi daerah yang meminta daerah otonomi baru. "Sudah 314 baik provinsi, maupun kabupaten kota," kata Tjahjo.
"Kan enggak mungkin itu, sekarang sudah 514 kabupaten [dan] kota, masak mau ditambah lagi, 500 lagi?" tanyanya.
Pernyataan untuk melakukan pemekaran wilayah Bogor dilontarkan oleh Wali Kota Bogor Arya Bima. Ia mengatakan Bogor siap menjadi daerah pmerintah povinsi yang mandiri.
Tak tanggung, ia juga sempat menyinggung untuk "mengajak" Bekasi dan Depok bergabung bersama dalam satu provinsi.
Menanggapi rencana penyatuan Bekasi dan Jakarta, Salah satu anggota DPD DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mengaku setuju jika terdapat wacana peleburan Bekasi dan Depok menjadi satu provinsi bersama Jakarta. Ia mengaku melihat banyak hal positif jika ketiga daerah tersebut dijadikan satu.
Menurut Dailami, sebenarnya usulan tersebut bukan hal baru, bahkan sudah lama disiapkan melalui Inpres Nomer 13 Tahun 1976 yaitu Pengembangan wilayah Jabodetabek.
"Di mana dalam Inpres tersebut disebutkan adanya BKSP untuk membina pola permukiman penduduk dan penyebaran kesempatan kerja lebih merata atas dasar kebijakan pemerintah, serta penyerahan perencanaan pengembangan wilayah Jabodetabek," kata Dailami saat dihubungi wartawan, Kamis (22/8/2019) pagi.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Alexander Haryanto
