Relasi TNI-Polri Pasca Reformasi: Elitenya Akur, Bawahannya Tidak

tirto.id - Perseteruan antara TNI dan Polri bukan barang baru. Kendati para pejabat elitenya terlihat akur, akan tetapi di level akar rumput bagai bara dalam sekam: konflik dua kubu bisa meletus kapan saja.

Data yang dihimpun tim riset Tirto menunjukkan itu. Sepanjang September 2002 hingga Juni 2018, ada 13 bentrokan antara anggota dua korps yang pernah tergabung dalam ABRI itu. Korban jiwa akibat pertikaian tersebut berjumlah enam orang. Sementara korban yang mengalami luka-luka setidaknya 24 orang, termasuk sipil.

Bentrokan terakhir terjadi Rabu (12/12/2018) dini hari lalu, yang diakhiri dengan pembakaran Polsek Ciracas.

Terjadi lima kali perseteruan dalam kurun waktu 2002 sampai 2005. Lokasinya di Madiun, Ambon, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Kasus yang menelan korban jiwa salah satunya terjadi di Mempawah, Kalimantan Barat. Ini bermula dari kecelakaan lalu lintas, Selasa 9 Desember 2003. Ketika itu sebuah bus menabrak anggota Yonif 643 di depan markas. Sopir bus yang melarikan diri kemudian mencari perlindungan di Mapolres Mampawah. Tentara mendatangi kantor polisi meminta sopir, tapi tak dikabulkan.

Ini membuat keributan pecah. Tentara-Polisi tawuran tidak menggunakan tangan kosong. Keduanya sama-sama menggunakan senjata api.

Sersan Dua Triono tertembak hingga nyawanya tidak tertolong. Sementara dua polisi, Brigadir Pol. Dua Uray Ferri dan Bripda Nanang Jatmiko, mengalami luka berat.

Kasus yang terjadi di Ambon pada November 2005 malah berawal dari hal sepele: pada sebuah acara pernikahan, Bribda Lukman menegur salah seorang anggota Denkav V Kodam XVI/Pattimura ketika berjoget dengan mengenakan topi dan merokok.

Tentara itu tak terima. Keributan pun pecah. Rentetan tembakan terdengar hingga jauh. Setidaknya ada tiga sipil luka-luka karena peristiwa ini.

Pada periode 2008 sampai 2010 terjadi empat kasus serupa. Keributan pecah di Maluku Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Makassar.

Kasus di Pemantang Siantar, Sumatera Utara dan Padang, Sumatera Barat, juga terjadi karena hal sepele: anggota TNI ditilang oleh polisi, mereka tak terima dan menyerang.

Kejadian di Makassar pada 24 November 2010 lebih unik—kalau tak mau disebut konyol: mereka bentrok saat menjaga pertandingan PSM Makassar dan Persiwa Wamena di Stadion Andi Matalatta. Disebut konyol karena dua instansi inilah yang harusnya menjaga keamanan agar tidak terjadi bentrokan antar suporter.

Melewati satu dekade reformasi, konflik antara TNI dan Polri tak juga kunjung menurun, bahkan bisa dikatakan naik.

Sepanjang 2010 hingga 2018, paling tidak keributan antara TNI dan Polri terjadi 10 kali. Satu kasus terjadi di Papua Barat, dua kasus di Jawa Barat, Batam satu kasus, Sulawesi Barat satu kasus, Bekasi dua kasus, dan Jakarta Timur dua kasus.

Kasusnya pun beragam, dan lagi-lagi sepele. Ada yang ribut saat karaoke, kena tilang, hingga yang paling membuat heran ketika mereka ribut di Karawang, Jawa Barat, pada 19 November 2013, ketika sama-sama menjaga demonstrasi buruh.

Karena Cemburu

Peneliti studi militer sekaligus Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) Beni Sukadis mengatakan, konflik antara TNI-Polri memang menguat setelah Soeharto jatuh. Hal ini disebabkan karena secara politik TNI tak lagi 'menguasai' banyak sektor, termasuk sektor bisnis.

Sementara di sisi lain, justru peluang itu lebih terbuka untuk polisi. Itu pada akhirnya menghasilkan kecemburuan.

"Ada kecemburuan. Hampir di seluruh daerah, kok. Kalau dikatakan konfliknya sepele, ya memang begitu adanya," kata Beni kepada reporter Tirto, Jumat (14/12/2018).

Pengamat militer Aris Santoso juga sependapat. Yang membuat TNI-Polri ribut-ribut adalah kecemburuan yang menguat di tubuh TNI, khususnya Angkatan Darat.

"Memang ada dua kecemburuan dari TNI AD ke Polri: kesejahteraan dan lebih dapat berhubungan ke masyarakat. Karena memang selama ini TNI sudah mengurangi proporsi teritorial. Sementara sekarang jarang ada perang," kata Aris kepada reporter Tirto.

Konflik, kata Aris, juga terjadi karena tak adanya keteladanan dari pimpinan TNI dan Polri yang dapat diadopsi oleh bawahannya.

"Dari dulu yang kayak gitu-gitu enggak diurus sama pimpinan. Perdamaian formalitas tataran atas, bawahan enggak berubah. Kepemimpinan enggak memberi contoh. Yang atas sibuk mencari kesejahteraan dan jabatan," pungkas Aris.