tirto.id - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan ada 13.000 unit hunian yang dibangun oleh pengembang untuk para ASN, TNI dan Polri di Kalimantan Timur. Realestat Indonesia (REI) sudah memiliki konsep untuk ditawarkan kepada pemerintah.
"Pertama untuk ASN, Polri dan TNI ini kan harus ada rumah dinas dan asrama. Kemudian baru rumah tinggal yang memang dikomersilkan dengan pola subsidi. Jadi dua konsep ini melalui perencanaan desain di mana letak tempat bertugas itu asrama enggak boleh jauh dari tempat tinggal jadi konsepnya terpadu. Kalau asrama perpindahan orangnya cepat ya kami sarankan itu agar dibuat high rise building ya, apartemen. Jadi yang menengah ke atas saja rumah rumah yang landed," kata Komite Perizinan Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) DPP REI Adri Istambul Lingga Gayo kepada Tirto.id, Jumat (10/6/2022).
Adri menjelaskan konsep asrama yang dibangun seperti apartemen diharapkan bisa berfungsi dengan baik. Sementara hunian untuk ASN, REI akan meninjau terlebih dahulu jarak tempuh antara kantor dan rumah.
"Ini juga harus dilakukan plot untuk menjadi land bank supaya gak terjadi saling kanibal ya atau adanya spekulan dalam hal pengadaan tanah. Kita mohon IKN agar benar benar mengefektifkan memfungsikan bank tanah agar menghindari hukum pasar dan membuat harga tanah naik. Sehingga enggak bisa bangun rumah untuk prajurit tapi ntuk yang subsidi juga sebaliknya juga untuk asrama tadi jangan sampai mereka high coast ini lakukan perencanaan sistematis," jelas dia.
Terkait luas dan konsep rumah untuk ASN, TNI-Polri, Adri belum bisa mengungkapkan. Karena belum mendapatkan arahan dari pemerintah mengenai rancangan konsep hunian ASN, TNI/Polri di IKN.
Walaupun belum ditetapkan, Adri menuturkan pemerintah sudah membuat zonasi untuk wilayah industri, pertanian dan perumahan sampai pusat aktivitas untuk dinas. Tetapi pihaknya belum diberikan informasi wilayah mana yang akan dibangun.
"Kita memang harus lebih banyak komunikasi lagi sambil kita bisa menata masterplan IKN yang holistik. Batu supply and demand. Yang kita udah tahu pasti ya total luas 60 persen untuk kebutuhan dan infrastruktur ya, tapi kan itu dibagi untuk hunian dan bangunan lain misalnya pusat perbelanjaan," ungkapnya.
Adri berharap pemerintah tidak terburu-buru untuk memulai pembangunan IKN. Perlu dikaji dengan matang, melibatkan stakeholder dan tenaga ahli agar pembangunan IKN tidak berpolemik. Dia juga menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan fungsi landbank.
“Bank tanah membantu dalam hal pembangunan. Planning zonanisasi mana daerah industri, pertanian mana daerah perumahan, itu sudah ada. Itu terkait ke land bank itu agar spekulan akan sulit. Repot kalau udah zona itu terbuka ke publik ini kan gak bisa menghindari publik orang akan menyerbu tanah di sana,” pungkasnya.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Intan Umbari Prihatin
