tirto.id - Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara, Dhony Rahajoe menuturkan ada sekitar 13.000 unit hunian akan dibangun oleh pengembang di lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hunian tersebut diperuntukan khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.
"Dari pengembang lokal 11.000 unit dengan model KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan pengembang internasional 2.000 unit," kata Dhony saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (10/6/2022).
Pihak Otorita IKN dan pengembang masih melakukan pembahasan lebih lanjut terkait pembangunan hunian di IKN. Akan tetapi, Dhony enggan membeberkan siapa saja pengembang yang tertarik berkerja sama dalam proses tersebut.
"Namun mohon maaf, masih terlalu dini saya sebutkan namanya," ungkapnya.
Dia menjelaskan pembangunan tahap pertama nantinya akan menjadi rumah dinas bagi para ASN. Dhony juga menuturkan pihaknya akan merencanakan untuk membangun hunian lain untuk para ASN memiliki rumah dengan skema KPR.
"Saya ingin fokus ke rumah dinas tipe-1 ini dulu bisa segera terealisasi," katanya.
Sebelumnya, Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Febry Calvin Tetelepta menyebut dana untuk membangun hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terbatas. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya mampu membangun 2.500 rumah untuk ASN di ibu kota baru.
"Dalam rapat koordinasi PUPR menyampaikan kesiapannya untuk membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN," kata Febry di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (3/2/2022).
Febry menyebut jumlah itu masih jauh dari kebutuhan tahap awal pemindah ASN dan anggota TNI-Polri ke Nusantara.
Berdasarkan data Bappenas, jumlah ASN yang dipindahkan ke IKN Nusantara pada tahap awal sebanyak 7.687 orang. Mereka terdiri dari 1.971 ASN dan 5.716 anggota TNI-Polri termasuk Paspampres hingga BIN. "Pembiayaan PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian," kata dia.
Febry mengklaim pemerintah tengah berupaya memenuhi target hunian bagi ASN di IKN Nusantara. Pemerintah juga tidak menutup ruang kerja sama dengan pihak swasta.
"Pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan lain, bisa dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), bisa juga melalui pemberdayaan peran swasta dan BUMN," kata Febry.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
