tirto.id - Ada bagian dalam diri saya yang tak menghendaki tulisan ini dibuat. Saya khawatir apa yang akan saya beberkan di sini betul-betul melukai orang Papua, sebagaimana saya merasa terluka dulu.
Saya yakin sebagian pokok yang akan saya katakan sudah dipahami betul oleh orang Papua, seperti halnya yang saya ingat dari pengalaman tinggal di sebuah kota yang dihuni orang-orang non-Papua.
Orang-orang Papua selalu dianggap "terbelakang" dan "pemabuk". Tak ada pembicaraan tentang sebab-sebab yang membuat orang Papua putus asa. Tak ada pembicaraan soal bagaimana negara ini—benda asing yang disodorkan secara paksa kepada kami ini—hanya bisa berjaya melalui pemiskinan orang Papua, perampasan tanah, penggusuran lapak mama-mama, serta gelombang pendatang yang kian besar. Yang paling buruk dari itu semua: mereka habis-habisan melucuti kemanusiaan orang Papua.
Ada pandangan-pandangan tertentu terhadap orang Papua yang sebetulnya enggan saya sebutkan. Pandangan-pandangan ini berfokus pada "kekurangan" orang Papua: kurang tata krama, kurang pakaian, kurang "cantik" atau "tampan", minim sinyal internet, kurang fasih berbahasa Indonesia, hingga kurang "beradab".
Keyakinan semacam itu sangat familiar. Saking lazimnya dipelihara dan dipraktikkan pada zaman penjajahan Belanda. Indonesia hari ini mengulanginya: Percaya bahwa Papua serba kekurangan. Dari kepercayaan itu pula keberadaan Indonesia di Papua seolah bisa dibenarkan. Itu sebabnya “tertinggal” jadi lema favorit. Karena berangkat dari “ketertinggalan”, maka “pembangunan” adalah solusinya.
Segala pandangan miring terhadap orang Papua ini kita kenali sejak para ilmuwan pasca-kolonial (khususnya Frantz Fanon) menamainya “tatapan kolonial” (colonial gaze).
Saya tidak dibesarkan bersama media sosial sehingga ada masanya ketika saya tak memikirkan rasanya menjadi orang Papua di hadapan orang lain, orang-orang di luar Sentani. “Tatapan kolonial” tak pernah saya alami sebelum saya menginjakkan kaki di Jawa. Saya tak menyadari betapa "terbelakangnya" kami orang Papua. Koteka seolah menjadi bukti sahih betapa kami membutuhkan pakaian—atau lebih buruk lagi: kami harus diajarkan cara berpakaian.
Tinggal di luar Papua juga membuat saya berhadapan dengan berbagai stereotip orang Papua. Hampir semuanya tak mengenakkan—dan bukan barang baru. Saya sudah mendengar bermacam stereotip itu diungkapkan dengan cara-cara lebih santun di Papua. Kami, misalnya, dianggap bodoh sampai terbukti sebaliknya. Atau alkoholik atau tukang bikin onar hingga terbukti sebaliknya.
Selain itu ada kesadaran bahwa di luar Papua saya tak menjadi diri sendiri; di luar Papua saya adalah representasi masyarakat Papua. Entah bagaimana caranya seakan-akan saya bertanggungjawab atas perilaku orang Papua lainnya.
Orang merasa nyaman menyampaikan pendapat pribadi tentang rupa-rupa masalah orang Papua. Saya sudah mendengar masalah-masalah ini sebelumnya. Tapi, karena kali ini saya pendatang, mereka tak merasa perlu bersopan santun ketika menunjuk satu per satu masalah itu.
Anehnya, sebagai orang campuran, saya punya kehidupan lebih baik dari mayoritas orang Papua di Indonesia. Karena berkulit terang, yang saya dapati cuma remah-remah persoalan yang biasa dihadapi orang Papua berkulit gelap. Saya tak pernah dipanggil “monyet”. Kok bisa? Kulit saya lebih cerah. Sekumpulan orang Papua berkulit terang seperti saya takkan dipandang sebagai ancaman.
Saat sedang sendirian di Jakarta, misalnya, saya takkan dituduh "separatis pembuat onar." Dalam tatapan kolonial, orang seperti saya mungkin diusung sebagai "orang Papua yang pantas"; tak berkulit terlampau gelap (baca: tak kelihatan Papuanya), tak berisik, tak tajam tutur katanya, atau tak terlalu percaya diri.
Berkat warna kulitlah saya terhindar dari hal-hal terburuk yang disodorkan rasisme Indonesia (kasus akhir pekan lalu telah membuktikannya). Saya kira orang dengan warna kulit seperti yang saya punya ini tidak akan ditangani dengan kekerasan sebagaimana yang dialami orang asli Papua.
Tapi, warna kulit tak melindungi saya dari unsur-unsur rasisme lainnya.
Saya mendudukkan Jawa sebagai ibu kota kolonialisme Indonesia. Cukup lama saya tinggal di Jawa sampai-sampai ada bagian dari diri saya yang menjelma sesuatu yang Fanon takutkan. Saya menjadi orang Papua yang menginternalisasi tatapan kolonial itu. Anggapan yang terus dijejalkan ke khalayak bahwa orang Papua belum sanggup memerintah bangsanya sendiri—ihwal yang menjadi alasan di balik semua stereotip di atas—kerap menghantui diri saya.
Tentu, kita tahu Indonesia berpikir "orang Papua bodoh", "orang Papua terbelakang"—dan daerah yang "terbelakang" tak menghasilkan orang pintar.
Kami paham Indonesia tak peduli kesejahteraan orang Papua. Dengan mata kepala kami telah menyaksikan kekerasan polisi dan aparat saat membubarkan demo-demo orang Papua. Dan kami juga melihat bagaimana banyak orang Indonesia santai-santai saja menanggapi kekerasan terhadap orang Papua di Jawa. Kami mungkin tak pernah mengira mereka bisa sangat ugal-ugalan rasisnya.
Tampaknya, selama hari-hari ke depan, kita akan mendengar segudang kisah bahwa pembangunan adalah solusi untuk rasisme; pembangunan akan mengangkat martabat orang Papua ke taraf kehidupan yang berbeda dari monyet; pembangunan akan mengantarkan kami ke puncak antah-berantah di mana tiap orang Papua dihormati.
Biarkan saya mendahului semua kisah di atas dengan meyakinkan Anda bahwa tidak benar pembangunan akan mengakhiri rasisme terhadap orang Papua. Yang punya masalah rasisme bukanlah orang Papua, tapi Indonesia.
Begitulah contoh tatapan kolonial. Jika Indonesia membayangkan orang Papua sudah hidup cukup, selanjutnya, mungkin ia akan mengkhotbahi mereka agar bersyukur.
--------
Diterjemahkan oleh Windu Jusuf dari tulisan berjudul "Papuans, It's Not You, It's Them". Versi bahasa Inggris bisa dibaca di sini.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
