tirto.id - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membuka Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2022, Kamis (20/1/2022). Rapat ini salah satunya akan membahas potensi ancaman keamanan negara.
Prabowo menyatakan ancaman militer masih berpotensi membahayakan kedaulatan negara. Ancaman militer bisa berbentuk ancaman militer asing atau kekuatan bersenjata dalam negeri seperti konflik terbuka, perang konvensional, separatisme, infiltrasi, intelijen, spionase, hingga pelanggaran wilayah perbatasan darat, laut, dan udara.
"Masih akan terjadi dalam bentuk antara lain pelanggaran wilayah perbatasan darat, pelanggaran perbatasan laut di wilayah yurisdiksi nasional dan oleh kapal-kapal asing bersenjata, dan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat negara asing," ucap Prabowo di kantor Kementerian Pertahanan, Kamis.
Sementara pada tatanan global, Prabowo menyebut geopolitik dunia masih dihadapkan pada persaingan negara-negara besar. Ia mengatakan kebijakan pertahanan negara harus mampu menghadapi ancaman yang mungkin ditimbulkan dari dinamika nasional, regional, maupun global.
"Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara menjadi acuan bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menyelenggarakan pertahanan negara," imbuh Prabowo.
Penyelenggaraan pertahanan ini berpedoman pada sistem keamanan rakyat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya lainnya.
Prabowo mengatakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta harus dipersiapkan secara dini. Hal itu mesti diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut demi mewujudkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
Rapim Kementerian Pertahanan tahun ini bertema 'Konsolidasi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara' dan diikuti oleh Panglima TNI, Kepala Staf TNI, serta Kapolri.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Gilang Ramadhan
