Rangkuman Hasil Sidang Tahunan MPR-RI 2025

tirto.id - Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI 2025 telah dilaksanakan pada hari ini, Jumat (15/8/2025). Dalam sidang kali ini, Prabowo Subianto memberikan pidato mengenai sejumlah topik, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim tingkatkan prestasi siswa.

Sidang Tahunan MPR RI 2025 kali ini dibuka dengan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama-sama mulai pukul 09.00 WIB. Agenda tersebut kemudian diikuti oleh kegiatan mengheningkan cipta pada 09.05 WIB.

Sidang secara resmi dibuka pada 09.08 WIB melalui pidato yang disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Setelah itu, agenda sidang dilanjutkan dengan pembacaan pidato pengantar sidang oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai laporan kinerja lembaga negara dimulai setelahnya, yakni pada pukul 10.00 WIB.

Kemudian, setelah pidato Prabowo, Ketua MPR Ahmad Muzani melanjutkan jalannya sidang tahunan dan sidang bersama DPR-DPD.

Agenda sidang lalu ditutup oleh Ahmad Muzani pada pukul 10.55 WIB dan seluruh rangkaian acara Sidang Tahunan MPR RI 2025 ditutup dengan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan para hadirin.

Poin Penting Sidang Tahunan MPR RI 15 Agustus 2025

Dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025, ada sejumlah poin penting, terutama yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Melalui pidatonya, salah satu yang disampaikan Prabowo adalah tentang anggaran senilai Rp300 triliun yang diklaim telah diselamatkan dari penyelewengan.

"Pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan," katanya di hadapan para hadirin.

Yang dimaksudkan Prabowo mengenai penyelamatan anggaran tersebut adalah program efisiensi APBN yang dicanangkan pada awal pemerintahannya.

Kebijakan ini mengharuskan lembaga negara untuk memangkas anggaran untuk beberapa keperluan yang dianggap tidak fundamental, termasuk perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan acara seremonial.

Menurut Prabowo, anggaran sebesar Rp300 triliun tersebut kemudian dialihkan "untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak".

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti tentang kebocoran kekayaan negara dalam skala besar atau yang ia sebut net outflow of national wealth. Menurutnya, hal tersebut hal tersebut tengah terjadi hingga kini.

Namun, Prabowo menyampaikan pemerintahannya lebih berfokus pada penyelesaian masalah itu, bukan mencari siapa yang bersalah atas kebocoran yang terjadi.

"Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah, kita tidak ada waktu, kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya pimpin harus mengusahakan diri mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini," katanya.

Prabowo juga menyoroti tentang pengangguran. Dalam pidatonya itu, Presiden RI ke-8 itu mengklaim tingkat pengangguran Indonesia kini berada di level terendah sejak krisis ekonomi 1998.

Ke depan, jelas Prabowo, angka pengangguran akan terus ditekan lewat Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Menurutnya, lembaga yang baru dibuat pada masa pemerintahannya itu akan membuka lapangan pekerjaan baru.

"Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas, terutama di bidang hilirisasi," tutur Prabowo.

Prabowo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gerindra itu, menekankan dampak positif dari program MBG yang digagas pemerintahannya, menyebut program itu telah meningkatkan prestasi peserta didik di sekolah.

"Meski baru berjalan delapan bulan, hasil dari program Makan Bergizi Gratis, angka kehadiran anak di sekolah meningkat, prestasi anak-anak meningkat," ujar Prabowo di depan hadirin di Senayan.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus, menyoroti sejumlah aspek, termasuk keadaan politik dan ketatanegaraan.

Melalui pidatonya itu, Puan menyoroti respons pejabat negara terhadap kritik publik seiring munculnya berbagai bentuk kritik seperti pengibaran bendera One Piece, satire "Negeri Wakanda", ajakan "Kabur Aja Dulu", hingga "Indonesia Gelap".

Menurutnya, kritik-kritik tersebut harus dilindungi dalam ruang demokrasi yang luas.

"Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti "kabur aja dulu", sindiran tajam "Indonesia Gelap", lelucon politik "negara Konoha", hingga simbol baru seperti bendera One Piece," tambah Ketua DPP PDIP itu.

Dalam menghadapi kritik itu, jelas Puan, pejabat negara harus merespons dengan penuh kebijaksanaan.

"Yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami," katanya.

"Kebijaksanaan untuk tidak hanya menanggapi, tetapi juga merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka," tambah Puan.

Selain itu, Puan juga menyoroti keadaan Pemilu yang menurutnya masih perlu diperbaiki karena belum sempurna.

"Demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan—tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara," ungkapnya.