Indeks Uu Tni

Pemerintah dan DPR diminta membuktikan bahwa proses pembuatan UU TNI sudah melibatkan meaningful participation.

Pernyataan pemerintah dan DPR bahwa penggugat tak punya kedudukan hukum terkait UU TNI dinilai LBH Jakarta sesat pikir.

Supratman menyebut para pemohon tidak berpotensi dirugikan dengan peluasan kewenangan militer di pos sipil.

MK bakal menyidangkan lima perkara uji formal UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan tentang Tentara Nasional Indonesia ke tahap sidang pleno lanjutan.

MK memutuskan menolak lima permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Isu pemakzulan Gibran Rakabuming, UU TNI dan kondisi militer ramai diperbincangkan. Kami turut mengemasnya dalam wawancara khusus. Simak selengkapnya.

Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin, memandang UU TNI sudah bersifat final, sehingga tak perlu diperdebatan lagi.

Para pemohon menilai bahwa pembentukan revisi UU TNI tidak dilakukan secara terbuka dan minim partisipasi masyarakat.

Ketua MK Suhartoyo selaku ketua majelis panel hakim tidak akan melanjutkan sidang judicial review UU TNI yang diajukan dosen Unhan.

TB Hasanuddin menilai kampus atau perguruan tinggi bukanlah area pertempuran yang dapat dimasuki dengan bebas oleh TNI.

Wahyu pun menjamin institusi TNI memiliki komitmen menghormati segala kegiatan civitas academica di dalam kampus.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut Presiden Prabowo Subianto, belum menandatangani draf RUU TNI, yang telah disahkan menjadi UU.

Polisi mengonfirmasi adanya enam peserta unjuk rasa RUU TNI di depan Gedung DPR RI sempat dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat.

UU TNI sudah di meja Presiden Prabowo Subianto untuk ditandatangani, meskipun masyarakat sipil masih menolak perubahan sejumlah pasal dalam beleid itu.

Prabowo Subianto, membantah revisi UU TNI yang saat ini telah menjadi undang-undang, menjadi pintu masuk menuju dwifungsi TNI.

Seharusnya definisi yang jelas soal konteks pertahanan siber tercantum dalam revisi Undang-Undang TNI.

Ririn menegaskan, ibu-ibu berdemo dalam rangka memastikan masa depan anak-anak di Indonesia terbebas dari praktik-praktik militerisme.

ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok Suara Ibu Indonesia menggelar aksi menolak RUU TNI

Kapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, mengeklaim peradilan militer bagi prajurit TNI berlangsung transparan.

Puan mengatakan draf RUU TNI yang sempat beredar di publik tidak sama dengan yang sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.