Indeks Uu Tni

Menurutnya, setiap waktu yang dihabiskan prajurit di luar ranah pertahanan telah mengikis kapasitas pertahanan negara. 

Ardi menjelaskan, peradilan militer merupakan aturan peralihan dari era Orde Baru ke Reformasi yang sudah saatnya dikesampingkan.

RUU Peradilan Militer sempat dibahas di 2005 sebagai pelaksanaan mandat UU TNI, tapi tak ada kelanjutan hingga kini.

Pemerintah menegaskan seluruh pemohon tidak kehilangan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 47 UU TNI.

Perkara bernomor 197/PUU-XXIII/2025 diajukan oleh sejumlah lembaga dan koalisi masyarakat sipil serta beberapa orang warga.

Eva menilai proses hukum yang diduga melibatkan anggota TNI dalam kasus pembunuhan keluarganya berlangsung tertutup dan tidak akuntabel.

Pemohon menilai Pasal 47 Ayat 2 UU TNI membuka ruang ambiguitas karena tidak jelas serta mempersempit kesempatan kerja sipil di pemerintahan.

Frasa konflik komunal dalam pasal tersebut dinilai bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Permohonan uji materi UU TNI itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap perluasan jabatan militer di ranah sipil.

Kedua pemohon yang sama-sama mencabut uji materi UU TNI sepakat menilai UU TNI merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

Freddy mengatakan, kehadiran perwakilan TNI di sidang MK sebagai bentuk komitmen untuk menghormati segala proses hukum dalam persidangan yang berlangsung.

Penurunan pangkat terhadap prajurit yang melanggar hukum baru bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kehadiran Panglima TNI dalam sidang yang dijadwalkan pada Kamis (23/10/2025) itu akan bergantung pada penyesuaian dengan agenda resmi negara.

Suhartoyo pun mewajarkan pertanyaan yang timbul di antara masyarakat terkait kepentingan TNI di ruang sipil dalam revisi UU TNI.

MK menunda sidang perdana uji materiil UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Koalisi Masyarakat Sipil segera mendaftarkan gugatan uji materiil UU TNI MK dalam waktu dekat ini.

Dalam putusannya, MK menilai pembahasan RUU TNI oleh DPR RI sebagai pembentuk undang-undang telah berupaya membuka ruang partisipasi publik.

Potensi masyarakat sipil dikriminalisasi bakal makin marak oleh TNI bilamana uji formal UU TNI ditolak MK.

Demonstrasi turut menyinggung tindakan represif aparat terhadap warga dalam berbagai aksi unjuk rasa yang terjadi akhir Agustus lalu.

Menteri Hukum Supratman, sempat mengatakan para penggugat UU TNI tidak memiliki kepentingan atas materi yang termuat dalam UU TNI.