Indeks Uu Tni

Perwakilan mahasiswa UI menilai partisipasi publik menjadi hal yang wajib di setiap pembuatan undang-undang, seperti UU TNI.

Apa itu supremasi sipil? Pelajari pentingnya dalam demokrasi, serta bagaimana prinsip ini menjaga keseimbangan kekuasaan antara militer & pemerintahan sipil

Penggunaan represi oleh aparat kepolisian maupun TNI jelas sangat berbahaya bagi iklim demokrasi di Indonesia.

Judicial review seharusnya menjadi pengecualian, bukan kebiasaan imbas proses penyusunan UU tak berkualitas.

Aksi demonstrasi mahasiswa menolak UU TNI terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Pengesahan RUU TNI menjadi UU yang terkesan tergesa dan tanpa partisipasi bermakna dari publik menggerogoti prinsip supremasi sipil Indonesia. 

DPR resmi mensahkan RUU TNI menjadi UU TNI dalam rapat paripurna kemarin. Terdapat empat poin perubahan yang menjadi sorotan. Cek selengkapnya di bawah.

Tidak ada lautan jaket almamater berwarna-warni saat mahasiswa di Kota Bandung berdemo tolak revisi UU TNI, semuanya kompak mengenakan pakaian hitam.

Meski ditembak water canon, massa pedemo Tolak Revisi UU TNI berhasil masuk dengan membuka sebagian pagar sisi kanan Gedung DPR.

LBH Semarang selaku pendamping massa demo tolak RUU TNI menyebut ada beberapa orang yang dibawa polisi.

Revisi Pasal 65 Ayat 2 UU TNI 2004 menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan reformasi TNI. Simak isi lengkap pasal dan penjelasannya di sini.

Dwifungsi ABRI pernah diterapkan pada masa Orde Baru. Dwifungsi TNI lantas dihapus setelah reformasi. Simak alasan penghapusan dwifungsi dan dampaknya.

TB Hasanuddin meminta agar prajurit TNI yang mengisi jabatan di luar 14 institusi yang ditetapkan RUU TNI untuk mundur atau pensiun dini.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, meminta publik tak perlu lagi membedakan peradilan militer dan sipil karena sudah satu atap di MA.

Proses persidangan dapat dilakukan di peradilan sipil karena penembakan diduga dilakukan di luar tugas prajurit TNI.

Agus mengatakan, TNI berkomitmen menjaga peran militer dan otoritas sipil meski revisi UU TNI menambah kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI.

Prabowo Subianto mengeluarkan Perpres yang menjadikan posisi Seskab, yang saat ini dijabat Letkol Teddy Indra Wijaya, berada di bawah Sesmilpres.

KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengungkapkan Seskab, Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya, tidak perlu mundur dari kesatuan TNI.

TB Hasanuddin mengatakan, isi revisi UU TNI terbaru memberi batasan Presiden bisa memperpanjang setahun sekali dengan maksimal 2 kali perpanjangan.

Jenderal Agus Subiyanto, memastikan para prajurit TNI aktif yang duduk di jabatan sipil kementerian dan lembaga akan mundur sesuai Pasal 47 UU TNI.