Indeks Uu Pers

Direktur LBH Pers mendorong agar ada pengusutan lebih lanjut dalam kasus Umbaran yang nyamar jadi jurnalis belasan tahun.

Serangan DDoS terhadap Narasi menjadi bukti upaya sistematis untuk membungkam pers yang bertujuan agar publik tidak dapat mengakses konten jurnalistik.

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat dan menghalangi kegiatan jurnalistik bisa dikenakan pidana.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam aksi peretasan ke kru Narasi TV. Mereka jugadesak aparat usut tuntas kasus ini.

Sejumlah pasal yang dinilai mengancam kerja jurnalistik antara lain adalah Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 4 UU PDP.

Arif mencontohkan potensi kriminalisasi wartawan pakai pasal pencemaran nama baik, penghinaan terhadap kepala negara dan perangkat negara.

Ade sebut gugatan perdata kepada 6 media di Makassar mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan yang diatur UU Pers.

Jokowi menyadari masih ada kekurangan pada proses transformasi di pemerintahannya sehingga perlu kritik dari insan pers.

Saat sambutan HPN 2022, Jokowi menuturkan kondisi industri pers mengalami tekanan berat dalam dua tahun terakhir.

Ahli hukum pidana sebut subjek tentu adalah orang, tetapi objek yang disengketakan ialah objek pers sehingga Dewan Pers yang berwenang.

LBH Pers menilai pelabelan hoaks terhadap karya jurnalistik yang terkonfirmasi tanda polisi tak paham UU Pers dan upaya pembungkaman.

2 polisi yakni Bripka Purwanto & Brigpol M Firman Subekhi ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi.

AJI Indonesia mencatat Mei 2020 hingga Mei 2021 terdapat 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis, pelaku terbanyak polisi.

LBH Pers menilai Pasal 26 ayat (3) UU ITE berpotensi bertabrakan dengan UU Pers dan UU KIP serta sejumlah peraturan perundang-undangan lain.

Agus Sudibyo sebut liputan media sudah diatur dalam kode etik jurnalistik dan UU Pers, semestinya polisi merujuk pada keduanya.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi harus diusut tuntas.

Pasal bermasalah dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mencakup tentang ketenagakerjaan, Pendidikan, Pers hingga Lingkungan Hidup.

Kekerasan terhadap jurnalis terus muncul setelah UU Pers berusia 21 tahun. Selain itu, ancaman baru terhadap mereka muncul dalam RKHP.

Tiga persma ditangkap polisi saat meliput demonstrasi nelayan di Makassar. Komite menilai tindakan tersebut sewenang-wenang.

Ada unsur pidana terkait peretasan media daring yakni UU Pers dan UU ITE.