Indeks Uu Pers

LBH Pers menilai pelabelan hoaks terhadap karya jurnalistik yang terkonfirmasi tanda polisi tak paham UU Pers dan upaya pembungkaman.

2 polisi yakni Bripka Purwanto & Brigpol M Firman Subekhi ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi.

AJI Indonesia mencatat Mei 2020 hingga Mei 2021 terdapat 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis, pelaku terbanyak polisi.

LBH Pers menilai Pasal 26 ayat (3) UU ITE berpotensi bertabrakan dengan UU Pers dan UU KIP serta sejumlah peraturan perundang-undangan lain.

Agus Sudibyo sebut liputan media sudah diatur dalam kode etik jurnalistik dan UU Pers, semestinya polisi merujuk pada keduanya.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi harus diusut tuntas.

Pasal bermasalah dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mencakup tentang ketenagakerjaan, Pendidikan, Pers hingga Lingkungan Hidup.

Kekerasan terhadap jurnalis terus muncul setelah UU Pers berusia 21 tahun. Selain itu, ancaman baru terhadap mereka muncul dalam RKHP.

Tiga persma ditangkap polisi saat meliput demonstrasi nelayan di Makassar. Komite menilai tindakan tersebut sewenang-wenang.

Ada unsur pidana terkait peretasan media daring yakni UU Pers dan UU ITE.

Aliansi Jurnalis Indepeden Indonesia kritik pasal sanksi administratif di RUU Cipta Kerja Omnibus Law karena membawa ke masa orde baru.

Ketua Umum AJI Abdul Manan menilai perubahan pasal terkait pers ini patut diwaspadai.

Saat Orde Baru, pemerintah bicara soal "pers yang bertanggung jawab." Pola pikir ini masih ada.

Dewan Pers menyatakan pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP yang berseberangan dengan Undang-Undang Pers seharusnya tidak ditunda, tapi dicabut.

Selain melapor ke Polda Metro Jaya, LBH Pers akan melaporkan kekerasan jurnalis oleh polisi ke Komnas HAM.

Selama aksi Reformasi Dikorupsi, sejumlah wartawan menjadi korban kekerasan polisi. Jurnalis Tirto termasuk salah satunya.

Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Wartawan Hitam Jakarta menggelar aksi teatrikal mengecam kekerasan terhadap jurnalis di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

LBH Pers Makassar mendampingi tiga jurnalis yang dianiaya polisi saat aksi di DPRD ke Polda Sulsel.

AJI Makassar mendesak Kapolda Sulsel memproses tindakan kekerasan terhadap tiga jurnalis saat demo di depan kantor DPRD.

UU Pers salah satu produk undang-undang yang lahir di era Presiden ke-3 RI BJ Habibie.