Indeks Uu Pers

Dewan Pers mengutuk aksi teror kiriman kepala babi tanpa kuping kepada jurnalis Tempo, Kamis (20/3/2025).

Nezar Patria, menegaksan jurnalis dilindungi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara diduga diancam dua personel pengawalan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto.

18 nama calon anggota Dewan Pers ini terdiri atas unsur wartawan, perusahaan pers, dan tokoh masyarakat. Siapa saja?

Propam Polda NTT berjanji akan melakukan audit lanjutan ke Polres Manggarai dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi lain.

Rizki mengaku frustrasi perihal banyaknya wartawan di daerah yang mengancam kepala sekolah dengan mengatasnamakan pers.

Narasumber berita merupakan bagian dari produk jurnalistik. Oleh karena itu, narasumber tidak dapat dipidana karena dilindungi oleh Undang-undang Pers.

Hasto bilang sebagai seorang kader partai, wajib hukumnya memberikan keterangan kepada awak media.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai larangan media menayangkan konten atau siaran eksklusif jurnalisme investigasi menghambat pencegahan korupsi.

Pembatasan lewat Pasal 50B ayat 2 butir c itu dinilai merontokkan independensi media dalam mencari kebenaran.

Masyarakat memerlukan jurnalisme bermutu yang salah satunya disajikan lewat investigasi jurnalistik.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menegaskan narasumber tidak bisa dipidana dan seluruh produk pers yang terpublikasi jadi tanggung jawab redaksi.

Pers disebut sebagai pilar keempat demokrasi, tapi jurnalisnya rentan menjadi korban kekerasan di tahun politik atau jelang pemilu.

Arif Zulkifli sebut Dewan Pers sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menangani kasus pembacokan jurnalis di Baubua.

PDIP mengadukan pemberitaan Media Indonesia dan Metro TV yang dinilai merugikan mereka saat acara HUT ke-50 PDIP pada 10 Januari 2023 lalu.

Direktur LBH Pers mendorong agar ada pengusutan lebih lanjut dalam kasus Umbaran yang nyamar jadi jurnalis belasan tahun.

Serangan DDoS terhadap Narasi menjadi bukti upaya sistematis untuk membungkam pers yang bertujuan agar publik tidak dapat mengakses konten jurnalistik.

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat dan menghalangi kegiatan jurnalistik bisa dikenakan pidana.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam aksi peretasan ke kru Narasi TV. Mereka jugadesak aparat usut tuntas kasus ini.

Sejumlah pasal yang dinilai mengancam kerja jurnalistik antara lain adalah Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 4 UU PDP.