Indeks Uu Pers

Wamenhaj Dahnil menekankan pentingnya menumbuhkan kembali tradisi intelektualitas di tubuh pers nasional.

Lemahnya implementasi membuat jurnalis tetap berada dalam posisi rentan, terutama saat menjalankan tugas di lapangan.

MK menyatakan karya kolumnis tidak termasuk karya jurnalistik yang menjadi tanggung jawab perusahaan pers.

Penegasan itu disampaikan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan hukum dalam putusan atas permintaan pengujian UU Pers.

Setiap sengketa pemberitaan wajib lebih dulu diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers.

Kasus kekerasan oleh aparat terhadap jurnalis saat demonstrasi menjadi preseden buruk implementasi UU Pers oleh negara.

Iwakum minta Pasal 8 UU Pers dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945.

Erick sebut pemukulan dan ancaman kepada jurnalis sudah masuk delik pers sesuai Pasal 18 dalam UU Pers.

Nany Afrida menilai Perpol No 3/2025 bertentangan dengan UU Pers dan UU Penyiaran.

Polri berjanji tetap menyelidiki insiden ini untuk menemukan apakah terdapat indikasi pelanggaran.

Dewan Pers mengutuk aksi teror kiriman kepala babi tanpa kuping kepada jurnalis Tempo, Kamis (20/3/2025).

Nezar Patria, menegaksan jurnalis dilindungi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara diduga diancam dua personel pengawalan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto.

18 nama calon anggota Dewan Pers ini terdiri atas unsur wartawan, perusahaan pers, dan tokoh masyarakat. Siapa saja?

Propam Polda NTT berjanji akan melakukan audit lanjutan ke Polres Manggarai dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi lain.

Rizki mengaku frustrasi perihal banyaknya wartawan di daerah yang mengancam kepala sekolah dengan mengatasnamakan pers.

Narasumber berita merupakan bagian dari produk jurnalistik. Oleh karena itu, narasumber tidak dapat dipidana karena dilindungi oleh Undang-undang Pers.

Hasto bilang sebagai seorang kader partai, wajib hukumnya memberikan keterangan kepada awak media.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai larangan media menayangkan konten atau siaran eksklusif jurnalisme investigasi menghambat pencegahan korupsi.

Pembatasan lewat Pasal 50B ayat 2 butir c itu dinilai merontokkan independensi media dalam mencari kebenaran.