Indeks Uu Pers

Aliansi Jurnalis Indepeden Indonesia kritik pasal sanksi administratif di RUU Cipta Kerja Omnibus Law karena membawa ke masa orde baru.

Ketua Umum AJI Abdul Manan menilai perubahan pasal terkait pers ini patut diwaspadai.

Saat Orde Baru, pemerintah bicara soal "pers yang bertanggung jawab." Pola pikir ini masih ada.

Dewan Pers menyatakan pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP yang berseberangan dengan Undang-Undang Pers seharusnya tidak ditunda, tapi dicabut.

Selain melapor ke Polda Metro Jaya, LBH Pers akan melaporkan kekerasan jurnalis oleh polisi ke Komnas HAM.

Selama aksi Reformasi Dikorupsi, sejumlah wartawan menjadi korban kekerasan polisi. Jurnalis Tirto termasuk salah satunya.

Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Wartawan Hitam Jakarta menggelar aksi teatrikal mengecam kekerasan terhadap jurnalis di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

LBH Pers Makassar mendampingi tiga jurnalis yang dianiaya polisi saat aksi di DPRD ke Polda Sulsel.

AJI Makassar mendesak Kapolda Sulsel memproses tindakan kekerasan terhadap tiga jurnalis saat demo di depan kantor DPRD.

UU Pers salah satu produk undang-undang yang lahir di era Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

Rektor Universitas Negeri Makasar, Husain Syam diduga memukul jurnalis kampus Wahyudin saat perayaan pameran Dies Natalis UNM ke-58, Rabu (31/07/2019), pukul 15.00 WITA.

Sejauh ini, polisi masih mencari tahu apakah betul ada dugaan kesengajaan dalam peristiwa kebakaran rumah jurnalis Asnawi tersebut.

Diskusi bertema "Pers Di Pusaran Demokrasi" tersebut membahas peran pers di era demokrasi kekinian, terutama upaya pers dalam mengeliminasi berita-berita hoaks dalam pemberitaanya.

Produk pers yang telah tersebar di media daring, seperti di Google itu tidak bisa tergantikan, sekali pun sudah direvisi atau dihapus, khususnya dalam laman pencarian Google.

Keselamatan jurnalis ketika meliput sudah diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian segala kekerasan terhadap mereka patut diproses.

SAFEnet meminta agar Polda Sulawesi Tenggara menghentikan penyelidikan laporan 2 jurnalis Sultra terkait pemberitaan. Pelapor dan polisi harus menempuh mediasi di Dewan Pers.

Penulisan dan publikasi identitas korban dan saksi kejahatan seksual berdampak buruk bagi perlindungannya.

Komnas Perempuan menilai kinerja media dalam pemberitaan kekerasan seksual sudah bagus, tapi masih ada yang tak taat kode etik dengan mengungkap identitas.

Media seperti Indonesia Barokah sah menunjukan pandangan politik dalam editorial. Asal tidak mencampur aduk antara fakta dan opini dalam satu berita yang dimuat.

Ketua AJI Denpasar Nandhang R Astika menilai pemberian remisi untuk Susrama menjadi preseden buruk terhadap kebebasan pers.