Indeks Uu Pers

UU Pers salah satu produk undang-undang yang lahir di era Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

Rektor Universitas Negeri Makasar, Husain Syam diduga memukul jurnalis kampus Wahyudin saat perayaan pameran Dies Natalis UNM ke-58, Rabu (31/07/2019), pukul 15.00 WITA.

Sejauh ini, polisi masih mencari tahu apakah betul ada dugaan kesengajaan dalam peristiwa kebakaran rumah jurnalis Asnawi tersebut.

Diskusi bertema "Pers Di Pusaran Demokrasi" tersebut membahas peran pers di era demokrasi kekinian, terutama upaya pers dalam mengeliminasi berita-berita hoaks dalam pemberitaanya.

Produk pers yang telah tersebar di media daring, seperti di Google itu tidak bisa tergantikan, sekali pun sudah direvisi atau dihapus, khususnya dalam laman pencarian Google.

Keselamatan jurnalis ketika meliput sudah diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian segala kekerasan terhadap mereka patut diproses.

SAFEnet meminta agar Polda Sulawesi Tenggara menghentikan penyelidikan laporan 2 jurnalis Sultra terkait pemberitaan. Pelapor dan polisi harus menempuh mediasi di Dewan Pers.

Penulisan dan publikasi identitas korban dan saksi kejahatan seksual berdampak buruk bagi perlindungannya.

Komnas Perempuan menilai kinerja media dalam pemberitaan kekerasan seksual sudah bagus, tapi masih ada yang tak taat kode etik dengan mengungkap identitas.

Media seperti Indonesia Barokah sah menunjukan pandangan politik dalam editorial. Asal tidak mencampur aduk antara fakta dan opini dalam satu berita yang dimuat.

Ketua AJI Denpasar Nandhang R Astika menilai pemberian remisi untuk Susrama menjadi preseden buruk terhadap kebebasan pers.

Kata "insan pers" hilang dari pidato kebangsaan Prabowo Subianto, padahal dalam salinan yang sempat dibagi ke wartawan disebut jelas.

Rektor Unnes, Fathur Rokhman mengabaikan UU Pers dan memilih lapor ke kepolisian atas tulisan di Serat.id.

Dewan Pers tak membenarkan tindakan intimidatif serta kekerasan yang diarahkan ke kantor redaksi harian Radar Bogor pekan lalu.

Direktur Eksekutif LBH Pers menyatakan, aparat kepolisian seharusnya melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap kasus ini, bukan justru bersikap sebaliknya.

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam aksi demonstrasi massa FPI ke kantor Tempo karena memakai tindakan intimidasi.

Menurut Setyo, Kapolda Sumut menyambut baik ajakan mediasi tersebut.

Polda Sumatera Utara mengabaikan MoU antara Polri-Dewan Pers dan tidak mengindahkan UU Pers ketika menangkap dua orang jurnalis sorotdaerah.com.

Dewan Pers meminta DPR untuk memperhatikan kebebasan pers dalam pembahasan draf RKUHP yang masih berjalan.

Yang patut diutamakan dalam upaya pemberantasan hoaks adalah pendekatan teknologi.