Indeks Uu Pers

Produk pers yang telah tersebar di media daring, seperti di Google itu tidak bisa tergantikan, sekali pun sudah direvisi atau dihapus, khususnya dalam laman pencarian Google.

Keselamatan jurnalis ketika meliput sudah diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian segala kekerasan terhadap mereka patut diproses.

SAFEnet meminta agar Polda Sulawesi Tenggara menghentikan penyelidikan laporan 2 jurnalis Sultra terkait pemberitaan. Pelapor dan polisi harus menempuh mediasi di Dewan Pers.

Penulisan dan publikasi identitas korban dan saksi kejahatan seksual berdampak buruk bagi perlindungannya.

Komnas Perempuan menilai kinerja media dalam pemberitaan kekerasan seksual sudah bagus, tapi masih ada yang tak taat kode etik dengan mengungkap identitas.

Media seperti Indonesia Barokah sah menunjukan pandangan politik dalam editorial. Asal tidak mencampur aduk antara fakta dan opini dalam satu berita yang dimuat.

Ketua AJI Denpasar Nandhang R Astika menilai pemberian remisi untuk Susrama menjadi preseden buruk terhadap kebebasan pers.

Kata "insan pers" hilang dari pidato kebangsaan Prabowo Subianto, padahal dalam salinan yang sempat dibagi ke wartawan disebut jelas.

Rektor Unnes, Fathur Rokhman mengabaikan UU Pers dan memilih lapor ke kepolisian atas tulisan di Serat.id.

Dewan Pers tak membenarkan tindakan intimidatif serta kekerasan yang diarahkan ke kantor redaksi harian Radar Bogor pekan lalu.

Direktur Eksekutif LBH Pers menyatakan, aparat kepolisian seharusnya melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap kasus ini, bukan justru bersikap sebaliknya.

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam aksi demonstrasi massa FPI ke kantor Tempo karena memakai tindakan intimidasi.

Menurut Setyo, Kapolda Sumut menyambut baik ajakan mediasi tersebut.

Polda Sumatera Utara mengabaikan MoU antara Polri-Dewan Pers dan tidak mengindahkan UU Pers ketika menangkap dua orang jurnalis sorotdaerah.com.

Dewan Pers meminta DPR untuk memperhatikan kebebasan pers dalam pembahasan draf RKUHP yang masih berjalan.

Yang patut diutamakan dalam upaya pemberantasan hoaks adalah pendekatan teknologi.

"Artinya sekarang ada tren institusi-institusi negara melindungi dirinya dengan pasal-pasal penghinaan terhadap negara. yang baru tentu adalah DPR," kata Ray.

Sejumlah pemimpin redaksi media massa sepakat semua yang terkait pemberitaan tidak diatur dalam RKUHP.

Menurut anggota Dewan Pers Ratna Komala, kemerdekaan pers Indonesia dapat dikatakan “mendekati bebas.”

Polda Metro Jaya menyatakan akan menyerahkan tiga media pemberitaan yang dilaporkan oleh Dirdik KPK, Brigjen Pol Aris Budiman ke Dewan Pers.