Indeks Uu Cipta Kerja
Paripurna DPR Setujui Revisi UU PPP, Hanya Fraksi PKS Tak Setuju
Fraksi PKS menilai revisi UU PPP tidak hanya dilakukan dengan tujuan memberikan payung hukum terhadap perbaikan UU Cipta Kerja saja.
Baleg DPR Setujui 15 Poin Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Ciptaker
Revisi UU PPP mengakomodasi metode omnibus dalam pembentukan Undang-Undang.
Massa Buruh Demo ke Gedung DPR Besok, Tolak Bahas UU Ciptaker Lagi
Ribuan massa buruh akan demo menolak UU Cipta Kerja dibahas lagike Gedung DR, besok, Senin (7/2/2022).
Buruh Ancam Mogok Kerja Tuntut UMP 2022 Naik, Ini Respons KADIN
Kadin Indonesia merespons ancaman buruh menggelar mogok kerja nasional meminta perubahan UMP 2022 usai putusan MK soal UU Cipta Kerja.
Tebal Muka Mempertahankan UU Cipta Kerja
Putusan MK soal UU Cipta Kerja tak juga mengendurkan semangat pemerintah mengakomodasi kepentingan investor dibanding masyarakat luas.
Mahfud: Perbaikan UU Ciptaker Ditargetkan Kurang dari Dua Tahun
Pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK soal perbaikan UU Ciptaker sesuai arahan Presiden Jokowi.
Pemerintah Akan Surati DPR Minta Revisi UU Ciptaker & UU PPP
Pemerintah akan berkirim surat ke pimpinan DPR agar memasukkan revisi UU ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022.
UU Ciptaker Inkonstitusional, KSPI Desak Anies Revisi UMP DKI 2022
KSPI menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut Surat Keputusan (SK) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.
Putusan MK Setengah Hati: UU Cipta Kerja Cacat tapi Masih Berlaku
Putusan MK soal UU Cipta Kerja dinilai tidak jelas sehingga UU Omnibus Law yang cacat formil ini masih diberlakukan.
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, PKS: Dari Awal Sudah Bermasalah
PKS menilai pembentukan UU Cipta Kerja memang seolah dipaksakan dan kejar tayang saat awal-awal pandemi Covid-19.
Gebrak Minta Setop Pengupahan Pakai Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Gebrak menilai PP 36/2021 tentang Pengupahan tak bisa digunakan karena MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.
UU Cipta Kerja Bertentangan UUD, KSPI Desak Pemda Revisi UMP 2022
KSPI menilai putusan MK soal UU Cipta Kerja membuat aturan pengupahan harus kembali mengacu pada UU 13/2003 & PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Kata Apindo Usai UU Cipta Kerja Disebut Bertentangan dengan UUD 45
Hariyadi klaim keputusan MK soal UU Cipta Kerja tidak berdampak serius pada kepastian hukum dan iklim usaha di Indonesia.
Pusako Minta Perbaikan UU Cipta Kerja Optimalkan Partisipasi Publik
Feri Amsari mengatakan perbaikan UU Ciptaker mesti sesuai prosedur yang diatur UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
UU Ciptaker Inkonstitusional, DPR Siap Perbaiki Bareng Pemerintah
DPR dan Pemerintah mempunyai tenggat waktu dua tahun untuk membereskan UU Cipta Kerja.
Putusan MK soal UU Cipta Kerja: Negara Terbukti Lakukan Hal Ilegal
Putusan MK ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah dan DPR dalam proses pembentukan perundangan di masa depan.
YLBHI Nilai Putusan MK soal UU Cipta Kerja Tak Berani Tegas
Putusan MK soal UU Cipta Kerja dinilai tidak tegas dan menggantung serta menimbulkan ketidakpastian hukum.
Respons Pemohon atas Putusan MK soal Uji Formil UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.
Airlangga Klaim Pemerintah Patuhi Putusan MK soal UU Cipta Kerja
Airlangga sebut pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja yang dinyatakan bertentangan dengan UUD.
MK Nyatakan UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945
MK nyatakan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.