Indeks Uu Cipta Kerja

Adanya UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) menunjukkan sikap pemerintah dan DPR yang ogah melakukan perbaikan UU Cipta Kerja.

Revisi UU PPP dinilai hanya akal-akalan pemerintah dan DPR untuk memuluskan Omnibus Law Cipta Kerja.

Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyerukan 15 poin tuntutan dalam aksi demo hari ini di Jakarta.

Pengusaha yang tidak membayar upah kerja lembur bagi pekerja yang dipekerjakan pada hari libur nasional dapat dikenakan sanksi.

Mestinya DPR menaati putusan MK dengan memperbaiki UU Cipta Kerja dan menyesuaikan dengan hal formil pembentukan UU.

Revisi UU PPP seharusnya ditujukan untuk melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh, bukan proses tergesa-gesa demi perbaikan UU Cipta Kerja.

Upaya DPR merevisi UU PPP demi memperbaiki UU Cipta Kerja dianggap telah membuat pola ketatanegaraan di Indonesia menjadi tidak sehat.

Fraksi Partai Golkar menyoroti pentingnya partipasi publik dalam proses pembahasan revisi UU PPP sebagai upaya mendukung perbaikan UU Cipta Kerja.

Fraksi PKS menilai metode omnibus hanya bisa digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam satu topik khusus atau klaster saja.

Fraksi PKS menilai revisi UU PPP tidak hanya dilakukan dengan tujuan memberikan payung hukum terhadap perbaikan UU Cipta Kerja saja.

Revisi UU PPP mengakomodasi metode omnibus dalam pembentukan Undang-Undang.

Ribuan massa buruh akan demo menolak UU Cipta Kerja dibahas lagike Gedung DR, besok, Senin (7/2/2022).

Kadin Indonesia merespons ancaman buruh menggelar mogok kerja nasional meminta perubahan UMP 2022 usai putusan MK soal UU Cipta Kerja.

Putusan MK soal UU Cipta Kerja tak juga mengendurkan semangat pemerintah mengakomodasi kepentingan investor dibanding masyarakat luas.

Pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK soal perbaikan UU Ciptaker sesuai arahan Presiden Jokowi.

Pemerintah akan berkirim surat ke pimpinan DPR agar memasukkan revisi UU ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022.

KSPI menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut Surat Keputusan (SK) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

Putusan MK soal UU Cipta Kerja dinilai tidak jelas sehingga UU Omnibus Law yang cacat formil ini masih diberlakukan.

PKS menilai pembentukan UU Cipta Kerja memang seolah dipaksakan dan kejar tayang saat awal-awal pandemi Covid-19.

Gebrak menilai PP 36/2021 tentang Pengupahan tak bisa digunakan karena MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.