Indeks Uu Cipta Kerja
Dampak Buruk Revisi UU PPP Bila Hanya Demi Memuluskan UU Ciptaker
Mestinya DPR menaati putusan MK dengan memperbaiki UU Cipta Kerja dan menyesuaikan dengan hal formil pembentukan UU.
Niat DPR Revisi UU PPP Dinilai Kejar Tayang demi UU Cipta Kerja
Revisi UU PPP seharusnya ditujukan untuk melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh, bukan proses tergesa-gesa demi perbaikan UU Cipta Kerja.
Revisi UU PPP demi UU Cipta Kerja, DPR Dianggap Tak Tertib Hukum
Upaya DPR merevisi UU PPP demi memperbaiki UU Cipta Kerja dianggap telah membuat pola ketatanegaraan di Indonesia menjadi tidak sehat.
Fraksi Golkar Beri Catatan meski Setuju Dilakukannya Revisi UU PPP
Fraksi Partai Golkar menyoroti pentingnya partipasi publik dalam proses pembahasan revisi UU PPP sebagai upaya mendukung perbaikan UU Cipta Kerja.
Alasan PKS Tolak Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Cipta Kerja
Fraksi PKS menilai metode omnibus hanya bisa digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam satu topik khusus atau klaster saja.
Paripurna DPR Setujui Revisi UU PPP, Hanya Fraksi PKS Tak Setuju
Fraksi PKS menilai revisi UU PPP tidak hanya dilakukan dengan tujuan memberikan payung hukum terhadap perbaikan UU Cipta Kerja saja.
Baleg DPR Setujui 15 Poin Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Ciptaker
Revisi UU PPP mengakomodasi metode omnibus dalam pembentukan Undang-Undang.
Massa Buruh Demo ke Gedung DPR Besok, Tolak Bahas UU Ciptaker Lagi
Ribuan massa buruh akan demo menolak UU Cipta Kerja dibahas lagike Gedung DR, besok, Senin (7/2/2022).
Buruh Ancam Mogok Kerja Tuntut UMP 2022 Naik, Ini Respons KADIN
Kadin Indonesia merespons ancaman buruh menggelar mogok kerja nasional meminta perubahan UMP 2022 usai putusan MK soal UU Cipta Kerja.
Tebal Muka Mempertahankan UU Cipta Kerja
Putusan MK soal UU Cipta Kerja tak juga mengendurkan semangat pemerintah mengakomodasi kepentingan investor dibanding masyarakat luas.
Mahfud: Perbaikan UU Ciptaker Ditargetkan Kurang dari Dua Tahun
Pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK soal perbaikan UU Ciptaker sesuai arahan Presiden Jokowi.
UU Ciptaker Inkonstitusional, KSPI Desak Anies Revisi UMP DKI 2022
KSPI menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut Surat Keputusan (SK) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.
Pemerintah Akan Surati DPR Minta Revisi UU Ciptaker & UU PPP
Pemerintah akan berkirim surat ke pimpinan DPR agar memasukkan revisi UU ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022.
Putusan MK Setengah Hati: UU Cipta Kerja Cacat tapi Masih Berlaku
Putusan MK soal UU Cipta Kerja dinilai tidak jelas sehingga UU Omnibus Law yang cacat formil ini masih diberlakukan.
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, PKS: Dari Awal Sudah Bermasalah
PKS menilai pembentukan UU Cipta Kerja memang seolah dipaksakan dan kejar tayang saat awal-awal pandemi Covid-19.
Gebrak Minta Setop Pengupahan Pakai Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Gebrak menilai PP 36/2021 tentang Pengupahan tak bisa digunakan karena MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.
UU Cipta Kerja Bertentangan UUD, KSPI Desak Pemda Revisi UMP 2022
KSPI menilai putusan MK soal UU Cipta Kerja membuat aturan pengupahan harus kembali mengacu pada UU 13/2003 & PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Kata Apindo Usai UU Cipta Kerja Disebut Bertentangan dengan UUD 45
Hariyadi klaim keputusan MK soal UU Cipta Kerja tidak berdampak serius pada kepastian hukum dan iklim usaha di Indonesia.
Pusako Minta Perbaikan UU Cipta Kerja Optimalkan Partisipasi Publik
Feri Amsari mengatakan perbaikan UU Ciptaker mesti sesuai prosedur yang diatur UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
UU Ciptaker Inkonstitusional, DPR Siap Perbaiki Bareng Pemerintah
DPR dan Pemerintah mempunyai tenggat waktu dua tahun untuk membereskan UU Cipta Kerja.