Indeks Uu Cipta Kerja

Gebrak menilai PP 36/2021 tentang Pengupahan tak bisa digunakan karena MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.

KSPI menilai putusan MK soal UU Cipta Kerja membuat aturan pengupahan harus kembali mengacu pada UU 13/2003 & PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Hariyadi klaim keputusan MK soal UU Cipta Kerja tidak berdampak serius pada kepastian hukum dan iklim usaha di Indonesia.

Feri Amsari mengatakan perbaikan UU Ciptaker mesti sesuai prosedur yang diatur UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DPR dan Pemerintah mempunyai tenggat waktu dua tahun untuk membereskan UU Cipta Kerja.

Putusan MK ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah dan DPR dalam proses pembentukan perundangan di masa depan.

Putusan MK soal UU Cipta Kerja dinilai tidak tegas dan menggantung serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Airlangga sebut pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja yang dinyatakan bertentangan dengan UUD.

MK nyatakan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

KSPI menolak penentuan upah minimum menggunakan PP No. 36/2021. Mereka menuntut agar UMP dan UMK 2022 tetap pakai acuan KHL.

Kemnaker beri sinyal upah minimum 2022 akan naik usai rapat dengan Depenas dan LKS Tripnas. Namun besarannya belum diputuskan.

UU Cipta Kerja kata Jokowi bentuk keberhasilan reformasi struktural yang dilakukan Indonesia demi mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Hanya 15 persen dari 85 juta pekerja di Indonesia berpenghasilan cukup untuk membiayai kehidupan kelas menengah keluarga berjumlah empat orang.

Padahal UU Cipta Kerja memicu aksi penolakan mahasiswa dan masyrakat sipil di berbagai daerah karena lebih menguntungkan pengusaha ketimbang pekerja.

Bahlil sebut OSS berbasis risiko ini dikerjakan Indosat. Kalau ada trouble, "Berarti Indosat dan kami yang akan bertanggung jawab."

Aturan PPJB yang melindungi konsumen justru dicabut pemerintah dan diganti dengan PP 12/2021 yang semakin menguatkan pengembang properti.

Jokowi menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan, inklusif dan pertahanan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan pandemi.

Mereka menganggap, sektor ketenagalistrikan wajib dikuasai oleh Negara dari hulu sampai hilir, untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia punya pekerjaan rumah untuk menggenjot investasi setelah UU Cipta Kerja belaku.