Indeks Uu Cipta Kerja
Polemik Penentuan UMP 2022 & Tuntutan Kesejahteraan Buruh
KSPI menolak penentuan upah minimum menggunakan PP No. 36/2021. Mereka menuntut agar UMP dan UMK 2022 tetap pakai acuan KHL.
Kemnaker Beri Sinyal Upah Minimum 2022 Naik, Besarannya Belum
Kemnaker beri sinyal upah minimum 2022 akan naik usai rapat dengan Depenas dan LKS Tripnas. Namun besarannya belum diputuskan.
Jokowi Ajak Negara ASEAN Reformasi Struktural Pulihkan Ekonomi
UU Cipta Kerja kata Jokowi bentuk keberhasilan reformasi struktural yang dilakukan Indonesia demi mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi.
Rintangan Penciptaan Pekerjaan "Kelas Menengah" di Indonesia
Hanya 15 persen dari 85 juta pekerja di Indonesia berpenghasilan cukup untuk membiayai kehidupan kelas menengah keluarga berjumlah empat orang.
Disaksikan Puan, Jokowi Puji DPR yang Sudah Sahkan UU Cipta Kerja
Padahal UU Cipta Kerja memicu aksi penolakan mahasiswa dan masyrakat sipil di berbagai daerah karena lebih menguntungkan pengusaha ketimbang pekerja.
OSS Berbasis Risiko, Bahlil Sebut sebagai Implementasi UU Ciptaker
Bahlil sebut OSS berbasis risiko ini dikerjakan Indosat. Kalau ada trouble, "Berarti Indosat dan kami yang akan bertanggung jawab."
Makin Buntung: Nestapa Konsumen Properti di Era UU Cipta Kerja
Aturan PPJB yang melindungi konsumen justru dicabut pemerintah dan diganti dengan PP 12/2021 yang semakin menguatkan pengembang properti.
Jokowi Klaim UU Ciptaker Wujud Komitmen Jaga Lingkungan
Jokowi menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan, inklusif dan pertahanan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan pandemi.
Buruh PT PLN Tolak Privatisasi Ketenagalistrikan di UU Cipta Kerja
Mereka menganggap, sektor ketenagalistrikan wajib dikuasai oleh Negara dari hulu sampai hilir, untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Bahlil Dapat Arahan Khusus Jokowi: Genjot dan Permudah Investasi
Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia punya pekerjaan rumah untuk menggenjot investasi setelah UU Cipta Kerja belaku.
Jaminan Kehilangan Pekerjaan: "Jangan Dibuat Seolah-olah Baik"
Korban PHK bakal diupah pemerintah. Tapi aturan tersebut meninggalkan sejumlah catatan tebal dari buruh.
Batalnya Investasi Miras Hanya Merepetisi Kebijakan Plinplan Jokowi
Bongkar pasang kebijakan secara mendadak di pemerintahan Jokowi dinilai karena Presiden kurang teliti dan jajaran pejabat di bawahnya ceroboh.
Warga Terdampak Proyek Nasional Terpojok UU Ciptaker & Turunannya
UU Cipta Kerja dan peraturan turunnya membuat warga khawatir karena dapat mempermulus konversi lahan atas nama proyek nasional dan kepentingan umum.
PP UU Cipta Kerja: Produksi Buruh Murah dengan Dalih COVID-19
PP UU Cipta Kerja membolehkan pesangon setengah dalam sejumlah situasi. Buruh menilai itu merugikan mereka, pun dengan akademisi.
ATR/BPN Bantah UU Cipta Kerja Bikin Alih Fungsi Lahan Meningkat
Kementerian ATR/BPN membantah sejumlah ketentuan UU Cipta Kerja menyebabkan peningkatan alih fungsi lahan terutama sawah.
PP Turunan UU Ciptaker Beri Peluang Perusahaan Bayar Pesangon 50%
Dalam PP turunan UU Ciptaker, pemerintah memasukkan ketentuan baru terkait pesangon PHK cukup dibayar 50 persen dari jumlah yang seharusnya.
Pemerintah Resmi Terbitkan 49 PP & Perpres Turunan UU Cipta Kerja
49 peraturan itu antara lain menyangkut penyederhanaan penyelenggaraan izin berusaha, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanahan hingga ketenagakerjaan.
Kepala KSP Moeldoko Bicara Omnibus Law, Papua, dan FPI
Wawancara Tirto dengan bapak Moeldoko mengenai Omnibus Law, Papua, dan FPI.
Anies Baswedan: Demonstrasi Tak Meningkatkan Kasus COVID-19 Jakarta
Sepanjang 11-16 Oktober 2020, ada berbagai demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Demonstrasi digerakkan buruh hingga mahasiswa.
Buruk UU, Demonstran Dibelah: Tuduhan Hoaks untuk Pemrotes Ciptaker
Pemerintah menuding pemrotes UU Ciptaker termakan hoaks tanpa pernah menjawab tuntutan buruh, akademisi, aktivis, dan rakyat Indonesia.