Indeks Uu Cipta Kerja

Korban PHK bakal diupah pemerintah. Tapi aturan tersebut meninggalkan sejumlah catatan tebal dari buruh.

Bongkar pasang kebijakan secara mendadak di pemerintahan Jokowi dinilai karena Presiden kurang teliti dan jajaran pejabat di bawahnya ceroboh.

UU Cipta Kerja dan peraturan turunnya membuat warga khawatir karena dapat mempermulus konversi lahan atas nama proyek nasional dan kepentingan umum.

PP UU Cipta Kerja membolehkan pesangon setengah dalam sejumlah situasi. Buruh menilai itu merugikan mereka, pun dengan akademisi.

Kementerian ATR/BPN membantah sejumlah ketentuan UU Cipta Kerja menyebabkan peningkatan alih fungsi lahan terutama sawah.

Dalam PP turunan UU Ciptaker, pemerintah memasukkan ketentuan baru terkait pesangon PHK cukup dibayar 50 persen dari jumlah yang seharusnya.

49 peraturan itu antara lain menyangkut penyederhanaan penyelenggaraan izin berusaha, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanahan hingga ketenagakerjaan.

Wawancara Tirto dengan bapak Moeldoko mengenai Omnibus Law, Papua, dan FPI.

Sepanjang 11-16 Oktober 2020, ada berbagai demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Demonstrasi digerakkan buruh hingga mahasiswa.

Pemerintah menuding pemrotes UU Ciptaker termakan hoaks tanpa pernah menjawab tuntutan buruh, akademisi, aktivis, dan rakyat Indonesia.

Jokowi klaim sudah ada beberapa negara yang tertarik investasi di SWF Indonesia, antara lain AS, Jepang, UEA, Arab Saudi, dan Kanada.

Kemenkeu memastikan hanya akan menerima dana kelolaan (fund) dari lembaga maupun korporasi yang bereputasi baik untuk SWF.

Presiden Jokowi resmi mengesahkan pendirian lembaga pengelola investasi (LPI) atau dikenal Sovereign Welfare Funds (SWF).

Pemerintah dapat menarik sejumlah besar modal yang ditempatkan di Sovereign Wealth Fund (SWF) bila dibutuhkan untuk mendukung perekonomian.

SWF digadang-gadang dapat menjadi solusi bagi pembangunan infrastruktur yang terancam mandek. Tapi, apa benar demikian? Adakah potensi masalah?

Pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober serba ngebut saat naskahnya masih direvisi.

Luhut kesal karena dikritik Bank Dunia, padahal mereka memang berkomitmen terhadap pembangunan yang tak mengabaikan lingkungan.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan jengkel dengan Bank Dunia lantaran ikut mengkritik isu lingkungan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Istana mengundang sekian banyak aktivis lingkungan untuk membahas Cipta Kerja. Ada yang menolak, ada pula yang menyanggupi.

Berkas perkara Kingkin Anida, tersangka dugaan penyebaran berita bohong dalam rangkaian unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, telah lengkap pada 20 November.