Indeks Uu Cipta Kerja

Jokowi klaim sudah ada beberapa negara yang tertarik investasi di SWF Indonesia, antara lain AS, Jepang, UEA, Arab Saudi, dan Kanada.

Kemenkeu memastikan hanya akan menerima dana kelolaan (fund) dari lembaga maupun korporasi yang bereputasi baik untuk SWF.

Presiden Jokowi resmi mengesahkan pendirian lembaga pengelola investasi (LPI) atau dikenal Sovereign Welfare Funds (SWF).

Pemerintah dapat menarik sejumlah besar modal yang ditempatkan di Sovereign Wealth Fund (SWF) bila dibutuhkan untuk mendukung perekonomian.

SWF digadang-gadang dapat menjadi solusi bagi pembangunan infrastruktur yang terancam mandek. Tapi, apa benar demikian? Adakah potensi masalah?

Pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober serba ngebut saat naskahnya masih direvisi.

Luhut kesal karena dikritik Bank Dunia, padahal mereka memang berkomitmen terhadap pembangunan yang tak mengabaikan lingkungan.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan jengkel dengan Bank Dunia lantaran ikut mengkritik isu lingkungan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Istana mengundang sekian banyak aktivis lingkungan untuk membahas Cipta Kerja. Ada yang menolak, ada pula yang menyanggupi.

Berkas perkara Kingkin Anida, tersangka dugaan penyebaran berita bohong dalam rangkaian unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, telah lengkap pada 20 November.

DFC menginvestasikan sebesar 2 miliar dolar AS kepada Indonesia Investment Authority atau Sovereign Wealth Fund Indonesia.

Selain kebijakan impor, tampaknya pemerintah sendiri kesulitan menggenjot produksi kedelai dalam negeri.

Klaim Airlangga 24 anggota tim ini terdiri dari para ahli & tokoh dari berbagai bidang yang mewakili berbagai sektor yang termuat dalam UU Cipta Kerja.

Pemerintah menargetkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku efektif mulai kuartal I (Q1) 2021. 

Mengapa setiap ada berita demo ada sebagian warganet yang berkomentar nyinyir, padahal ia sendiri berstatus sebagai buruh?

Sri Mulyani menyebut keringanan sanksi ini diharapkan bakal membuat pengusaha lebih kooperatif.

Jokowi klaim adanya UU Cipta Kerja akan membuka pintu bagi pengusaha dunia untuk berinvestasi di Indonesia.

Tahun ini, Indonesia mulai memasuki fase bonus demografi. Sayangnya, beberapa kebijakan yang diterbitkan pemerintah justru menyusahkan para pekerja.

Ganjar mengungkit kesalahan UU Cipta Kerja yang menimpa pemerintah dan DPR.

Beberapa pihak menilai penghargaan Jokowi untuk para hakim MK adalah intervensi. Hakim pun diminta mengembalikan itu.