Indeks Uu Cipta Kerja

Dalam putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa jenis pekerjaan penunjang atau sementara memang diperuntukkan bagi skema PKWT dan tidak dirancang skema PKWTT.

Perubahan status barang hasil tambang sebagai BKP menciptakan situasi yang menguntungkan perusahaan tambang, tetapi membebani keuangan negara.

Dasar pengujian menyoal impor komoditas pertanian yang mengancam kelangsungan produk dalam negeri dari petani.

Aturan ini masih didiskusikan Kemnaker bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagaimana aturan outsourcing di UU Cipta Kerja, hak, dan skema gajinya? Simak penjelasan selengkapnya berikut ini.

Prabowo sudah memberikan arahan dan menyatakan perumusan pengupahan selesai pada 7 November 2024.

Kemnaker akan segera membentuk Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan baru usai putusan MK.

Apindo meminta penentuan UMP 2025 tetap mengikuti UU Ciptaker karena penghitungan upah sudah hampir rampung dan menyulitkan jika dibahas kembali.

Permintaan MK soal menyusun UU Ketenagakerjaan baru, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengatakan DPR akan menyelami dulu putusan tersebut.

RUU yang dihasilkan DPR sekarang justru banyak yang dikritik oleh rakyat sendiri.

Menurut Arif Budimanta, aturan ini dibuat untuk lebih memudahkan dan mempercepat proses pengeluaran persetujuan izin usaha.

Satgas Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, yakin bahwa Prabowo sebagai presiden terpilih akan mempertahankan UU Ciptaker di tengah penolakan publik.

Satgas Sosialisasi UU Ciptaker menilai kehadiran UU Cipta Kerja akan menghilangkan ego sektoral di daerah.

KSPI & Partai Buruh bakal mengadakan aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di seluruh Indonesia, Senin, (8/7/2024) besok.

Anies Baswedan dan Cak Imin kompak berjanji akan merevisi omnibus law UU Cipta Kerja bila terpilih di pilpres.

Ganjar Pranowo menilai ada yang keliru dari UU Cipta Kerja dan berjanji akan mengevaluasi aturan tersebut jika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024.

Partai Buruh dan KSIP menolak besaran UMP 2024, sementara pengusaha menganggap PP Nomor 51/2023 sudah moderat.

Berikut adalah poin-poin di UU Cipta Kerja 2023 yang ditolak buruh.

MK menolak gugatan judicial review UU Cipta Kerja, Partai Buruh beserta federasi serikat buruh lainnya akan melakukan aksi mogok kerja massal.

Dari IRTI Monas, massa akan melakukan long march menuju gedung MK dan Istana Negara.