Indeks Uu Cipta Kerja

Wakil Ketua Baleg DPR, M Nurdin mengatakan secara umum muatan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sama dengan isi UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Rapat paripurna DPR akan mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang meski masih menuai polemik dan penolakan dari sejumlah masyarakat.

Lodewijk menegaskan pembahasan Perppu Cipta Kerja akan dibahas bersama sejumlah fraksi di DPR dalam forum Bamus.

DPR didesak untuk membatalkan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Peraturan Menikah dengan Teman Sekantor Sesuai Perpu Cipta Kerja telah disesuaikan dengan UU Ciptaker yakni Perpu No 2 Tahun 2022.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menilai bola panas UU Ciptaker terdapat di DPR yang tidak mengambil inisiatif dalam perbaikan UU Cipta Kerja.

Isi Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah resmi disahkan. Bagaimana bunyi dan apa tujuannya?

Mengutip Pasal 58 ayat (1) Perppu Cipta Kerja mengatur, PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan kerja.

Perppu Cipta Kerja mewajibkan perusahaan memberikan bantuan dana kepada keluarga dari pekerja yang menjadi tersangka dan ditahan dalam perkara pidana.

Pihak buruh mengaku sudah tak lagi percaya DPR yang sudah mengesahkan RKUHP.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menilai, kehadiran Perppu Cipta Kerja ini justru menciptakan ketidakpastian kebijakan.

YLBHI menilai Jokowi seharusnya menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Kasbi merespons Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, karena diklaim sifatnya mendesak.

Airlangga Hartarto mengatakan, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja akan memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan daya tarik investasi.

Pemerintah berdalih bahwa Perppu Cipta Kerja dikeluarkan karena kondisi mendesak. Adapun kriteria mendesak dimaksud ditentukan oleh subjektivitas presiden.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja. Dalam aturan itu dimuat banyak unsur penting.

Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja diterbitkan lantaran kebutuhan mendesak.

KSPI dan Partai Buruh menolak penetapan UMP atau UMK 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Feri sebut MK tidak menyatakan pasal per pasal yang inkonstitusional, tapi seluruh UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.