Menuju konten utama
Tirto.ID
Pencarian
Periksa Fakta
News
Diajeng
Bisnis
Beranda
Latest News
Periksa Fakta
News
Flash News
News Plus
Decode
Mozaik
Mesin Waktu
Miroso
Perspektif
Wawancara Khusus
Bisnis
Insider
Side Job
Gearbox
Byte
Edusains
GWS
TirtoEco
Visual
Video
VidPro
Esai Foto
Infografik
Diajeng
For Your Pemilu
Inception
Contact Us
Indeks
Mode Gelap
Artikel teks besar
Beranda
Uu Cipta Kerja
Indeks Uu Cipta Kerja
Polhukam
Kamis, 3 Nov 2022
KSP Moeldoko Klaim Substansi UU Cipta Kerja Tetap Berlaku
Moeldoko memastikan perbaikan UU Cipta Kerja mengacu penuh pada UU No 13/2022 tentang PPP.
Polhukam
Rabu, 19 Okt 2022
Airlangga Sebut Masih Menyiapkan Konsep Final Revisi UU Ciptaker
Airlangga mengaku mendapat amanah dari Presiden Jokowi segera menyelesaikan revisi UU Ciptaker ini.
Indepth
Selasa, 27 Sept 2022
Negara Abaikan Korban Kriminalisasi dalam Gugatan UU Minerba
Dua tahun belakangan ada 20 orang yang diancam dengan Pasal 162 UU Minerba. Ini langkah represif yang membungkam kebebasan bersuara.
Ekbis
Kamis, 28 Juli 2022
Jokowi di Hadapan Para CEO Korsel: Ada Masalah, Sampaikan ke Saya
Presiden Joko Widodo berjanji akan menangani segala keluhan yang dialami para pelaku usaha Korea Selatan di Indonesia.
Ekbis
Rabu, 6 Juli 2022
Belum Genap 2 Tahun, Komitmen Investasi UU Cipta Kerja Capai Rp60 T
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengklaim kehadiran Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja menyerap investasi sebesar Rp60 triliun.
Ekbis
Rabu, 6 Juli 2022
Pemerintah Targetkan Perbaikan UU Cipta Kerja Rampung Akhir 2022
Bila berbagai masukan tersebut harus mengubah substansi UU Cipta Kerja, maka akan diajukan revisi ke DPR.
Hard news
Rabu, 25 Mei 2022
DPR Nantikan Surpres Jokowi untuk Revisi UU Cipta Kerja
DPR akan segera memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai putusan MK. Tindakan politik itu dilakukan menyusul disahkannya revisi UU PPP.
Hard news
Rabu, 25 Mei 2022
RUU PPP Sah Jadi UU, Potensi Besar Digugat ke MK
Adanya UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) menunjukkan sikap pemerintah dan DPR yang ogah melakukan perbaikan UU Cipta Kerja.
Hard news
Selasa, 24 Mei 2022
Revisi UU PPP Disahkan, Jalan Mulus Legalkan UU Cipta Kerja
Revisi UU PPP dinilai hanya akal-akalan pemerintah dan DPR untuk memuluskan Omnibus Law Cipta Kerja.
Hard news
Sabtu, 21 Mei 2022
Demo Buruh Tuntut 15 Poin: Tolak Omnibuslaw hingga Jaminan NonPNS
Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyerukan 15 poin tuntutan dalam aksi demo hari ini di Jakarta.
Hard news
Kamis, 5 Mei 2022
Pengusaha Wajib Bayar Lembur Pekerja yang Masuk Saat Libur Nasional
Pengusaha yang tidak membayar upah kerja lembur bagi pekerja yang dipekerjakan pada hari libur nasional dapat dikenakan sanksi.
Current issue
Jumat, 11 Feb 2022
Dampak Buruk Revisi UU PPP Bila Hanya Demi Memuluskan UU Ciptaker
Mestinya DPR menaati putusan MK dengan memperbaiki UU Cipta Kerja dan menyesuaikan dengan hal formil pembentukan UU.
Hard news
Kamis, 10 Feb 2022
Niat DPR Revisi UU PPP Dinilai Kejar Tayang demi UU Cipta Kerja
Revisi UU PPP seharusnya ditujukan untuk melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh, bukan proses tergesa-gesa demi perbaikan UU Cipta Kerja.
Hard news
Selasa, 8 Feb 2022
Revisi UU PPP demi UU Cipta Kerja, DPR Dianggap Tak Tertib Hukum
Upaya DPR merevisi UU PPP demi memperbaiki UU Cipta Kerja dianggap telah membuat pola ketatanegaraan di Indonesia menjadi tidak sehat.
Hard news
Selasa, 8 Feb 2022
Fraksi Golkar Beri Catatan meski Setuju Dilakukannya Revisi UU PPP
Fraksi Partai Golkar menyoroti pentingnya partipasi publik dalam proses pembahasan revisi UU PPP sebagai upaya mendukung perbaikan UU Cipta Kerja.
Hard news
Selasa, 8 Feb 2022
Alasan PKS Tolak Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Cipta Kerja
Fraksi PKS menilai metode omnibus hanya bisa digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam satu topik khusus atau klaster saja.
Hard news
Selasa, 8 Feb 2022
Paripurna DPR Setujui Revisi UU PPP, Hanya Fraksi PKS Tak Setuju
Fraksi PKS menilai revisi UU PPP tidak hanya dilakukan dengan tujuan memberikan payung hukum terhadap perbaikan UU Cipta Kerja saja.
Hard news
Selasa, 8 Feb 2022
Baleg DPR Setujui 15 Poin Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Ciptaker
Revisi UU PPP mengakomodasi metode omnibus dalam pembentukan Undang-Undang.
Hard news
Minggu, 6 Feb 2022
Massa Buruh Demo ke Gedung DPR Besok, Tolak Bahas UU Ciptaker Lagi
Ribuan massa buruh akan demo menolak UU Cipta Kerja dibahas lagike Gedung DR, besok, Senin (7/2/2022).
Hard news
Kamis, 9 Des 2021
Buruh Ancam Mogok Kerja Tuntut UMP 2022 Naik, Ini Respons KADIN
Kadin Indonesia merespons ancaman buruh menggelar mogok kerja nasional meminta perubahan UMP 2022 usai putusan MK soal UU Cipta Kerja.
Sebelumnya
Selanjutnya