Indeks Uu Cipta Kerja

KSP Moeldoko Klaim Substansi UU Cipta Kerja Tetap Berlaku
Polhukam
Kamis, 3 Nov 2022

KSP Moeldoko Klaim Substansi UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

Moeldoko memastikan perbaikan UU Cipta Kerja mengacu penuh pada UU No 13/2022 tentang PPP.
Airlangga Sebut Masih Menyiapkan Konsep Final Revisi UU Ciptaker
Polhukam
Rabu, 19 Okt 2022

Airlangga Sebut Masih Menyiapkan Konsep Final Revisi UU Ciptaker

Airlangga mengaku mendapat amanah dari Presiden Jokowi segera menyelesaikan revisi UU Ciptaker ini.
Negara Abaikan Korban Kriminalisasi dalam Gugatan UU Minerba
Indepth
Selasa, 27 Sept 2022

Negara Abaikan Korban Kriminalisasi dalam Gugatan UU Minerba

Dua tahun belakangan ada 20 orang yang diancam dengan Pasal 162 UU Minerba. Ini langkah represif yang membungkam kebebasan bersuara.
Jokowi di Hadapan Para CEO Korsel: Ada Masalah, Sampaikan ke Saya
Ekbis
Kamis, 28 Juli 2022

Jokowi di Hadapan Para CEO Korsel: Ada Masalah, Sampaikan ke Saya

Presiden Joko Widodo berjanji akan menangani segala keluhan yang dialami para pelaku usaha Korea Selatan di Indonesia.
Belum Genap 2 Tahun, Komitmen Investasi UU Cipta Kerja Capai Rp60 T
Ekbis
Rabu, 6 Juli 2022

Belum Genap 2 Tahun, Komitmen Investasi UU Cipta Kerja Capai Rp60 T

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengklaim kehadiran Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja menyerap investasi sebesar Rp60 triliun.
Pemerintah Targetkan Perbaikan UU Cipta Kerja Rampung Akhir 2022
Ekbis
Rabu, 6 Juli 2022

Pemerintah Targetkan Perbaikan UU Cipta Kerja Rampung Akhir 2022

Bila berbagai masukan tersebut harus mengubah substansi UU Cipta Kerja, maka akan diajukan revisi ke DPR.
DPR Nantikan Surpres Jokowi untuk Revisi UU Cipta Kerja
Hard news
Rabu, 25 Mei 2022

DPR Nantikan Surpres Jokowi untuk Revisi UU Cipta Kerja

DPR akan segera memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai putusan MK. Tindakan politik itu dilakukan menyusul disahkannya revisi UU PPP.
RUU PPP Sah Jadi UU, Potensi Besar Digugat ke MK
Hard news
Rabu, 25 Mei 2022

RUU PPP Sah Jadi UU, Potensi Besar Digugat ke MK

Adanya UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) menunjukkan sikap pemerintah dan DPR yang ogah melakukan perbaikan UU Cipta Kerja.
Revisi UU PPP Disahkan, Jalan Mulus Legalkan UU Cipta Kerja
Hard news
Selasa, 24 Mei 2022

Revisi UU PPP Disahkan, Jalan Mulus Legalkan UU Cipta Kerja

Revisi UU PPP dinilai hanya akal-akalan pemerintah dan DPR untuk memuluskan Omnibus Law Cipta Kerja.
Demo Buruh Tuntut 15 Poin: Tolak Omnibuslaw hingga Jaminan NonPNS
Hard news
Sabtu, 21 Mei 2022

Demo Buruh Tuntut 15 Poin: Tolak Omnibuslaw hingga Jaminan NonPNS

Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyerukan 15 poin tuntutan dalam aksi demo hari ini di Jakarta.
Pengusaha Wajib Bayar Lembur Pekerja yang Masuk Saat Libur Nasional
Hard news
Kamis, 5 Mei 2022

Pengusaha Wajib Bayar Lembur Pekerja yang Masuk Saat Libur Nasional

Pengusaha yang tidak membayar upah kerja lembur bagi pekerja yang dipekerjakan pada hari libur nasional dapat dikenakan sanksi.
Dampak Buruk Revisi UU PPP Bila Hanya Demi Memuluskan UU Ciptaker
Current issue
Jumat, 11 Feb 2022

Dampak Buruk Revisi UU PPP Bila Hanya Demi Memuluskan UU Ciptaker

Mestinya DPR menaati putusan MK dengan memperbaiki UU Cipta Kerja dan menyesuaikan dengan hal formil pembentukan UU.
Niat DPR Revisi UU PPP Dinilai Kejar Tayang demi UU Cipta Kerja
Hard news
Kamis, 10 Feb 2022

Niat DPR Revisi UU PPP Dinilai Kejar Tayang demi UU Cipta Kerja

Revisi UU PPP seharusnya ditujukan untuk melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh, bukan proses tergesa-gesa demi perbaikan UU Cipta Kerja.
Revisi UU PPP demi UU Cipta Kerja, DPR Dianggap Tak Tertib Hukum
Hard news
Selasa, 8 Feb 2022

Revisi UU PPP demi UU Cipta Kerja, DPR Dianggap Tak Tertib Hukum

Upaya DPR merevisi UU PPP demi memperbaiki UU Cipta Kerja dianggap telah membuat pola ketatanegaraan di Indonesia menjadi tidak sehat.
Fraksi Golkar Beri Catatan meski Setuju Dilakukannya Revisi UU PPP
Hard news
Selasa, 8 Feb 2022

Fraksi Golkar Beri Catatan meski Setuju Dilakukannya Revisi UU PPP

Fraksi Partai Golkar menyoroti pentingnya partipasi publik dalam proses pembahasan revisi UU PPP sebagai upaya mendukung perbaikan UU Cipta Kerja.
Alasan PKS Tolak Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Cipta Kerja
Hard news
Selasa, 8 Feb 2022

Alasan PKS Tolak Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Fraksi PKS menilai metode omnibus hanya bisa digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam satu topik khusus atau klaster saja.
Paripurna DPR Setujui Revisi UU PPP, Hanya Fraksi PKS Tak Setuju
Hard news
Selasa, 8 Feb 2022

Paripurna DPR Setujui Revisi UU PPP, Hanya Fraksi PKS Tak Setuju

Fraksi PKS menilai revisi UU PPP tidak hanya dilakukan dengan tujuan memberikan payung hukum terhadap perbaikan UU Cipta Kerja saja.
Baleg DPR Setujui 15 Poin Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Ciptaker
Hard news
Selasa, 8 Feb 2022

Baleg DPR Setujui 15 Poin Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Ciptaker

Revisi UU PPP mengakomodasi metode omnibus dalam pembentukan Undang-Undang.
Massa Buruh Demo ke Gedung DPR Besok, Tolak Bahas UU Ciptaker Lagi
Hard news
Minggu, 6 Feb 2022

Massa Buruh Demo ke Gedung DPR Besok, Tolak Bahas UU Ciptaker Lagi

Ribuan massa buruh akan demo menolak UU Cipta Kerja dibahas lagike Gedung DR, besok, Senin (7/2/2022).
Buruh Ancam Mogok Kerja Tuntut UMP 2022 Naik, Ini Respons KADIN
Hard news
Kamis, 9 Des 2021

Buruh Ancam Mogok Kerja Tuntut UMP 2022 Naik, Ini Respons KADIN

Kadin Indonesia merespons ancaman buruh menggelar mogok kerja nasional meminta perubahan UMP 2022 usai putusan MK soal UU Cipta Kerja.