Indeks Uu Cipta Kerja

Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja. Dalam aturan itu dimuat banyak unsur penting.

Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja diterbitkan lantaran kebutuhan mendesak.

KSPI dan Partai Buruh menolak penetapan UMP atau UMK 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Feri sebut MK tidak menyatakan pasal per pasal yang inkonstitusional, tapi seluruh UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Moeldoko memastikan perbaikan UU Cipta Kerja mengacu penuh pada UU No 13/2022 tentang PPP.

Airlangga mengaku mendapat amanah dari Presiden Jokowi segera menyelesaikan revisi UU Ciptaker ini.

Dua tahun belakangan ada 20 orang yang diancam dengan Pasal 162 UU Minerba. Ini langkah represif yang membungkam kebebasan bersuara.

Presiden Joko Widodo berjanji akan menangani segala keluhan yang dialami para pelaku usaha Korea Selatan di Indonesia.

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengklaim kehadiran Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja menyerap investasi sebesar Rp60 triliun.

Bila berbagai masukan tersebut harus mengubah substansi UU Cipta Kerja, maka akan diajukan revisi ke DPR.

DPR akan segera memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai putusan MK. Tindakan politik itu dilakukan menyusul disahkannya revisi UU PPP.

Adanya UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) menunjukkan sikap pemerintah dan DPR yang ogah melakukan perbaikan UU Cipta Kerja.

Revisi UU PPP dinilai hanya akal-akalan pemerintah dan DPR untuk memuluskan Omnibus Law Cipta Kerja.

Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyerukan 15 poin tuntutan dalam aksi demo hari ini di Jakarta.

Pengusaha yang tidak membayar upah kerja lembur bagi pekerja yang dipekerjakan pada hari libur nasional dapat dikenakan sanksi.

Mestinya DPR menaati putusan MK dengan memperbaiki UU Cipta Kerja dan menyesuaikan dengan hal formil pembentukan UU.

Revisi UU PPP seharusnya ditujukan untuk melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh, bukan proses tergesa-gesa demi perbaikan UU Cipta Kerja.

Upaya DPR merevisi UU PPP demi memperbaiki UU Cipta Kerja dianggap telah membuat pola ketatanegaraan di Indonesia menjadi tidak sehat.

Fraksi Partai Golkar menyoroti pentingnya partipasi publik dalam proses pembahasan revisi UU PPP sebagai upaya mendukung perbaikan UU Cipta Kerja.

Fraksi PKS menilai metode omnibus hanya bisa digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam satu topik khusus atau klaster saja.