Indeks Uu Cipta Kerja

Sri Mulyani menyebut keringanan sanksi ini diharapkan bakal membuat pengusaha lebih kooperatif.

Jokowi klaim adanya UU Cipta Kerja akan membuka pintu bagi pengusaha dunia untuk berinvestasi di Indonesia.

Tahun ini, Indonesia mulai memasuki fase bonus demografi. Sayangnya, beberapa kebijakan yang diterbitkan pemerintah justru menyusahkan para pekerja.

Ganjar mengungkit kesalahan UU Cipta Kerja yang menimpa pemerintah dan DPR.

Beberapa pihak menilai penghargaan Jokowi untuk para hakim MK adalah intervensi. Hakim pun diminta mengembalikan itu.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan alasan mematikan mikrofon anggota DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman saat sidang pengesahan UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja mengatur gratifikasi sebagai objek pajak. Apa sebenarnya gratifikasi yang dimaksud?

WALHI menolak undangan rapat Komisi IV DPR untuk membahas penggunaan & pelepasan kawasan hutan sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja.

Kader PMII yang tidak menolak total UU Cipta Kerja diundang ke Istana oleh eks Ketum PMII dengan 'surat perintah'.

Tim Advokasi Nasional menilai ada tindakan terstruktur dan sistematis yang dilakukan kepolisian yang memburu pihak-pihak penentang UU Ciptaker.

Pantau lalu lintas Jakarta untuk terhindar dari kemacetan dan aksi demo hari ini 9 November 2020.

Ombudsman menilai 'Surat Perintah' yang dikeluarkan Stafsus milenial Jokowi kepada mahasiswa berpotensi maladministrasi.

Arti minyak bumi dan gas bumi yang jadi perdebatan di UU Cipta Kerja Omnibus Law.

DEMA PTKIN se-Indonesia tidak sepenuhnya menolak UU Cipta Kerja, tetapi hanya memberikan catatan tentang UU tersebut.

Stafsus Aminuddin Maruf menemui perwakilan sembilan organisasi mahasiswa kampus Islam.

Setelah pemerintah menyatakan memang ada kekeliruan dalam UU Cipta Kerja, kans masyarakat untuk menang di MK dinilai menguat.

Pendirian badan usaha rintisan atau startup di Indonesia perlu mendatangi 14 lembaga.

Sebelum melangkah ke legislative review, pemerintah akan membahas lebih lanjut dengan DPR apabila naskah UU Ciptaker ada kesalahan redaksional.

UU Ciptaker digarap ugal-ugalan sejak awal. Fakta lain muncul: kesalahan setelah ditandatangani Jokowi dianggap hanya perkara teknis.

Kemensetneg menyatakan kekeliruan terjadi akibat kelalaian manusia sehingga UU Ciptaker masih ditemukan masalah.