Indeks Uu Cipta Kerja

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menganggap perbaikan redaksional UU Ciptaker bisa dilakukan tanpa melalui mekanisme revisi undang-undang.

UU Cipta Kerja yang disahkan Jokowi masih mengandung kesalahan. Pengamat menilai ini adalah buah dari penyusunan yang amburadul dan ta transparan.

Kesalahan fatal beberapa pasal di UU Cipta Kerja tak bisa diperbaiki begitu saja sebab ia telah melewati serangkaian proses legislasi.

Mensesneg Pratikno mengklaim kekeliruan dalam UU Cipta Kerja yang diteken Jokowi tidak memengaruhi implementasi UU itu.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim UU Cipta Kerja tak akan picu eksplorasi berlebihan.

Bivitri Susanti menilai UU yang telah diteken tak bisa lagi diubah redaksionalnya dan harus diajukan revisi ke DPR untuk mengubahnya.

UU Cipta Kerja berisi 1.187 halaman itu diundangkan setelah sisahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 5 Oktober lalu.

Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru saja diteken oleh Presiden Jokowi masih banyak kesalahan penulisan.

Masyarakat umum bisa mengakses jdih.setneg.go.id untuk membaca atau mengecek UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Masyarakat bisa mendapatkan salinan resmi UU Ciptaker di situs JDIH Sekretariat Negara, tetapi saat ini sulit diakses.

UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja yang diteken Presiden Jokowi memiliki daftar kejanggalan dalam isi pasal-pasalnya, termasuk kesalahan redaksional.

Daftar isi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta link download PDF di website Setneg.

Dua serikat buruh, KSPSI dan KSPI, belum bisa ajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi lantaran UU Ciptaker belum memiliki nomor di Kemenkumham.

UU Cipta Kerja permudah impor daging. Peternak dalam negeri waswas.

Gabungan serikat buruh menyerukan kenaikan UMP 2021 dan meminta pembatalan UU Ciptaker.

Sepuluh pemuda yang ditangkap tersebut diduga sebagai penyusup lantaran tidak terafiliasi pada buruh ataupun ormas.

"Dalang" dijadikan kambing hitam dalam demonstrasi anti-UU Ciptaker. Mengesampingkan fakta adanya kritik kepada aturan tersebut.

Menyangkut UU Ciptaker, Jokowi lebih sibuk mengklarifikasi hoaks ketimbang menjawab kritik masyarakat soal isi UU yang bermasalah.

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana menilai pelajar rawan dimanfaatkan kelompok anti-kemapanan.

Penggemar K-Pop memiliki potensi besar untuk kampanye gerakan sosial-politik. Meski begitu, komunitasnya masih sering distigma sebagai fanatik.