tirto.id - Omnibus Law Cipta Kerja telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diberi nomor yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020).
Isi dari UU Cipta Kerja ini sudah bisa diakses publik melalui website setneg.go.id. Total halaman undang-undang ini yakni 1.187 halaman seperti yang terakhir disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
UU ini berisi tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM; kemudahan berusaha; kebijakan fiskal nasional hingga dukungan riset dan inovasi.
Sebelumnya pada 12 Februari 2020, Pemerintah menyerahkan Surat Presiden, RUU Cipta Kerja, dan Naskah Akademik kepada DPR RI. Dikutip dari website DPR RI, pada 2 April dilakukan Rapat Paripurna ke-13 untuk Penugasan Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja kepada Badan Legislasi
Pada 5 Oktober 2020, RUU ini disahkan DPR, DPD, dan perwakilan pemerintahan Jokowi resmi menyetujui agar Omnibus Law RUU Cipta kerja (Ciptaker) ditetapkan menjadi Undang-Undang.
Padahal saat itu, pemerintah dihujani protes untuk menolak RUU Omnibus Law dari serikat buruh, mahasiswa, hingga koalisi masyarakat sipil.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat paripurna DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 yang dimulai pukul 13.30 WIB.
Saat itu sebanyak 257 orang anggota DPR RI tidak hadir dalam rapat paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020. Sementara yang hadir hanya 318 anggota DPR. Meski demikian, rapat paripurna tetap digelar.
Untuk membaca isi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bisa dicek dan download dari link ini.
Berikut Daftar Isi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
BAB I KETENTUAN UMUM (Halaman 3)
BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP (Halaman 4)
BAB III PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN (Halaman 6)
- Bagian Kesatu : Umum (Halaman 6)
- Bagian Kedua : Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Halaman 6)
- Bagian Ketiga : Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha (Halaman 10)
- Bagian Keempat : Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi (Halaman 121)
BAB IXA BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN (Halaman 318)
BAB IV KETENAGAKERJAAN (Halaman 533)
- Bagian Kesatu : Umum (Halaman 533)
- Bagian Kedua : Ketenagakerjaan (Halaman 534)
- Bagian Ketiga : Jenis Program Jaminan Sosial (Halaman 563)
- Bagian Ketujuh : Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Halaman 564)
- Bagian Keempat : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Halaman 565)
- Bagian Kelima : Pelindungan Pekerja Migram Indonesia (Halaman 567)
BAB V KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (Halaman 572)
- Bagian Kesatu : Umum (halaman 572)
- Bagian Kedua : Koperasi (Halaman 573)
- Bagian Ketiga : Kriteria usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Halaman 576)
- Bagian Keempat : Basis Data Tunggal (Halaman 579)
- Bagian Kelima : Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil (Halaman 580)
- Bagian Keenam : Kemitraan (Halaman 582)
- Bagian Ketujuh : Kemudahan Perizinan Berusahan (Halaman 583)
- Bagian Kedelapan : Kemudahan Fasilitas Pembiayaan dan Insentif Fiskal (Halaman 584)
- Bagian Kesembilan : Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendamping Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan dan Inkubasi (Halaman 585)
- Bagian Kesepuluh : Partisipasi UMK dan Koperasi pada Infrastruktur Publik (Halaman 587)
BAB VI KEMUDAHAN BERUSAHA (Halaman 589)
- Bagian Kesatu : Umum (Halaman 589)
- Bagian Kedua : Keimigrasian (Halaman 591)
- Bagian Ketiga : Paten (Halaman 601)
- Bagian Keempat : Merek (Halaman 605)
- Bagian Kelima : Perseroan Terbatan (Halaman 608)
- Bagian Keenam : Undang - Undang Gangguan (Halaman 616)
- Bagian Ketujuh : Perpajakan (Halaman 616)
BAB VIIA KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI (Halaman 669)
- Bagian Kedelapan : Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman (Halaman 675)
- Bagian Kesembilan : Wajib Daftar Perusahaan (Halaman 680)
- Bagian Kesepuluh : Badan Usahan Milik Desa (Halaman 680)
- Bagian Kesebelas : Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Halaman 684)
BAB VII DUKUNGAN RISET DAN INOVASI (Halaman 687)
BAB V KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM, RISET, DAN INOVASI (Halaman 688)
BAB VIII PENGADAAN TANAH (Halaman 689)
- Bagian Kesatu : Umum (Halaman 689)
- Bagian Kedua : Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Halaman 690)
- Bagian Ketiga : Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Halaman 700)
- Bagian Keempat : Pertanahan (Halaman 702)
BAB IX KAWASAN EKONOMI (Halaman 710)
- Bagian Kesatu : Umum (Halaman 710)
- Bagian Kedua : Kawasan Ekonomi Khusus (Halaman 711)
- Bagian Ketiga : Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Halaman 729)
BAB X INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (Halaman 734)
- Bagian Kesatu : Investasi Pemerintah Pusat (Halaman 734)
- Bagian Kedua : Kemudahan Proyek Strategi Nasional (Halaman 748)
BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA (Halaman 749)
- Bagian Kesatu : Umum (Halaman 749)
- Bagian Kedua : Administrasi Pemerintah (Halaman 749)
- Bagian Kelima : Izin, Standar, Dispensasi dan Konsesi (Halaman 754)
- Bagian Ketiga : Pemerintah Daerah (Halaman 757)
BAB XII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN (Halaman 764)
BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN (Halaman 766)
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN (Halaman 768)
BAB XV KETENTUAN PENUTUP (Halaman 768)
Penjelasan Atas UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Halaman 770)
Editor: Agung DH
