Indeks Uu Cipta Kerja

UU Cipta Kerja mempermudah impor karena tak mengindahkan lagi ketersediaan dalam negeri. Petani lokal pun kelimpungan.

Seperti perppu dan JR ke MK, upaya mengadang UU Cipta Kerja lewat legislative review juga tampaknya bakal menemui jalan buntu.

Beberapa orang 'yang memiliki massa' akunnya diretas. Juga organisasi sejenis. Peretasan diduga terkait dengan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Demonstran penolak Ciptaker di Makassar dipukul mundur ormas berpanah. Menurut beberapa saksi polisi diam saja--malah tampak memberikan dukungan.

Pihak Istana pastikan naskah final UU Cipta Kerja berjumlah 1.187 halaman tinggal menunggu tanda tangan Jokowi.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas membenarkan telah terjadi perubahan naskah UU Cipta Kerja terbaru yang jumlahnya 1.187 halaman.

Istana meminta Cipta Kerja direvisi. Ini terjadi berselang beberapa hari setelah peraturan itu disahkan. Publik belum tahu mana yang asli.

Juru Bicara Presiden Jokowi bidang Hukum Dini Purwono berdalih penghapusan Pasal 46 karena tidak masuk dalam daftar yang dibahas Panja DPR.

Mensetneg tegaskan substansi 1.187 halaman UU Cipta Kerja yang disiapkan Kemensetneg sama dengan dokumen yang disampaikan DPR ke Istana dengan 812 halaman. 

Hari Santri 22 Oktober 2020 diperingati di tengah protes massa terhadap Omnibus Law. Keberatan PBNU soal UU ini tak dihiraukan.

Diperkirakan sekitar 3.000 orang akan mengikuti demonstrasi di Istana Negara menentang UU Cipta Kerja.

Polisi menganiaya petugas medis sampai bonyok. Mereka dituduh dan dipaksa mengaku membawa batu, padahal tidak sama sekali.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan UU Cipta Kerja belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Polisi menemukan pamflet bertulis  'serang, hancurkan, jarah' mengatasnamakan lembaga bantuan hukum dan organisasi mahasiswa.

Kalangan pengusaha merekomendasikan upah tahun depan bisa turun dengan alasan pandemi. Buruh menolaknya.

Polisi tangkap pelaku pengeroyokan anggota Polri usai demo Undang-Undang Cipta Kerja.

Luhut janji melalui website tersebut masyarakat bisa berkontribusi dalam penyusunan aturan-aturan turunan UU Ciptaker.

KSPI mendesak DPR agar melakukan legislative review untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Kemnaker segera menyusun RPP turunan dari UU Cipta Kerja, salah satunya RPP tentang Pengupahan.

Anggota Baleg, Mulyanto menduga revisi Undang-undang Cipta Kerja ditangani oleh pimpinan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.