tirto.id - Pada hari terakhir mogok kerja untuk menentang Undang-undang Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020), Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto menuding gerakan ini tidak muncul atas kesadaran moral. Bagi Airlangga, ada pihak yang mendalangi dan mensponsorinya.
“Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind the demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya," ujar Airlangga dalam konferensi pers.
Tapi sampai sekarang, Airlangga tidak pernah mengungkap siapa yang ia maksud sebagai "behind the demo" itu.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan segendang sepenarian dengan Airlangga. Menurutnya, ada orang atau kelompok di belakang yang memanfaatkan situasi demonstrasi untuk kepentingan politik.
“Jadi jangan spirit itu karena 'saya pengin kuasa', pengin pemerintah ini diganggu. Jangan begitu. Nanti kau kalau mau jadi pejabat, jadi presiden, ya tahun 2024. Itu, kan, semua sudah ada waktunya,” kata Luhut dalam sebuah acara di Kompas TV.
Di media sosial, pernyataan Airlangga itu lalu menjadi bola liar. Tudingan mengarah kepada dua pihak. Pertama, Partai Demokrat; kedua, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Salah satu akun yang menebar tuduhan tersebut di Twitter adalah @digeeembokFC. Ia menuding Partai Demokrat dan meramaikan tagar #CikeasBandarDemo dan #BahayaLatenGuritaCikeas.
Sedangkan tuduhan pada KAMI keluar sehari setelahnya. Akun anonim ini meramaikan tagar #DemoJenderalKancil yang mengarahkan opini publik bahwa mantan Panglima TNI yang juga pimpinan KAMI, Gatot Nurmantyo, menjadi penyalur logistik bagi aksi demonstrasi tanggal 13 Oktober 2020.
Tudingan ini bikin Demokrat dan KAMI gerah. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kanal YouTube-nya, mengaku tak tahu dari mana isu itu bisa mengarah kepadanya. Dia sendiri tak yakin dalang yang dimaksud Airlangga dan Luhut adalah dirinya dan keluarganya.
“Saya kok enggak yakin ya, kalau Pak Airlangga, Pak Luhut, atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik. Dengan Pak Luhut baik. Dengan BIN juga enggak ada masalah,” kata SBY.
Menkopolhukam Mahfud MD akhirnya buka mulut bahwa yang pemerintah maksud memang bukan SBY. Melalui akun Twitter @mohmahfudMD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu membalas salah satu kader Partai Demokrat, Andi Arief, yang meminta klarifikasi.
“Klarifikasi macam apa yang diminta Mas @AndiArief. Tak seorang pun di antara kami (pemerintah) pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas,” cuit Mahfud.
Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__ ? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas. https://t.co/5amxBT9lNd
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) October 13, 2020
