Tuduhan "Dalang" & Cara Pemerintah Bungkam Kritik untuk UU Ciptaker

Buruh dari berbagai organisasi melakukan aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Selasa (27/10/2020). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.
Oleh: Felix Nathaniel - 29 Oktober 2020
Dibaca Normal 4 menit
"Dalang" dijadikan kambing hitam dalam demonstrasi anti-UU Ciptaker. Mengesampingkan fakta adanya kritik kepada aturan tersebut.
Pada hari terakhir mogok kerja untuk menentang Undang-undang Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020), Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto menuding gerakan ini tidak muncul atas kesadaran moral. Bagi Airlangga, ada pihak yang mendalangi dan mensponsorinya.

“Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind the demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya," ujar Airlangga dalam konferensi pers.

Tapi sampai sekarang, Airlangga tidak pernah mengungkap siapa yang ia maksud sebagai "behind the demo" itu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan segendang sepenarian dengan Airlangga. Menurutnya, ada orang atau kelompok di belakang yang memanfaatkan situasi demonstrasi untuk kepentingan politik.

“Jadi jangan spirit itu karena 'saya pengin kuasa', pengin pemerintah ini diganggu. Jangan begitu. Nanti kau kalau mau jadi pejabat, jadi presiden, ya tahun 2024. Itu, kan, semua sudah ada waktunya,” kata Luhut dalam sebuah acara di Kompas TV.

Di media sosial, pernyataan Airlangga itu lalu menjadi bola liar. Tudingan mengarah kepada dua pihak. Pertama, Partai Demokrat; kedua, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Salah satu akun yang menebar tuduhan tersebut di Twitter adalah @digeeembokFC. Ia menuding Partai Demokrat dan meramaikan tagar #CikeasBandarDemo dan #BahayaLatenGuritaCikeas.

Sedangkan tuduhan pada KAMI keluar sehari setelahnya. Akun anonim ini meramaikan tagar #DemoJenderalKancil yang mengarahkan opini publik bahwa mantan Panglima TNI yang juga pimpinan KAMI, Gatot Nurmantyo, menjadi penyalur logistik bagi aksi demonstrasi tanggal 13 Oktober 2020.

Tudingan ini bikin Demokrat dan KAMI gerah. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kanal YouTube-nya, mengaku tak tahu dari mana isu itu bisa mengarah kepadanya. Dia sendiri tak yakin dalang yang dimaksud Airlangga dan Luhut adalah dirinya dan keluarganya.

“Saya kok enggak yakin ya, kalau Pak Airlangga, Pak Luhut, atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik. Dengan Pak Luhut baik. Dengan BIN juga enggak ada masalah,” kata SBY.

Menkopolhukam Mahfud MD akhirnya buka mulut bahwa yang pemerintah maksud memang bukan SBY. Melalui akun Twitter @mohmahfudMD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu membalas salah satu kader Partai Demokrat, Andi Arief, yang meminta klarifikasi.

“Klarifikasi macam apa yang diminta Mas @AndiArief. Tak seorang pun di antara kami (pemerintah) pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas,” cuit Mahfud.


Tuduhan-tuduhan soal dalang di balik demonstrasi kemudian kian ramai ketika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ikut menuding. Bagi Prabowo, ada "anasir yang dibiayai asing" sehingga demonstrasi berubah menjadi kerusuhan. Gaya macam ini memang lazim dipakai Prabowo selama masa kampanye Pilpres 2014 dan 2019. Siapa sangka, ia juga menggunakannya untuk melindungi pemerintahan Jokowi dari kritik.

"Saya gak yakin pemuda atau mahasiswa melakukan kerusuhan. Ini pasti anasir yang dibiayai asing. Gak mungkin seorang patriot membakar milik rakyat. Kalau mau demo, silakan. Demokrasi itu boleh demo. Masa bakar milik rakyat? Jadi kalau sudah begitu kita harus sangat waspada," kata Prabowo dalam sebuah wawancara yang dirilis DPP Partai Gerindra, Selasa (13/10/2020).

Menangkap & Menciptakan Hantu Politik

Dalam demonstrasi anti-UU Ciptaker, polisi menangkap 5.918 orang di seluruh Indonesia pada 8 Oktober 2020. Mereka ditangkap karena diduga “membuat kericuhan.” Tapi hanya ada 240 orang yang disangkakan bersalah. Jumlah yang terlalu sedikit dibanding keseluruhan peserta demonstrasi itu pun belum bisa benar-benar membuktikan adanya perintah dari pihak ketiga untuk mengacaukan situasi.

Kendati ada yang mengaku, pernyataan mereka juga belum tentu betul. Seorang mahasiswa di Yogyakarta, misalnya, diinterogasi dan dipukuli aparat untuk dipaksa mengaku menjadi provokator hanya karena sebagian percakapan dalam WhatsApp berisi soal unjuk rasa anti-UU Ciptaker.

Hari-hari berikutnya, polisi menindak beberapa anggota dan pengurus KAMI. Total ada 8 orang yang ditangkap dan 5 di antaranya sudah dijadikan tersangka sampai Rabu (14/10/2020). Mereka yang ditangkap ada yang dituduh menyebar hoaks soal UU Ciptaker, ada pula yang dituduh menyebarkan ujaran kebencian. Tanpa merinci detailnya, polisi secara tak langsung mengaitkannya dengan penyebab demonstrasi berujung rusuh pada 8 Oktober.

"Patut diduga mereka-mereka itu memberikan informasi yang menyesatkan. Kalau rekan-rekan membaca WhatsApp-nya ngeri. Pantas kalau di lapangan terjadi anarki," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono saat dikonfirmasi, Rabu (14/10/2020).

Keterangan polisi dibantah Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani. Menurutnya, cuitan salah satu rekannya, Syahganda Nainggolan, yang ditangkap polisi, tak satu pun menunjukkan usaha menyebarkan kebencian.

"Saya baca [cuitan yang diperlihatkan]. Tak ada [penghasutan]. Hal-hal biasa. Apakah betul dengan cuitan-cuitan Syahganda orang mau demonstrasi? Kami belum melihat korelasi dan relevansi antara cuitan dan tuduhan," ujar Yani di Bareskrim Polri, Selasa (13/10/2020).

Polisi menjelaskan memang ada petinggi KAMI yang ikut membagikan logistik. Namun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa seluruh rangkaian demonstrasi anti-UU Ciptaker didalangi oleh KAMI.

Presiden Jokowi sempat menyatakan bahwa demonstrasi hanya dilatarbelakangi hoaks dan disinformasi di media sosial. Pernyataan seperti ini justru berpotensi membungkam kritik dan gerakan perlawanan masyarakat yang benar-benar nyata terhadap UU Ciptaker.

“Hoaks jangan jadi pembenaran Omnibus Law benar-benar tidak salah. Ini yang harus dikritik dengan keras,” papar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin kepada Tirto, Minggu (11/10/2020). “Saya melihat ini usaha mencari kambing hitam.”

Mahfud MD dalam acara Mata Najwa, Rabu (14/10/2020), bersikukuh bahwa KAMI memang menjadi dalang kerusuhan. Tapi ia sendiri mengakui, "aktor itu ada aktor yang baik." Mereka adalah "serikat-serikat buruh yang dengan tulus memang mau memperjuangkan hak buruh."

Sedangkan dalam wawancara lain di Kompas TV Mahfud mengatakan pemerintah menyikapi protes UU Ciptaker secara simultan. Diskusi dengan buruh dilakukan seiring penangkapan petinggi KAMI yang menyebar kebencian.


Gaya Lama Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Partai Komunis Indonesia (PKI) jadi musuh bebuyutan. Siapapun yang mengkritik pemerintahan Soeharto bisa saja dicap PKI. Memasuki era Reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid bermaksud menghentikan kebiasaan itu salah satunya dengan cara mencabut Ketetapan MPRS Nomor 25/1966 yang melarang komunisme, marxisme, dan leninisme. Namun langkah ini gagal dan ditentang banyak orang.


Di masa kepresidenan Gus Dur (1999-2001) isu PKI masih menjadi santapan para elite untuk dijadikan alat politik. Padahal Orde Baru, rezim yang selalu memanfaatkan isu PKI untuk menyerang para pengkritiknya, sudah tumbang. Bahkan hingga era kepresidenan Jokowi saat ini, isu tersebut tetap dimunculkan. PKI seperti menjadi hantu yang terus menakut-nakuti bangsa Indonesia.

Enam tahun terakhir razia buku-buku dan segala atribut tentang komunisme diperbolehkan. Pada 2016 Jokowi bahkan memberi perintah agar penyebaran komunisme ditindak tegas.

Penciptaan hantu ini juga dilakukan Gatot Nurmantyo, politikus yang mencitrakan diri sebagai oposisi Jokowi, untuk terus tampil di panggung politik. Tiga tahun belakangan, Gatot selalu muncul di publik membawa isu PKI apalagi menjelang 30 September. Isu PKI ini biasanya dijadikan serangan kepada PDIP dan Jokowi.

Modus pemerintah mengembuskan kabar soal adanya dalang di balik demonstrasi anti-UU Ciptaker bisa dikatakan sebagai gejala yang serupa dengan penciptaan hantu PKI oleh Orde Baru dan oleh lawan-lawan politik Jokowi sendiri. Isu macam ini biasanya dimunculkan pemerintah untuk mendemonisasi para pengkritik sehingga melemahkan kekuatan moral mereka di depan publik.


Andi Achdian, sejarawan dan pengajar Universitas Nasional, menyatakan bahwa setiap penguasa, terutama diktator, membutuhkan "kambing hitam" untuk menutupi kelemahan-kelemahannya. Pembungkaman terhadap kritik juga memerlukan hantu yang diciptakan.

"Kita bisa melihat gejala pengkambinghitaman kepada kelompok tertentu lazim dilakukan oleh para diktator baik di masa lalu maupun di masa kini. Soeharto punya PKI, Hitler punya Yahudi, Idi Amin punya orang kulit putih, dan lain-lain. Kita bisa menyebut banyak contoh soal ini. Bagaimanapun hantu-hantu macam itu perlu diciptakan untuk melindungi kekuasaan mereka sekaligus membungkam para pengkritik," ujar Andi kepada Tirto, Selasa (27/10/2020).

Baca juga artikel terkait OMNIBUS LAW atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Politik)

Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Ivan Aulia Ahsan
DarkLight