Indeks Uu Cipta Kerja

Luhut janji melalui website tersebut masyarakat bisa berkontribusi dalam penyusunan aturan-aturan turunan UU Ciptaker.

Kemnaker segera menyusun RPP turunan dari UU Cipta Kerja, salah satunya RPP tentang Pengupahan.

Anggota Baleg, Mulyanto menduga revisi Undang-undang Cipta Kerja ditangani oleh pimpinan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.

Dua maladministrasi itu yakni tidak memberikan akses kepada penasehat hukum & melampaui kewenangan tidak akan memberikan SKCK kepada pelajar yang berdemo.

Substansi UU Cipta Kerja justru bisa merugikan buruh dan berdampak buruk ke lingkungan. Cenderung menguntungkan pengusaha padat modal dan oligarki.

KSPI mendesak DPR agar melakukan legislative review untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Para pendemo menyuarakan pembangkangan sipil lewat demo-demo menentang UU Cipta Kerja.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana menjelaskan pihaknya hanya 'mengamankan'  bukan menangkap 33 orang di sekitar Istana dalam unjuk rasa 20/10.

Demo pada hari ini, Selasa, 20 Oktober 2020 di wilayah DKI Jakarta bisa dipantau lewat CCTV, begini caranya.

Pemaksaan undang-undang Cipta Kerja hingga represi kepada para demonstran merupakan disebut sebagai wajah otoriter Jokowi-Ma'ruf.

Aksi demonstrasi dari sejumlah elemen masyarakat menolak UU Ciptaker berlanjut, polisi menutup ruas jalan di kawasan Istana Merdeka hari ini.

Undang-undang Cipta Kerja dengan metode omnibus law tak berpihak kepada rakyat.

Aksi Aliansi Buruh 20/10 menyerukan agar masyarakat melakukan pembangkangan sipil terhadap UU Cipta Kerja.

Pemerintah mendatangi ormas-ormas keagamaan yang sebelumnya lantang menolak UU Cipta Kerja. Sebagian menyatakan tetap menolak; lainnya masih mengkaji.

Polisi menangkap pengelola akun media sosial dan grup WhatsApp yang diduga menghasut demonstran menolak UU Ciptaker yang berujung kericuhan.

Negara menyelamatkan industri tambang dengan memberikan mereka relaksasi tak perlu bayar royalti asalkan melakukan hilirisasi.

Polisi menetapkan 131 demonstan UU Cipta Kerja tersangka.

Moody's, ADB bersama dengan Bank Dunia menyoroti masalah lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja.

Pernyataan pengacara Hotman Paris soal UU Cipta Kerja pertama kalinya memuat pasal pidana bagi para pengusaha dinilai tak tepat.

Klaim pihak Istana, penyerahan naskah UU Cipta Kerja ke Ketum PBNU dan pimpinan MUI untuk mendengar masukan semua pihak.