Indeks Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pencantuman penganut kepercayaan di e-KTP dan KK akan dilakukan usai Pilkada. 

Keputusan KPU tak dapat diintervensi karena lembaga itu bersifat mandiri dalam menyelenggarakan pemilu.

Kemendagri meminta masyarakat proaktif membuat E-KTP.

Mendagri Tjahjo Kumolosistem mengatakan keamanan e-KTP dibuat berlapis.

JK menghargai orang atau kelompok yang kembali mengusulkan dirinya menjadi wakil presiden.

Tjahjo memprediksi ada pesan dari KPK agar Kemendagri aktif mengawasi kepala daerah petahana yang ikut Pilkada 2018.

Mendagri menilai syarat Cawapres selama dua periode multitafsir. Dalam konteks JK, ia tak menjabat wakil presiden dua periode tidak secara berturut-turut.

Tjahjo Kumolo menyampaikan pemerintah tidak antikritik, namun menolak penghinaan dan fitnah.

Wacana mengkaji fungsi dan jabatan wakil kepala daerah kembali bergulir, ada yang melihat positif tapi ada juga sebaliknya.

Mendagri mengatakan pihaknya tidak bisa memberi sanksi terhadap bupati dan wakil bupati Tolitoli yang terlibat pertengkaran.

Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan Pj Gubernur Papua, saat Pilkada 2018 berlangsung di daerah itu, berpeluang ditempati petinggi TNI/Polri.

Nama-nama yang akan menjadi Pj gubernur, menurut Tjahjo, ditunjuk oleh Polri tanpa campur tangannya.

Menurut Tjahjo Kumolo, pengusulan perwira aktif menjadi penjabat gubernur sudah sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

PPP menilai Kemendagri bisa memilih Pejabat (Pj) maupun Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur dari Polri maupun TNI asalkan memenuhi persyaratan.

Fadli Zon berpendapat Kemendagri lebih baik memilih Pejabat (Pj) Gubernur Jabar dan Sumut dari Pemda setempat ketimbang menunjuk 2 Perwira Tinggi Polri.

Tjahjo memilih 2 petinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Jabar dan Sumut karena keterbatasan jumlah pegawai eselon I Kemendagri dan pertimbangan tingkat kerawanan daerah saat Pilkada.

Sri Wahyumi maju kembali sebagai cabup di Pilkada Talaud 2018 dari jalur independen, setelah dipecat dari PDIP pada Oktober 2017.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan Bupati Talaud menerima sanksi pemberhentian sementara karena melanggar Pasal 77 ayat 2 UU Pemda.

Mendagri Tjahjo Kumolo tidak mempermasalahkan langkah Anies membentuk Komite Pencegahan Korupsi dalam struktur TGUPP.

Mendagri menyebut provinsi Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat rawan isu SARA dalam Pilkada.