Indeks Tjahjo Kumolo

"Kan enggak enak harus melantik di LP [lapas]."

Tjahjo terdaftar sebagai pemilih di TPS 10 Kelurahan Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

"Kemendagri sudah 3 hari memantau, yang pertama memastikan anggaran daerah tepat waktu, sehingga jangan sampai kerja KPU, Panwas, dan kerja kepolisian itu tidak teranggarkan."

Ketinggalan berita minggu ini?
Tenang kami sudah merangkum
berita untuk kalian.

Menurut pandangan Adrianus Meliala, Iriawan memang telah lama disiapkan untuk mengisi posisi Pj Jabar sejak dipindahkan ke Lemhanas.

Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Prajurit TNI atau Anggota Polri yang sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Instansi Pusat tertentu dapat diangkat sebagai Penjabat Gubernur.

FUIB menilai pengangkatan Iriawan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Mendagri Tjahjo Kumolo berharap masyarakat tak berkonflik jelang Pilkada 2018.

Surat edaran diterbitkan untuk menjadi panduan pencairan dana THR dan gaji ke-13 pns. Tapi, pemda malah bingung dari mana sumber dana THR.

"Saya sama-sama dengan pemerintah [menolak PKPU]," kata Tjahjo.

Tercecernya sejumlah e-KTP
invalid di Salabenda,
Bogor, Jawa Barat.

Ketua DPW Gerindra Jawa Barat, Mulyadi menduga kasus tercecernya e-KTP di Bogor berkaitan dengan kecurangan di Pilkada Bogor. 

"Apa yang ngebom itu menggunakan HAM? Kan gak juga. Dia main tembak, main ngebom. Kita harus cepat," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo mengimbau para pejabat daerah untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap aksi terorisme dan radikalisme yang sedang marak terjadi.

Para aparatur negara diminta berkoordinasi dengan TNI-Polri dan tokoh agama untuk deteksi dini terorisme di masyarakat.

"Diharapkan instrumen regulasi ini menjadi solusi penyiapan RPJMD yang berkualitas,berwawasan lingkungan dan berkelanjutan" ucap Tjahjo.

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, bila kegiatan #2019GantiPresiden di daerah dilaksanakan maka harus izin polisi.

Mendagri berkeyakinan korupsi sejumlah kepala daerah bukan disebabkan faktor rendahnya gaji, melainkan masalah mental. 

Kantor Perwakilan KPK di sembilan daerah di Indonesia diharapkan dapat terwujud pada akhir 2018. Tujuannya untuk pencegahan korupsi di daerah.

Pengaturan soal masyarakat adat tercantum di UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan