Menuju konten utama

Cegah Kasus Terorisme, Camat Diminta Berkoordinasi dengan TNI-Polri

Para aparatur negara diminta berkoordinasi dengan TNI-Polri dan tokoh agama untuk deteksi dini terorisme di masyarakat.

Cegah Kasus Terorisme, Camat Diminta Berkoordinasi dengan TNI-Polri
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyampaikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/2/2018). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta para aparatur pemerintahan dalam hal ini Camat melakukan koordinasi dengan TNI-Polri dan tokoh agama untuk mendeteksi adanya terorisme yang membahayakan masyarakat.

"Maka saya sampaikan kepada Camat-camat bahwa mereka tidak sendiri. Di Kecamatan ada Koramil (TNI) dan Kapolsek (Polri) yang punya aparat Kantibmas yang punya aparat Babinsa ajak rembukan juga dengan tokoh agama yang ada di desa masing-masing," katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Untuk tokoh agama dan masyarat menurutnya cukup penting. Mereka bisa berkoordinasi dengan Camat dan TNI-Polri untuk mengetahui karakteristik masyarakat seperti kasus bom bunuh diri di Surabaya yang ternyata melibatkan satu keluarga baik dari ayah, ibu, dan juga anak.

"Ada yang namanya tokoh agama, tokoh masyarakat itu libatkan dan dioptimalkan. Ingat Camat tidak sendiri. Kasus di Surabaya kita tidak tahu warga yang baik ternyata punya fikiran yang jelek," ucap Tjahjo

Mendagri menambahkan bila Camat berkoordinasi dengan mereka untuk melakukan komunikasi dengan para warga, maka bisa mengetahui dinamika sosial masyarakat yang dipimpinnya sambil meningkatkan budaya wajib lapor bagi pendatang kepada RT/RW terkait.

"Kalau melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat mereka bisa membuat masyarakat saling bergaul saling kunjung-mengunjungi sehingga tahu masalah sesama warga tetangga. Kemudian ada Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dan mekanisme wajib lapor kalau ada tamu yang datang, siapapun yang bukan warga RT itu harus lapor," ucapnya.

Tjahjo juga menyinggung terkait Pendidikan Keluarga Bebas Radikalisme yang diminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ke pemerintah untuk diterapkan. Ini dilakukan agar kasus teror bom yang dilakukan oleh satu keluarga tidak terulang kembali.

Menurutnya pendidikan itu bisa dilakukan dengan pengoptimalan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ada di tingkat RT/RW.

"Saya kira perangkat di bawah ada, PKK bisa menggerakannya [Pendidikan Keluarga Bebas Radikalisme]," ucap politisi PDIP tersebut.

Terakhir dirinya mengajak masyarakat untuk tidak takut dalam menjaga keamanan nasional dari pelaku terorisme karena menurutnya bukan tanggung jawab TNI-Polri semata.

"Ini bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, ini melibatkan kita semua. Kita harus berani bersikap siapa lawan dan siapa kawan, perorangan, kelompok yang ingin mengacaukan negara kita," tutupnya.

Baca juga artikel terkait TERORISME atau tulisan lainnya dari Naufal Mamduh

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Naufal Mamduh
Penulis: Naufal Mamduh
Editor: Ibnu Azis