Indeks Terorisme

Densus 88 Polri menemukan adanya penyebaran berbagai materi yang mengandung narasi radikalisme dan terorisme, serta legitimasi terhadap kekerasan.

Noor Huda menyatakan, kemudahan Internet menjadi jembatan paparan konten ekstrem terhadap anak-anak muda di Indonesia sehingga melakukan aksi ekstremisme.

Pelajar dan mahasiswa menjadi salah satu sasaran potensial penyebaran paham radikal melalui internet.

Indonesia dan India juga berkomitmen untuk memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme.

Prabowo mengingatkan seluruh jajaran kepolisian untuk tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada saat ini.

Pemerintah diharapkan menangani ekstremisme dengan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap HAM.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan awal, delapan tersangka diduga terlibat dalam aktivitas penyebaran propaganda terorisme melalui media sosial.

Prabowo menambahkan Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi guna menguatkan strategi negara dalam menghadapi ancaman terorisme.

Prabowo menerbitkan perpres baru untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Ini isi perpres tersebut.

BNPT mencatat ada 137 pelaku aktif yang menyalahgunakan ruang digital untuk kegiatan terorisme.

Kapolri menyatakan bahwa pembahasan pelibatan TNI masih dalam pembahasan dan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

Draf Perpres TNI tangani terorisme menuai pro-kontra. Bagaimana implikasinya bagi hukum, HAM, dan supremasi sipil?

Prasetyo meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan atau membangun kekhawatiran atas kebijakan yang masih dalam tahap pembahasan.

Kepala BNPT menekankan penanganan anak yang terpapar konten kekerasan di ruang digital harus dilakukan secara kolaboratif dan komprehensif.

Anak-anak yang terpapar The True Crime Community tersebar di 19 provinsi di Indonesia.

Dua tersanka terkait NII di Sumatra Utara, sementara lima lainnya terkait jaringan JAD di sejumlah provinsi.

BNPT menyebut metode radikalisasi via media online lebih cepat karena butuh 3-6 bulan sementara konvensional butuh waktu 2-5 tahun.

Pelaku terorisme kini semakin luas memanfaatkan ruang digital dan media sosial untuk menjalankan aktivitasnya.

Eddy menjelaskan bahwa aparat penegak hukum bekerja berdasarkan Undang-Undang Terorisme dengan pendekatan pre-emptive justice.

Kepala BNPT menilai tahapan radikalisasi di dunia digital saat ini sangat terstruktur dan berkembang dengan cepat.