Kapolri Singgung Batasan soal Pelibatan TNI Ikut Atasi Terorisme

tirto.id - Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menekankan ada batasan-batasan saat TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme. Oleh karena itu, Listyo menyatakan masih ada proses harmonisasi terkait pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.

“Tentunya ini sedang dibicarakan dan kami sedang menunggu proses harmonisasi karena ada batasan-batasan yang harus kita jaga sehingga kemudian maksud dari peraturan tersebut tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan,” ujar Listyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Kapolri menyatakan bahwa pembahasan pelibatan TNI masih dalam pembahasan dan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, perlu ada kejelasan aturan agar sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan terorisme.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa draf Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme itu belum final dan belum ditandatangani oleh Presiden. Dengan demikian, aturan tersebut dipastikan Prasetyo belum berlaku.

Prasetyo meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan atau membangun kekhawatiran atas kebijakan yang masih dalam tahap pembahasan. Ia mengajak masyarakat untuk lebih fokus pada substansi pengaturan, bukan pada kekhawatiran terhadap dampak yang belum tentu terjadi.

Prasetyo menjelaskan bahwa aturan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme akan dituangkan di dalam Surat Presiden (Surpres), bukan Peraturan Presiden (Pepres).

“Surpres, baru Surpres itu. Ya Surpres itu kan formal ya, biasanya formal untuk coba dibahas, kan begitu,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).