Indeks Pelibatan Tni Berantas Terorisme

Kapolri menyatakan bahwa pembahasan pelibatan TNI masih dalam pembahasan dan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

Draf Perpres TNI tangani terorisme menuai pro-kontra. Bagaimana implikasinya bagi hukum, HAM, dan supremasi sipil?

Komnas HAM meminta pemerintah harus terbuka dan transparan ke publik saat menyusun perpres tentang keterlibatan TNI dalam memberantas terorisme.

"Tentu pembuatan Perpres ini melibatkan beberapa stakeholder, yang pasti Kemhan, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Panglima TNI, Polri, BNPT," ujar Yasonna.

RUU Terorisme disahkan jadi Undang-Undang. Salah satu perubahan signifikan adalah keterlibatan TNI secara langsung.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan, pada masa sebelum Reformasi, TNI dan Polri pernah ada dalam satu lembaga bernama ABRI.

Pansus akan menggelar rapat pembahasan lanjutan pada Rabu (23/5/2018) dengan agenda membahas definisi terorisme.

Menurut AHY, TNI sudah terlatih dalam peledakan sehingga cocok untuk penanggulangan terorisme.

RUU Terorisme mengatur bahwa teknis pelibatan TNI dalam penindakan kejahatan teror akan diatur dalam peraturan turunan berupa PP dan Perpres.

"Sebetulnya soal peran serta TNI turut serta mencegah dan menanggulangi masalah terorisme itu sudah muncul."

TNI merupakan tentara rakyat dan bagian dari rakyat sehingga harus dilibatkan dalam pemberantasan terorisme.