Indeks Terorisme

Kepala BNPT menekankan penanganan anak yang terpapar konten kekerasan di ruang digital harus dilakukan secara kolaboratif dan komprehensif.

Anak-anak yang terpapar The True Crime Community tersebar di 19 provinsi di Indonesia.

Dua tersanka terkait NII di Sumatra Utara, sementara lima lainnya terkait jaringan JAD di sejumlah provinsi.

BNPT menyebut metode radikalisasi via media online lebih cepat karena butuh 3-6 bulan sementara konvensional butuh waktu 2-5 tahun.

Pelaku terorisme kini semakin luas memanfaatkan ruang digital dan media sosial untuk menjalankan aktivitasnya.

Eddy menjelaskan bahwa aparat penegak hukum bekerja berdasarkan Undang-Undang Terorisme dengan pendekatan pre-emptive justice.

Kepala BNPT menilai tahapan radikalisasi di dunia digital saat ini sangat terstruktur dan berkembang dengan cepat.

BNPT akan terus memperkuat pemahaman keagamaan yang moderat, inklusif di masyarakat.

BNPT terus meningkatkan kesadaran masyarakat terkait tanda-tanda awal perkembangan ideologi terorisme

BNPT terus mendorong integrasi antara upaya pencegahan terorisme dengan pembangunan ekonomi desa

BNPT terus membangun ketahanan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menghadapi ancaman terorisme yang kini menyasar ranah digital.

BNPT juga akan menggandeng pihak-pihak eksternal seperti kampus dalam memperkuat literasi terkait anti radikal terorisme.

Kelompok radikal menggunakan game online sebagai media rekrutmen karena menilai platform ini mampu mewadahi fantasi anak-anak.

Masyarakat diminta tidak menyimpulkan terlalu jauh motif terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta karena hingga saat ini masih menjadi tanda tanya.

Yusril mengatakan, pemerintah melakukan kajian dengan melibatkan BNPT untuk pemulangan WNI Taufiq meski pemerintah Filipina menyetujui pemulangannya.

Mayndra menjelaskan, keempat terduga teroris itu diketahui aktif menyebarkan propaganda dan provokasi aksi teror melalui media sosial.

Pakar mengingatkan bahaya semiotika pemilihan kata-kata Prabowo, utamanya dalam praktik politik dan keamanan negara saat ini.

LPSK menyebutkan sebanyak 785 korban terorisme telah menerima kompensasi senilai Rp113,30 miliar sejak 2016-2024.

Hak-hak korban terorisme harus dipenuhi agar mereka dapat menata kembali kehidupannya.

BNPT terus mengingatkan bahwa bentuk perencanaan aksi terorisme sudah bisa dikenakan hukum pidana.