Indeks Terorisme

Pembubaran organisasi terorisme tidak serta-merta memutus jaringan komunikasi hingga pendanaannya.

BNPT menilai pentingnya penguatan keamanan siber dan transformasi digital untuk mendeteksi pengumpulan dana terkait terorisme.

Peran tersangka mulai dari konsolidasi jaringan, kegiatan pelatihan, penyebaran propaganda dan rekrutmen baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Kementerian Luar Negeri Jepang mendapatkan protes setelah simulasi penanganan terorisme yang dilakukan menggunakan atribut yang identik dengan Islam.

Prabowo mendorong delik “terorisme ekologi” untuk pelaku karhutla. Pakar menilai aturan pidana sudah tersedia, masalahnya terletak pada penegakan.

BNPT juga terus berkolaborasi dengan kementerian/lembaga untuk menangani dan mencegah penyebaran paham ekstremisme di ruang digital.

Djamari berjanji pemerintah tak akan lengah mengantisipasi ancaman terorisme yang berkembang di ruang digital.

Densus 88 Polri menemukan adanya penyebaran berbagai materi yang mengandung narasi radikalisme dan terorisme, serta legitimasi terhadap kekerasan.

Noor Huda menyatakan, kemudahan Internet menjadi jembatan paparan konten ekstrem terhadap anak-anak muda di Indonesia sehingga melakukan aksi ekstremisme.

Pelajar dan mahasiswa menjadi salah satu sasaran potensial penyebaran paham radikal melalui internet.

Indonesia dan India juga berkomitmen untuk memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme.

Prabowo mengingatkan seluruh jajaran kepolisian untuk tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada saat ini.

Pemerintah diharapkan menangani ekstremisme dengan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap HAM.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan awal, delapan tersangka diduga terlibat dalam aktivitas penyebaran propaganda terorisme melalui media sosial.

Prabowo menambahkan Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi guna menguatkan strategi negara dalam menghadapi ancaman terorisme.

Prabowo menerbitkan perpres baru untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Ini isi perpres tersebut.

BNPT mencatat ada 137 pelaku aktif yang menyalahgunakan ruang digital untuk kegiatan terorisme.

Kapolri menyatakan bahwa pembahasan pelibatan TNI masih dalam pembahasan dan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

Draf Perpres TNI tangani terorisme menuai pro-kontra. Bagaimana implikasinya bagi hukum, HAM, dan supremasi sipil?

Prasetyo meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan atau membangun kekhawatiran atas kebijakan yang masih dalam tahap pembahasan.