Jepang Diprotes, Simulasi Antiterorisme Gunakan Atribut Islam

tirto.id - Kementerian Luar Negeri Jepang ramai dikritik dan diprotes di internet imbas dokumentasi simulasi operasi antiterorisme. Foto-foto latihan operasi kontra-terorisme itu dikecam karena pemeran pelaku teror menggunakan atribut Islam dan dinilai melanggengkan stereotipe.

Menukil The Herald Business, kecaman bermula ketika Kementerian Luar Negeri Jepang mengunggah foto dokumentasi simulasi itu di media sosial X pada 10 September 2026 lalu. Dalam dokumentasi yang dibagikan, tampak otoritas Jepang tengah mempraktikkan simulasi serangan terorisme dengan melibatkan infiltrasi dan penyanderaan.

Sebagian orang berperan sebagai korban, sementara sebagian lainnya menjadi pelaku. Menurut keterangan resmi pihak kementerian kala itu, simulasi ini dilakukan untuk melatih kemampuan praktis dalam “menangani ledakan, baku tembak, dan serangan teroris, serta pertolongan pertama”.

Akan tetapi, dalam simulasi ini , orang-orang yang berperan sebagai pelaku tampak menggunakan atribut yang lekat dengan Islam dan budaya Asia Barat. Atribut itu termasuk keffiyeh, yakni kain penutup kepala yang identik dengan budaya Jazirah Arab.

Hal ini sontak memicu kritikan luas di internet. Para kritikus menilai bahwa pihak kementerian telah berlaku ceroboh dengan menggunakan atribut yang identik dengan budaya Asia Barat.

Banyak dari warganet juga menuding pihak kementerian telah berperilaku diskriminatif terhadap Islam dan melanggengkan stereotipe yang mengaitkan Islam dengan kekerasan terorganisir. “Ini memicu prasangka terhadap etnis dan agama tertentu,” tulis salah satu komentar unggahan tersebut.

Kecaman yang meluas terhadap Kementerian Luar Negeri Jepang itu kemudian memicu pihak kementerian menghapus unggahan mereka di X. Kendati begitu, kecaman daring kepada otoritas Jepang tak surut begitu saja.

Respons Pemerintah Jepang

Seturut Independent, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi sampai harus membuat konferensi pers terkait hal ini pada Jumat (18/9). Dalam keterangannya, ia menyebut pihaknya mendengarkan kritikan para warganet dan akan memprosesnya secara cermat.

“Kami menanggapi pendapat dengan serius,” katanya. “Kami akan berupaya untuk merilis informasi yang tepat pada waktu yang tepat, serta penjelasan yang cermat.”

Melansir Japan Times, simulasi operasi kontra-terorisme yang dikritik itu dihelat di sebuah fasilitas pemerintahan di Tokyo. Latihan ini merupakan agenda kerja sama otoritas Jepang dengan perusahaan keamanan swasta.

Seiring meluasnya kecaman atas simulasi ini, pejabat Jepang dilaporkan telah memberikan klarifikasi dengan menyebut bahwa agenda simulasi merupakan tanggung jawab pihak swasta. Perusahaan keamanan yang bekerja sama dengan otoritas Jepang disebutnya menjadi pihak yang memilih kostum para pemeran.

Pejabat itu juga menyangkal bahwa simulasi itu dilakukan dengan stereotipe. Ia menyebut orang Jepang turut berperan sebagai pelaku dan karenanya “tidak ada kelompok tertentu yang menjadi sasaran”.

Simulasi operasi antiterorisme ini merupakan agenda tahunan otoritas Jepang yang berlangsung sejak 2018. Simulasi dimaksudkan sebagai upaya melatih kesiapsiagaan mitigasi pihak Jepang, imbas peristiwa serangan teroris di Dhaka, Bangladesh pada 2016 lalu.

Pada 2016 lalu, sebuah kafe di Dhaka telah diserang oleh kelompok teroris yang menyandera para pengunjung dan banyak di antaranya adalah para turis asing. Sebanyak tujuh warga negara Jepang turut jadi korban tewas dalam insiden itu.