tirto.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menganggap banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi bukan dampak dari rendahnya gaji. Menurutnya, faktor gaji tak berperan dalam permasalahan korupsi kepala daerah.
"Korupsi perangkat daerah itu faktornya bukan karena gaji, sistemnya sudah baik, pengawasannya baik. Masih ada yang OTT. Bukan masalah gaji, tapi karena masalah mental," ujar Tjahjo di Menara Bidakara, Jakarta, Rabu (18/4/2018).
Pernyataan itu disampaikan Tjahjo menanggapi komentar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang mengusulkan kenaikan gaji untuk kepala daerah agar mengurangi jumlah kasus korupsi kepala daerah. Dalam pernyataan pada Selasa kemarin, Aher menyebut gaji bulanan kepala daerah tak sebanding dengan biaya politik semasa kampanye.
"Makanya memahami area rawan korupsi kalau memang dikuasai dengan baik, saya yakin tidak [korupsi]. Kuncinya pada perencanaan anggaran, ini godaan. Jangan ada bargaining, kongkalikong, suap menyuap dengan DPRD ataupun dengan pihak-pihak lain," ujar Aher.
Berdasarkan penelusuran tim riset Tirto, sejak 2005 ada 56 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Nilai kerugian terbesar akibat kasus korupsi yang melibatkan puluhan kepala daerah itu sebesar Rp3,52 triliun.
Jumlah kerugian itu berada di tataran Pemda. Berdasarkan jabatan, bupati paling banyak ditetapkan sebagai pelaku korupsi ketimbang kepala daerah dengan jabatan lainnya, yaitu 30 orang. Pelaku terbanyak kedua adalah wali kota dengan jumlah 12 orang. Sementara di tingkat provinsi, korupsi dilakukan oleh 11 gubernur.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Agung DH
