Indeks Korupsi Kepala Daerah

Hukum
Kamis, 30 Juli

Kenapa OTT KPK Banyak Targetkan Bupati di Jawa Tengah?

Hingga pertengahan 2026, sudah ada enam kepala daerah di Jawa Tengah yang terjerat OTT KPK.
News Plus
Kamis, 30 Juli

Pengakuan & Penyesalan Caperdes Setor Uang untuk Bupati Sudewo

Korban suap jabatan di Pati sampai gadaikan sawah hingga jual motor demi setor ratusan juta ke Bupati Sudewo.
News Plus
Kamis, 30 Juli

Jejak Gelap Polisi KPK: Peras Bupati Pemalang dalam Pusaran OTT

OTT Pemalang singkap drama berlapis. Bukan cuma bupati yang diciduk, seorang polisi di internal KPK juga ditangkap atas kasus pemerasan.
Hukum
Rabu, 29 Juli

6 Orang Hasil OTT Pemalang Tiba di KPK, Termasuk Istri Bupati

Noor Faizah Maenofie menyusul suaminya, Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, yang sudah menjalani pemeriksaan lebih dulu di KPK.
Hukum
Rabu, 29 Juli

OTT Bupati Pemalang: KPK Sita Rp2 Miliar dan Amankan 21 Orang

OTT besar-besaran! KPK amankan 21 orang termasuk Bupati Pemalang dan sita uang Rp2 miliar terkait suap proyek serta jual beli jabatan.
News Plus
Rabu, 29 Juli

Saat Dana Hibah Berubah Menjadi Kasus Korupsi Berjamaah

Di tangan para pemburu rente, anggaran alokasi dana hibah bermiliar-miliar rupiah dari APBD justru jadi bancakan.
Hukum
Rabu, 29 Juli

KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Kasus Apa?

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring OTT KPK di Jawa Tengah. KPK punya waktu 1x24 jam untuk tentukan status hukum terperiksa.
Hukum
Selasa, 28 Juli

KPK Periksa Plt Gubernur Riau SF Hariyanto Terkait Uang Sitaan

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto penuhi panggilan KPK. Penyidik cecar asal-usul uang sitaan dalam kasus dugaan korupsi eks Gubernur Riau Abdul Wahid.
News Plus
Senin, 27 Juli

Ketika Tren Kasus Korupsi Tanpa Harus Merugikan Negara Masif

Kasus korupsi memang tidak melulu merugikan negara. Mengapa modus seperti ini banyak terjadi?
Politik
Senin, 27 Juli

Presiden Prabowo Bentuk 7 Kejari Baru, Ini Daftarnya

Untuk perkuat pelayanan hukum daerah, Presiden Prabowo bentuk 7 Kejari baru di berbagai kabupaten melalui Perpres Nomor 40 Tahun 2026.
Ekonomi
Jumat, 24 Juli

Ketua KPK: Pembatasan Uang Kartal Cegah Korupsi Kepala Daerah

Pembatasan uang kartal dinilai mengurangi praktik money politic karena sumbangan tunai sulit dilacak sejak tahap awal proses politik.
Politik
Jumat, 24 Juli

Mendagri Usul Opsi Pilkada Asimetris Cegah Korupsi Kepala Daerah

Mendagri Tito mengusulkan pilkada melalui DPRD diterapkan di daerah dengan kondisi fiskal lemah, hingga kondisi sosial-budaya yang rentan konflik.
Politik
Jumat, 24 Juli

Cegah Korupsi Daerah, Mendagri Setuju Dana Kampanye Diatur UU

Guna cegah kepala daerah cari modal ilegal, Mendagri Tito Karnavian setuju batasan dana kampanye diatur eksplisit dalam UU Pemilu.
Hukum
Jumat, 24 Juli

KPK Ungkap Banyak 'Bohir' Politik di Balik Korupsi Kepala Daerah

Fenomena dana dari bohir ini menjadi salah salah satu akar masalah yang memaksa kepala daerah menyalahgunakan wewenang saat menjabat.
News Plus
Jumat, 24 Juli

Saat Sidang Sudewo Menguak Dugaan Korupsi yang Mengakar di Pati

Persidangan tidak hanya membongkar praktik korupsi yang terjadi di masa lalu, tetapi juga keterlibatan legislatif dalam korupsi yang melibatkan Sudewo.
News Plus
Kamis, 23 Juli

Dua Dakwaan KPK ke Fadia Bupati Pekalongan Tanpa Kerugian Negara

Dakwaan KPK terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq nihil kerugian negara karena fokus pada delik konflik kepentingan dan gratifikasi.
Hukum
Rabu, 22 Juli

Sidang Korupsi Pati, Sudewo Seret Nama Eks Bupati Haryanto

Bupati Pati nonaktif Sudewo menyeret nama mantan Bupati Haryanto dalam sidang korupsi jual beli jabatan. Sudewo sebut praktik uang sudah jadi rahasia umum.
News Plus
Selasa, 21 Juli

Kronologi & Modus Korupsi Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini

Dalam OTT terhadap Lalu Ahmad Zaini, tim KPK juga menyita barang bukti dengan nilai total sekitar Rp9,06 miliar dan menduga ada aksi korupsi lain.
Hukum
Selasa, 21 Juli

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Jadi Tersangka Korupsi

Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan berupa benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap hingga gratifikasi.
News Plus
Selasa, 21 Juli

Pemisahan Dana Otsus dari APBD, Bisakah Cegah Korupsi di Daerah?

Penguatan sistem pengawasan dana otsus lebih penting dibandingkan sekadar memisahkan dari rekening APBD.