Indeks Korupsi Kepala Daerah

Eks Pangdam IV Diponegoro Letjen Widi bantah jual lahan Carui dalam sidang korupsi BUMD Cilacap. Kuasa hukum sebut keputusan itu hasil RUPS tahun 2021.

Mantan pengurus PT Rumpun pastikan lahan Carui Cilacap objek korupsi eks Pangdam Widi adalah milik negara. Hanya punya hak kelola, bukan memiliki.

Kasus korupsi Bengkulu terus merembet. KPK kembali menggeledah rumah pejabat Dinas PUPR selama 3 jam dan sita 3 koper dokumen.

Kejati Sumsel siap lanjutkan penyidikan kasus suap proyek Rp10 miliar setelah gugatan praperadilan Wabup PALI nonaktif Iwan Tuaji resmi ditolak hakim.

Dituntut 6 tahun penjara, Gus Yazid sebut jaksa tebang pilih dalam kasus TPPU Cilacap.

Bupati Pati nonaktif Sudewo desak KPK hadirkan Ketua DPRD Pati Ali Badruddin di sidang korupsi. Nama Ali mencuat dalam kesaksian kasus pemerasan kades.

Praktik lancung di Kuansing terungkap. KPK sebut Bupati Suhardiman Amby pangkas TPP ASN hingga 50 persen dan iuran paksa demi akali temuan BPK.

Hingga pertengahan 2026, sudah ada enam kepala daerah di Jawa Tengah yang terjerat OTT KPK.

Korban suap jabatan di Pati sampai gadaikan sawah hingga jual motor demi setor ratusan juta ke Bupati Sudewo.

OTT Pemalang singkap drama berlapis. Bukan cuma bupati yang diciduk, seorang polisi di internal KPK juga ditangkap atas kasus pemerasan.

Noor Faizah Maenofie menyusul suaminya, Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, yang sudah menjalani pemeriksaan lebih dulu di KPK.

OTT besar-besaran! KPK amankan 21 orang termasuk Bupati Pemalang dan sita uang Rp2 miliar terkait suap proyek serta jual beli jabatan.

Di tangan para pemburu rente, anggaran alokasi dana hibah bermiliar-miliar rupiah dari APBD justru jadi bancakan.

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring OTT KPK di Jawa Tengah. KPK punya waktu 1x24 jam untuk tentukan status hukum terperiksa.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto penuhi panggilan KPK. Penyidik cecar asal-usul uang sitaan dalam kasus dugaan korupsi eks Gubernur Riau Abdul Wahid.

Kasus korupsi memang tidak melulu merugikan negara. Mengapa modus seperti ini banyak terjadi?

Untuk perkuat pelayanan hukum daerah, Presiden Prabowo bentuk 7 Kejari baru di berbagai kabupaten melalui Perpres Nomor 40 Tahun 2026.

Pembatasan uang kartal dinilai mengurangi praktik money politic karena sumbangan tunai sulit dilacak sejak tahap awal proses politik.

Mendagri Tito mengusulkan pilkada melalui DPRD diterapkan di daerah dengan kondisi fiskal lemah, hingga kondisi sosial-budaya yang rentan konflik.

Guna cegah kepala daerah cari modal ilegal, Mendagri Tito Karnavian setuju batasan dana kampanye diatur eksplisit dalam UU Pemilu.